Ngopi Bareng Wabup H.Suyatno

wabup Rokan Hilir H.Suyatno tampak berbincang di kedai kopi dengan masyarakat.

Terkait adanya pungutan oleh OTK, DPRD Rohil akan panggil Dispenda Rohil

Dalam waktu dekat DPRD Rohil akan hearing dengan Dispenda untuk mendengar penjelasan adanya OTK yang memungut pajak dan retribusi terlebih dahulu. Hal ini sebagai langkah pengawasan terhadap Dispenda dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi dalam menjalankan perda untuk meningkatkan PAD.

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Dalam waktu dekat DPRD Rokan Hilir (Rohil) akan melakukan hearing dengan Dispenda Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini dilakukan agar mengefektifkan pengawasan terhadap pungutan pajak dan retribusi HO yang dilakukan serta mempertanyakan kebenaran tentang ada  pungutan pajak dan retribusi dilakukan oleh OTK (orang tak kenal). Demikian dikatakan oleh anggota DPRD Rohil Dedi Humadi ketika ditemui KABARROHIL di kantor DPRD Rohil jalan Merdeka Bagansiapiapi, Selasa (31/1) kemaren.

“Dalam waktu dekat DPRD Rohil akan hearing dengan Dispenda,”tuturnya.

Dikatakan Dedi Humadi, hal ini karena ada isu yang beredar tentang pungutan liar oleh orang tak kenal (OTK,red) terhadap pungutan pajak reklame dan HO. Disebutnya atas kejadian tersebut maka diharapkan Dispenda harus pro aktif dalam mengawasi pegawai dari pihaknya yang bertugas dalam melakukan pemungutan. Diharapkan oleh anggota legislative (aleg) Rohil ini agar para petugas di berikan surat tugas dan kartu nama yang jelas dan lengkap sehingga para objek wajib pajak dapat mengenal para pemungut pajak tersebut.

“Jikalau perlu diberikan tanda khusus yang jelas kepada petugas pemungut pajak tersebut sehingga dapat di kenal dan dicatat oleh para objek wajib pajak,”katanya.

Dikatakannya, mendengar isu ada pajak yang telah di tagih oleh OTK kepada objek pajak tersebut maka DPRD Rohil dalam waktu dekat akan melakukan hearing dengan Dispenda Rohil untuk mendengar penjelasannya. Kemudian itu diharapkan  agar Dispenda betul-betul dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi tersebut sekaligus mengawasi staff dan karyawan yang bertugas dalam memungut pajak dan retribusi tersebut.

“Jika ketahuan pihak PNS atau petugas pemungut pajak dan retribusi itu nakal  harus ditindak tegas,”pungkasnya. (andi krc)

Kadispenda Rohil turba, masih ditemukan para objek pajak telah bayar pajak kepada OTK

Para objek pajak hanya bisa pasrah karena sudah terlanjur membayar pajak kepada katanya OTK. Namun para objek pajak mengharapkan agar kejadian ini tidak terulang kembali.

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Kepala Dispenda Rohil Drs Wan Syaiful Ahmad,Msi kembali turba untuk melihat secara langsung pemungutan pajak reklame dan HO di kota Bagansiapiapi kecamatan Bangko, Senin (30/1). Dirinya bersama karyawan PNS lainnya ikut serta dalam pemungutan pajak tersebut. Hal ini disebut wan Syaiful Ahmad sekaligus memperkenalkan para petugas pemungut pajak yang sebenarnya kepada objek pajak. Karena masih ditemukan penagihan pajak oleh OTK (orang tak kenal) dengan blangko Dispenda Rohil yang menyerupai asli namun palsu (aspal, red).

“Tadi membuktikan kita petugas dispenda agak sulit menagih kembali pajak ho dan reklame. Karena banyak objek pajak yang sudah dipungut oleh OTK. Kita hanya memberikan penjelasan agar para objek pajak dapat membayar pajak kembali kepda petugas pemungut pajak yang sebenarnya,”ujar wan Syaiful Ahmad ketika ditemui KABARROHIL di jalan Sentosa bagansiapiapi, Senin (30/1).

Diharapkannya kepada objek pajak tidak langsung membayar pajak jika merasa meragukan para petugas pemungut pajak tersebut. Dikatakannya dirinya telah memberikan nomor telepon jika mengalami kecurigaan kepada pemungut pajak agar tidak terulang lagi membayar pajak ditahun yang sama.  disebutnya diberitahukan kepada objek pajak agar selalu berhati hati.

Dikatakan wan Syaiful Ahmad bahwa tiga bulan lalu sudah melaporkan tentang adanya OTK yang melakukan pungut pajak. Kejadian ini, disebutnya  telah disampaikan kepada polsek Bangko. Harapan wan syaiful ahmad pihak polsek bangko dapat menindak lanjuti laporannya tersebut.

Kemudian itu, disebut kepada dispenda Rokan hilir ini, agar UPTD pungut pajak sebelumnya memperkenalkan para pemungut pajak terlebih dahulu kepada objek pajak sehingga untuk waktu seterusnya tidak dirugikan. Disebut wan Syaiful bahwa ditaksir kerugian akibat penagihan oleh OTK ini lebih kurang 10 juta rupiah yang hingga saat ini ditemukan . namun belum tahu lagi untuk seterusnya karena masih banyak objek pajak yang masih ditagih.

"Alhamdulilah sampai saat ini para objek pajak telah menyedari dan mau membayar kembali. Kita hanya prihatin terhadap para objek pajak yang terlanjur membayar pajak kepada OTK pemungut pajak sebelumnya,"pungkasnya.

Sementara itu, objek pajak pengusaha sepatu di jalan Sentosa, Ismed mengatakan bahwa mau apalagi pajak sudah terlanjut dibayar kepada OTK yang disinyalir menggunakan blangko aspal. Dirinya merasa dirugikan karena telah membayar sebesar empat ratus rupiah lebih. Padahal disebutnya kepala Dispenda Rohil  yang ikut memungut pajak hanya sebesar tiga ratus rupiah lebih saja. 

Dia mengatakan tidak dapat mengenal mana petugas yang asli dan bukan. Oleh sebab itu dirinya menjelaskan telah mendapat nomor telepon untuk menandakan apakah petugas pajak yang menagih nanti asli atau palsu.

“Mau apa lagi uang sudah terbayarkan. Kita hanya ingin agar petugas tersebut betul-betul diberikan tanda pengenal yang sah sebagai petugas pemungut pajak,”ujarnya. (andi krc)

Belum ada kata ksepakatan, pertemuan dilanjutkan lagi setelah tim meninjau langsung

Sedikitnya 11 orang mewakili masyarakat di kecamatan Kubu menemui anggota DPRD Rohil khususnya komisi I. mereka meminta memutuskan tapal batas dua wilayah yakni teluk nilam dan tanjung loban.

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Sebelas orang masyarakat kecamatan Kubu mengikuti rapat dengan anggota DPRD Rohil. Mereka menemui delapan anggota DPRD Rohil dan ikut serta dalam rapat di gelar di gedung DPRD Rohil ruang rapat dan pertemuan utama jalan Merdeka Bagansiapiapi, Senin (30/1).

Anggota  legislative yang ikut dalam pertemuan tersebut diantaranya Juanda Juned, Syafri Yunan, M.Ridwan,' Darwis Syam, Bachid Madjied, Dedi Humadi, Abu Khoiri, dan Zulkifli.  Sedangkan masyarakat kecamatan Kubu yang hadir yakni sekdes Syamsuri,Sag, M.ali Mapiali, M. Masuti,Hs, ketua RT A. Somad, pemuka masyarakat Musni, Abd Gani, kepala dusun Sahrul Gamal, penghulu teluk nilap H. Gamal Bachdi, masyarakat Imran Suherman, ketua pemuda Zulhaifi,St dan Udin.

Dalam rapat tersebut membicarakan masalah tapal batas antara Teluk Nilam dengan Tanjung Loban. Namun didalam pertemuan tersebut masih belum ada kata kesepakatan anatar kedua belah pihak untuk memutuskan perbatasannya. Oleh sebab itu disebut Juanda Juned ketika ditemui seusai pertemuan akan dilakukan dengan membentuk tim pansus dari komisi I DPRD Rohil.  Dikatakannya pada hari rabu mendatang diadakan lagi pertemuan untuk mencapai kata kesepakatan kedua belah pihak.

“rabu mendatang diadakan rapat pertemuan lagi untuk mencapai kata kesepakatan dari kedua belah pihak,”ujarnya Juanda Juned. (andi krc)

Meskinpun technology maju, Ideology Pancasila jangan sampai pudar di NKRI

Anto Rachman : “Jangan terpaku euforia pelantikan tetapi pandanglah kedepan untuk memajukan MPC Pemuda Pancasila Rohil ini kearah yang modern,"

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Kepengurusan Mejelis Pimpinan Cabang  Pemuda Pancasila Rokan Hilir (MPC PP Rohil) yang merupakan komposisi dari pelbagai profesi diharapkan oleh ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila (MPW PP) Riau, H.Arsadianto Rachman (anto rahman,red) dapat melaksanakan dan mengembangkan organisasi pemuda pancasila sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Demikian di katakannya ketika ditemui KABARROHIL seusai melakukan acara pengukuhan dan pelantikan MPC PP Rohil di gedung serbaguna jalan Utama bagansiapiapi, Sabtu (28/1) akhir pekan kemaren.

Dikatakan  Anto Rachman bahwa MPC PP Rohil ini merupakan kepengurusan masa  bhakti periode 2011-2015. Dalam hal ini dirinya mengucapkan selamat bagi pengurus MPC PP Rohil yang baru saja dilantik. Dia mengharapkan  dapat merubah paragdigma didalam menjalankan MPC PP Rohil kedepan. Karena disebutnya setelah memperhatikan dan melihat komposisi yang menjabat di pengurus MPC PP Rohil ini yang terdiri dari pelbagai profesi yakni ada wartawan, ada birokrasi, ada eksekutif, ada pengusaha  dan juga kader. Hal ini dikatakannya menunjukkan rasa kesatuan dan persatuan untuk bersatu dan bersinergi memajukan organisasi dan daerahnya untuk mewujudkan pembangunan daerah Rokan Hilir secara bersama-sama.

Dikatakan Anton, dengan satu kesatuan didalam organisasi MPC PP Rokan Hilir ini merupakan  potensi dari kader untuk  mengembalikan ideologi Pancasila agar jangan sampai memudar di NKRI ini. Ditambahkannya,  apalagi letak strategis daerah Rohil ini berbatasan dengan negara tetangga.  Kemudian disebutnya,  kader legislatif di kepengurusan MPC PP Rohil agar dapat  menunjukkan sebagai pembaharuan yang bersinergi dengan pemerintah. Dikatakannya bagaimana paradigma pemuda pancasila saat ini memberi kepada masyarakat yang membutuhkan. Oleh sebab itu kepada pengurus MPC PP Rohil yang baru didalam menjalankan dan membina organisasi harus paham secara menyeluruh untuk menjalankan organisasi sesuai dengan AD/ART.

"Jangan takut mengerjakan pekerjaan salah. Karena hal tersebut dapat sebagai evaluasi kerja kita selanjutnya,"ujar Anton.

Kemudian itu disebut ketua MPW PP Riau ini,  didalam menjalankan roda organisasi agar mengutamakan tiga hal konsolidasi yakni, konsolidasi  organisasi, konsolidasi struktural dan konsolidasi wawasan. Disebutnya lagi agar saat ini administrasi organisasi harus di jalankan dengan baik dan bagus. Oleh sebab itu keanggotaan harus di data ulang,  semua kader-kader ditambahkannya harus di registrasi keanggotaan di buku induk MPC PP Rohil. Keanggotaan ini dicantumkan kebuku induk organisasi hingga keanggotaan tingkat kecamatan bahkan hingga ketingkat kelurahan di wilayah kabupaten Rokan Hilir.

Anton Rahman juga menegaskan anggota MPC PP Rohil juga mengikuti kemajuan elektronik. Disebutnya kemajuan negera dengan menggunakan peralatan elektronik diharapkan dapat diikuti oleh anggota sehingga tidak ada lagi istilah ketertinggalan. Dalam kesempatan ini Anton juga mengharapkan wakil bupati H.Suyatno dapat menyampaikan kepada bupati Rokan Hilir H.Annas Maamun memberikan petunjuk kepada kader MPC PP Rohil. Diharapkan bupati dan wabup dapat memberikan petunjuk untuk perkembangan organisasi MPC PP Rohil kedepan. Kemudian kepengurusan MPC PP Rohil agar secepatnya membentuk kepengurusan tingkat kecamatan dan kelurahan serta kepengurusan komando inti.

"Jangan terpaku euforia pelantikan tetapi pandanglah kedepan untuk memajukan MPC PP Rohil ini kearah yang modern,"pungkasnya. (andi krc)

Wabup H.Suyatno sambut baik komitmen MPC PP Rohil bersinergi dengan pemdakab membangun daerah

Wabup H.Suyatno menegaskan merupakan sejarah bagi MPC Pemuda Pancasila Rokan Hilir untuk menjalankan roda organisasi merubah paradigma lama yang selama ini diidentikkan cara premanisme ke paradigma baru dengan eksistensi komposisi pengurus MPC PP Rohil dari pelbagai profesi.

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Pelantikan dan pengukuhan fungsionaris Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila kabupaten Rokan Hilir (Rohil) digelar di gedung serbaguna jalan Utama Bagansiapiapi, Sabtu (28/1). Pengukuhan tersebut dilakukan langsung oleh ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila (MPW PP) Riau. Acara tersebut juga sekaligus menyerahkan bendera pataka Pemuda Pancasila dari ketua MPW PP Riau kepada ketua MPC PP Rohil Rasmali,SH. Hadir saat ini wabup H.Suyatno, Ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan, sejumlah kepala dinas dilingkungan pemdakab Rohil, ketua MPW PP Riau H.Arsadianto rahman  (anto rahman,red) beserta rombongan, perwakilan MPC Siak, Dumai dan hadir juga perwakilan MPC PP labuhan batu provinsi Sumut, tokoh masyarakat, dan ormas di daerah Rohil.  Acara pelantikan dan pengukuhan tersebut mengangkat tema dengan pelantikan MPC PP Kabupaten Rohil kita rapatkan barisan,  tegakkan marwah organisasi dan bertekad bulat mendukung program pemerintah Rohil dalam bingkai menjaga keutuhan NKRI yang abadi. Dalam kesempatan itu juga wabup H.Suyatno memberikan cenderamata kepada ketua MPW PP Riau dan perwakilan MPC PP Labuhan batu.

Ditemui KABARROHIL seusai acara tersebut,  wabup H.Suyatno menegaskan mulai saat ini  mencatat sejarah baru di daerah Rokan Hilir dan akan diingatnya selalu setelah tema yang diangkat dalam acara pelantikan dan pengukuhan MPC PP Rohil ini. Dikatakannya tema tersebut merupakan eksistensi paradigma baru bagi MPC PP Rohil untuk merubah paradigma lama terhadap keberadaan Pemuda Pancasila selama ini. Sebelumnya  wabup H. Suyatno dalam acara pelantikan fungsionaris MPC PP Rohil masa bakti periode 2011-2015 tersebut mengucapkan tahniah dan selamat atas pelantikan pengurus MPC PP Rohil maupun Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila Rokan Hilir (MPO PP Rohil). Karena menurut wabup komposisi pelbagai profesi didalam kepengurusan MPC PP Rohil merupakan era perubahan untuk sinergi membangun daerah Rohil secara bersama-sama.

"Semoga dengan pelantikan ini dapat membawa angin segar pada organisasi Pemuda Pancasila kedepan,"ujar wabup.

Dikatakan wabup, dirinya yakin MPC PP Rohil  kedepan tidak lagi identik dengan  premanisme. Karena lanjut wabup setelah melihat para pengurus MPC PP Rohil yang ada pengusaha, legislative, eksekutif, kader, wartawan, kader LSM, konsultan, arsitek dan lain sebagainya yang merupakan para intelektual anak bangsa. Wabup menjelaskan daerah Rohil yang sudah dua belas tahun tetap berjalan sinergi dengan masyarakat, eksekutif dan legislatif. Untuk itu,  disebut wabup H.Suyatno mari kita saling bahu membahu untuk memajukan daerah Rohil dengan ikut serta membantu pemerintah daerah dan juga sekaligus membantu masyarakatnya. Karena kerjasama yang baik diantara masyarakat,  organisasi dengan pemerintah dan DPRD Rohil untuk mewujudkan kebersamaan, kesinergian dan menjaga persatuan dan kesatuan diantara sesama kita maka daerah Rokan Hilir ini lebih cepat maju dari daerah lain.

"Alhamdulillah penggesaan pembangunan daerah Rokan Hilir berjalan lancar sehingga mampu bersaing dengan daerah lain. Mari kita sama sama menjalankan organisasi dan juga roda pembangunan daerah untuk mewujudkan daerah yang bermarwah dan gemilang,"pungkasnya. (andi krc)

----oOo----

SUSUNAN dan komposisi fungsionaris majelis pimpinan cabang pemuda pancasila kabupaten Rokan Hilir masa bakti 2011-2015.

Ketua                                                                                 :H.RASMALI,SH

Wakil ketua I                                                                      :Syamsul Bahri

Wakil ketua II                                                                     :Dedi Humadi

Ketua-ketua bidang:

1.Bidang organisasi dan keanggotaan                                   :Ria Putra

2.Bidang ketahanan nasional                                                :Ishak Yunus

3.Bidang Litbang dan kaderisasi                                           :Abdul Hamid,SH

4.Bidang Hukum dan HAM                                                  :Syafriadi,SH.MH

5.Bidang Ideologi dan politik                                                 :H.Dahrin,S.Sos

6.Bidang ekonomi dan pengembangan usaha                          :Gunawan Halim

7.Bidang Agama, social dan budaya                                       :Baharudin.Z.Spd

8.Bidang peranan wanita                                                        :Ria Ernawati Riung

9.Bidang Informasi dan Komunikasi                                       :Suprianto

10.Bidang Pemuda,mahasiswa,pelajar dan olahraga                :Tabrani Mustafa

11.Bidang alam dan lingkungan hidup                                      :Zulkarnaen

12.Bidang sarana dan prasarana                                              :Ir Mhd Taufiq

13.Bidang dana                                                                       :Hj Imelda

Sekretaris                                                                               :Jaka Abdillah,Sag

Wakil-wakil sekretaris                                                            :1.Surya Darma

                                                                                              :2.Abdullah

                                                                                               :3.Sofyan

                                                                                               :4.Yusri

                                                                                               :5.Syahrial Putra

                                                                                               :6.R.F.Artha Lumban Tobing

                                                                                                :7.Merri Cristina

                                                                                                :8.Dra Siti Sumiati

                                                                                                :9.Andi G.Riotallo

                                                                                                :10.Ahmad Saleh,Spd.I

                                                                                                :11.Julianda,SE

                                                                                                :12.Hermanto,SH

                                                                                                 :13.Sudjio

Bendahara                                                                                 :Halim Wijaya

Wakil bendahara                                                                       :1.Rohani,Spd

                                                                                                 :2.Awi Eriandi

Anggota bidang organisasi dan keanggotaan

1.edi Sukma

2.sarnita

3.ucok bahari

4.afrizal

5.asmani hanap

Anggota bidang ketahanan nasional

1.zulham.

2.syahrin.G

3.aladin

4.afrizal

5.handriko

Anggota bidang litbang dan kaderisasi

1.saparudin yus

2.wan kaswari

3.rofai

4.a.haris

Anggota bidang hokum dan ham

1.mansyurdin,SH

2.abd rahman

3.Riyadi,sh

4.amiruddin

Anggota bidang ideology dan politik

1.amrial

2.bahrum

3.m.tahir

4.ramli

5.asnor

Anggota bidang ekonomi dan pengembangan usaha

1.syafrudin.BS

2.M.Yunan

3.jumaris

4.wahyudi

5.al idris

Anggota bidang agama, social dan budaya

1.murniati

2.marwan

3.junaidi dasrul

4.ramlan

5.ibnu irhas

Anggota bidang peranan wanita

1.asnita

2.mayling

3.kurniasih

4.dewi

Anggota bidang informasi dan komunikasi

1.darma

2.yunan

3.maisyaroh

4.m.yani

5.susanto

Anggota bidang pemuda,mahasiswa,pelajar dan olahraga

1.ahmad saefi,Sag

2.mansyurdin yus

3.asril akbar

4.andi saputra

Anggota bidang alam dan lingkungan hidup

1.bahtiar.KS

2.gunawan

3.bay Sandra

4.m.zen

Anggota bidang sarana dan prasarana

1.sudirman

2.m.yunus

3.anuar

4.dermansyah

5.bob

Anggota bidang dana

1.yusmar

2.m.yusuf

3.hendri suryanto

4.indra

5.mirza.

Bupati menegaskan mulai tahun ini inspektorat Rohil memeriksa segala proyek pembangunan daerah

Dimulai tahun ini semua proyek pembangunan di daerah kabupaten Rokan Hilir diperiksa oleh inspektorat Rokan Hilir. Orang nomor satu di Rokan Hilir menegaskan telah menyiapkan alokasi dana pemeriksaan segala peroyek pembangunan tersebut.  

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Semua proyek pembangunan di daerah kabupaten Rokan Hilir baik yang  sedang dilaksanakan maupun yang sudah dilaksanakan dengan menggunakan anggaran APBD Rokan Hilir akan diperiksa oleh inspektorat Rokan Hilir. Hal ini agar proyek pembangunan daerah sesuai dengan planning pembangunan daerah. Selain itu agar kontraktor yang melaksanakan pembangunan sesuai dengan perencanaan pembangunan yang diingini pemerintah untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Penegasan ini dikatakan oleh Bupati kabupaten Rokan Hilir, H.Annas Maamun ketika ditemui KABARROHIL seusai mengikuti workshop anti korupsi di aula pertemuan perguruan Wahidin jalan Pahlawan Bagansiapiapi, Rabu (25/1).

Orang nomor satu di Rokan Hilir ini menegaskan pelaksanaan pembangunan daerah harus berjalan lancar dan sesuai dengan harapan. Oleh sebab itu kontraktor pelaksana pembangunan harus melaksanakan proyek pembangunan  sesuai dengan perencanaan. Proyek pembangunan   sudah selesai, setengah selesai apalagi yang terbengkalai di tegaskan oleh Bupati Rokan Hilir, H.Annas Maamun kepada inspektorat  Rohil untuk memeriksanya.  

Disebut bupati H.Annas Maamun bahwa pemerintah daerah telah mengalokasikan dana untuk melakukan pemeriksaan segala proyek pembangunan daerah di dinas manapun yang melaksanakan tender proyek di lingkungan pemdakab Rokan Hilir. Ditegaskannya pelaksanaan pemeriksaan terhadap segala proyek pembangunan tersebut dimulai pada tahun ini. Hal ini disebut politisi Golkar Rohil ini agar perkembangan pembangunan daerah Rokan Hilir sesuai dengan harapan rencana pembangunan jangka pendek daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) untuk mewujudkan  visi dan misi kabupaten Rokan Hilir.

 “Semua proyek pembangunan daerah akan diperiksa oleh inspektorat, dimulai tahun ini. Kami sudah siapkan anggaran untuk hal pemeriksaan ini,"pungkas H.Annas Maamun. (andi krc)

Workshop digelar agar Generasi penerus dapat mengetahui apa itu tindak pidana korupsi

Workshop ini ditaja agar generasi penerus dapat mengetahui apa dimaksud tindakan pidana korupsi sehingga pembangunan daerah menjadi lebih bagus.Muhammad Rofie Hariyanto dari bagian pendidikan dan pelayanan masyarakat di KPK sebagai Nara sumber pada workshop ini.

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Workshop anti korupsi dengan tema mencegah tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan Negara digelar di aula perguruan wahidin Bagansiapiapi, Kamis (25/1). Acara tersebut di taja oleh inspektorat kabupaten Rokan Hilir dengan menghadirkan nara sumber  Muhammd Rofie Hariyanto dari bagian pendidikan dan pelayanan masyarakat di komisi pemberantasan korupsi Jakarta. Hadir saat itu Bupati Kabupaten Rokan Hilir, H.Annas Maamun, ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan, sekdakab Rokan Hilir Drs Wan Amir firdaus,Msi, kepala inspektorat Rohil Yatim Maamun, para asisten pemdakab Rohil, kepala dinas, badan, kantor serta kepala bagian dilingkungan pemdakab rohil, bendahara, PPTK, panitia lelang dan PNS lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara di lingkungan pemdakab Rokan Hilir. Sedikitnya 753 orang hadir dalam acara yang dibuka langsung oleh Bupati kabupaten Rokan Hilir H.Annas Maamun.

Dalam sambutannya H. Annas Maamun mengatakan bahwa di pemerintah kabupaten Rokan Hilir  bekerja sebagai PNS berkisar sebanyak 6 (enam) ribu lebih dan menjabat sebagai pejabat di eselon sebanyak  7(tujuh)  ratus lebih.  Kemudian disebutnya PPTK,  Bendahara,  Panitia tender dan kepala dinas, badan, kantor dan kepala bagian  hadir mengikuti workshop saat ini. Kemudian orang nomor satu di Rohil ini memaparkan wilayah Rokan Hilir yang berbatasan dengan Negara jiran Malaysia.  Disebut Annas Maamun penduduk Rokan Hilir saat ini telah mencapai  700 ribu lebih.

Orang nomor satu di pemerintahan Rokan Hilir ini  mengatakan pelbagai upaya dilakukan untuk membuat efek jera kepada PNS yang melakukan tindakan indisipliner dan melakukan kesalahan. Dijelaskannya jika melakukan kesalahan maka PNS tersebut di “non job” kan. Kemudian itu disebut orang nomor satu di Rohil ini jika melakukan kesalahan dalam melakukan pengelolaan keuangan setelah   diperiksa oleh  inspektorat  terdapat melakukan kekeliruan maka dirinya wajib untuk mengembalikan uang kesalahannya tersebut.  Kemudian itu disebutnya lagi, jika orang tersebut PNS sebagai bawahan atau anak buah dan melakukan indisipliner maka di pindahkan ke tempat lain yang jauh dari ibukota Bagansiapiapi.

Dijelaskan Bupati H.Annas Maamun sudah ada 2 (dua)  orang PNS yang masih menjalani hukuman penjara akibat perbuatannya. Hal ini disebut H.Annas Maamun,  sebagai peringatan dan efek jera akibat tindakannya. Disebut Annas Maamun dalam jangka waktu dekat juga ada KUA  disidangkan lagi.

“Sebagai PNS kami ingin penjelasan secara gamblang tentang perbuatan tindak pidana korupsi sehingga dapat mengetahui apa dan bagaimana yang disebut merugikan keuangan Negara itu,”tuturnya.

Kemudian itu disebut bupati Annas Maamun dirinya telah  tiga kali  melaporkan harta kekayaan ke KPK, yakni ketika menjabat ketua DPRD Bengkalis, ketua DPRD Rohil, dan Bupati Rokan Hilir. Disebut bupati PNS dilingkungan pemdakab Rohil juga akan melaporkan harta kekayaan ke KPK.

Dikatakan bupati H.Annas Maamun bahwa workshop ini di gelar agar generasi seterusnya dapat mengetahui apa yang dimaksud korupsi tersebut. Hal ini dikatakan Annas agar generasi penerus dapat melaksanakan dan melanjutkan pembangunan daerah Rokan Hilir. Oleh sebab itu diharapkan PNS mengikuti workshop ini hingga selesai.

“Acara ini digelar agar dapat mengetahui apa dimaksud tindak pidana korupsi agar generasi penerus dapat melanjutkan pembangunan daerah ini.  Kemaren mantan bupati kampar boy ditahan KPK,"pungkasnya. (andi krc)

H.Annas Maamun tinjau kesiapan Inspektorat menggelar work shop mencegah tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan negara

Bupati kabupaten Rokan Hilir meninjau kesiapan dalam menggelar work shop atas kerjasama pemerintah daerah dengan KPK yang ditaja oleh inspektorat Rokan Hilir. Sesuai rencana acara tersebut di gelar besok Rabu (25/1) di aula perguruan wahidin jalan Pahlawan Bagansiapiapidari jam 08.00 wib hingga 12.00 wib dihadiri oleh bupati kabupaten Rokan Hilir H.Annas Maamun. Sebagai nara sumber dalam acara ini dari pihak KPK.

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Bupati kabupaten Rokan Hilir H.Annas Maamun, setdakab Rohil Drs Wan Amir firdaus,Msi, kabag umum pemdakab Rohil Muzakkar, kabag humas pemdakab Rohil Firdaus,SE dan PNS dilingkungan pemdakab Rokan Hilir hadir untuk melihat kesiapan pemerintah daerah khususnya inspektorat Rokan Hilir dalam menggelar work shop atas kerjasama dengan Komisi pemberantasan korupsi (KPK) Jakarta di aula gedung perguruan wahidin jalan Pahlawan Bagansiapiapi, Selasa (24/1). Direncanakan ratusan PNS dilingkungan Pemdakab Rohil hadir dalam acara ini.

Work shop mencegah tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan Negara ditaja oleh inspektorat kabupaten Rokan Hilir yang digelar besok, Rabu (25/1) di aula perguruan wahidin jalan Pahlawan Bagansiapiapi. Acara ini sesuai rencana diliput oleh enam media elektronik dan sejumlah media cetak.Demikian dikatakan oleh kabag Humas pemdakab Rokan Hilir (Rohil) Firdaus,SE ketika ditemui KABARROHIL di aula gedung perguruan wahidin tersebut.

Dia mengatakan bahwa sebagai nara sumber dalam  acara work shop tersebut dari komisi pemberantas korupsi (KPK) pusat Jakarta. Dikatakannya inspektorat mengundang pihak KPK sebagai nara sumber untuk memberikan work shop kepada penyelenggara keuangan Negara pemerintah kabupaten Rokan Hilir (Rohil).

“Work shop ini dihadiri oleh kepala dinas, badan, kantor dan kabag serta PNS dilingkungan pemdakab Rokan Hilir,”tuturnya.

Ditempat yang berlainan kepala inspektorat kabupaten Rokan Hilir ,H.M.Yatim Maamun membenarkan hal ini dengan menegaskan bahwa pihak KPK pusat Jakarta diundang oleh inspektorat kabupaten Rokan Hilir sebagai nara sumber dalam acara work shop  kepada PNS di lingkungan pemerintahan kabupaten Rokan Hilir.

 “Memang kita yang mengundang nara sumber  KPK (komisi pemberantasan korupsi  Jakarta,red). Sampai saat  ini kita masih belum tahu siapa yang datang sebagai nara sumber pada work shop ini,"kata H.M.Yatim Maamun.

Disebutnya ada kerjasama Pemerintah daerah Kabupaten  dengan KPK dalam menjalankan Keputusan Presiden Republik Indonesia.  Dia mengatakan ada kerjasama antara pemerintah daerah dengan KPK tersebut dalam mencegah tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan negara. Oleh sebab itu ditambahkannya pada kesempatan work shop ini maka pesertanya adalah semua kepala Dinas, Badan, Kantor, kabag,  PPTK dilingkungan Pemdakab Rokan Hilir.  

“Sedikitnya sebanyak 753 orang peserta dilingkungan pemdakab Rokan Hilir hadir dalam work shop ini,”ujar PNS yang pernah di Direktorat Jenderal inspektorat kementerian keuangan pusat Jakarta ini.

Dijelaskannya,  para peserta nanti diberikan pin simbol “jujur itu hebat” yang merupakan pin diperoleh dari KPK. Dikatakannya hal ini nara sumber memberikan arahan dalam tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Ditambahkannya ada tiga materi yang di berikan dalam work shop ini, yakni pertama unsur kerugian negara dalam pembuktian tindak pidana korupsi, kedua penyalahgunaan uang Negara dalam pembuktian tindak pidana korupsi dan ketiga penyalahgunaan asset dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Acara ini di katakana H.M.Yatim Maamun dimulai jam 08.00 wib hingga jam 12.00 wib. Diharapkan para peserta datang hadir sebelum jam dimulai acara tersebut karena kita akan menerapkan disiplin tepat waktu. Oleh sebab itu disebutnya bagi peserta yang tidak membawa badge peserta dan badge panitia maupun badge wartawan tidak diperkenankan hadir. Disebutnya peserta harus tepat waktu karena ketika waktu menunjukkan jam 08.00 wib pintu masuk ditutup. Ditambahkannya program kerjasama pemerintah daerah dengan KPK untuk menerapkan acara ini menurut KPK disebut Kepala inspektorat Rokan Hilir ini,  Pemerintah kabupaten Rokan Hilir yang pertama sekali melaksanakannya.

kepala inspektorat Rohil,H.M.Yatim Maamun

“Dalam work shop ini juga akan dijelaskan tentang gratifikasi,”pungkasnya. (andi krc)