Penggarapan RAPBD Rohil 2013 digesa, rapat bahas rancangan KUA PPAS di Hotel Lion

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Kondisi keuangan dari dispenda baru diaduk dengan Bappeda Rokan Hilir. Diusahakan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platform Anggaran (KUA-PPAS,red) lebih cepat dari sekarang. Demikian ditegaskan oleh ketua DPRD Rokan Hilir Nasrudin Hasan ketika memimpin Rapat Pembahasan rancangan KUA PPAS RAPBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2013 antara Banggar dan Komisi-komisi DPRD Rohil dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD,red) serta SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) di Lingkungan Pemdakab Rokan Hilir (Rohil) yang digelar di Lantai V Hotel Lion Jalan Mawar Bagansiapiapi, Jumat (30/11/2012).

“Pengajuan RAPBD juga lebih dipercepat,”ujar Nasrudin Hasan.

Sedangkan Sekdakab Rohil, Drs H.Wan Amir Firdaus,MSi dalam rapat ini menegaskan akan dipercepat waktu sehingga sesuai dalam pembahasan. Disebutnya, hal ini karena pemerintah pusat memberikan sanksi tegas apabila terjadi keterlambatan. Oleh sebab itu diusahakan perjalanan pembahasan KUA PPAS sekaligus menyusun RAPBD.

“Mudah-mudahan dalam beberapa hari kedepan di awal bulan Desember sudah disiapkan,”ujarnya Sekdakab Rohil ini.

Dalam rapat ini sekdakab Rohil mengajukan dan membahas untuk melanjutkan pekerjaan yang belum selesai pada tahun lalu yang masih dikerjakan seperti terhadap bangunan kantor bupati di batu enam. Hal ini, disebutnya jikalau disepakati maka dilanjutkan pada tahun 2013 dengan interior, landskip  yang kurang lebih menggunakan anggaran bertambah sebesar 40 milyar rupiah lagi.

Rapat tersebut dihujani intruksi oleh anggota DPRD Rokan Hilir. Anggota DPRD Rohil yang duduk perkomisi tersebut pada umumnya bertanya tentang kemajuan dan kinerja SKPD. Seperti ketua komisi I DPRD Rokan Hilir Dedi Humadi, politisi Golkar ini bertanya tentang kinerja pendapatan daerah. Hal ini disebutnya pengesahan perda sudah di lakukan namun kenyataannya pendapatan menurun. Komisi ini  juga mengharapkan  jangan ada pihak ketiga dalam pemungutan pajak dan retribusi parker. Hal ini disebutnya tidak mengefektifkan kerja dn kinerja yang  mengakibatkan menurunnya pendapatan daerah.

“Nyatanya PAD  malah menurun, seperti pajak burung wallet. Hal ini yang perlu dibicarakan saat ini, karena kerja kita semua. Kenapa masih belum aksion tentang perda pajak dan retribusi. DPRD telah banyak mengsahkan Perda. Malah asumsi menurun sedangkan tahun lalu dengan Perbup saja mencapai 1,5 Milyar sementara asumsi ditahun 2013 hanya 500 Milyar. Kita pertanyakan hal ini karena sebelum mengsahkan Perda, Dispenda mengatakan sanggup di hearing,"ujar Dedi Humadi. (krc 01)

Ketua DPRD Rohil ingatkan dinas terkait agar melakukan langkah di wilayah banjir

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Terjadinya banjir di sejumlah wilayah membuat ketua DPRD Rokan Hilir merasa prihatin. Oleh sebab itu dia mengaharapkan agar dinas terkait dapat mengambil langkah-langkah dalam mengatasinya. Demikian ditegaskan oleh ketua DPRD Rokan Hilir (Rohil) Nasrudin Hasan kepada KABARROHIL ketika ditemui di Gedung DPRD Rohil jalan Merdeka Bagansiapiapi, rabu (28/11/2012).

“Beberapa hal yang penting untuk diperhatikan yaitu kondisi di wilayah pemukiman masyarakat yang terjadi banjir dan bias menimbulkan penyakit. Oleh sebab itu kepada dinas terkait agar dapat mengambil langkah,”ujarnya.

Hal ini, disebut ketua DPRD Rokan Hilir ini, sebagai langkah anggota DPRD Rokan Hilir yang merupakan wakil rakyat yang menerima aspirasi warga masyarakat dan meresponnya di saat sidang paripurna berlangsung. Dia memaparkan agar dinas seperti Dinas bina marga, dinas kesehatan, dinas social dan dinas yang terkait lainnya.

“Diharapkan dapat mengambil langkah yang dapat mengurangi beban warga masyarakat. Bahkan banjir ini dirasakan oleh anggota DPRD Rokan Hilir dan wabup Rokan Hilir,”tandasnya. (krc 01)

Rasmali sebut Senin besok (5/11,red) Komisi A DPRD Riau bersama Komisi I DPRD Rohil kunker ke Pulau Jemur

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Senin besok (5/11,red) Rombongan komisi A DPRD Riau mengunjungi kabupaten Rokan Hilir (Rohil). Demikian hal ini ditegaskan oleh ketua Komisi I DPRD Rohil, Dedi Humadi melalui anggota komisi I H.Rasmali,SH kepada KABARROHIL ketika ditemui di jalan Kelenteng Bagansiapiapi, Minggu (4/11).

“Besok senin (5/11,red) Komisi A DPRD Riau dan Rombongan tiba di Bagansiapiapi ibukota kabupaten Rokan Hilir dan sekira jam 07.30 wib pagi langsung menaiki boat KM PUlau Jemur Diskanlut ke Pulau Jemur,”tuturnya.

Dikatakannya, sebanyak 16 orang Rombonan komisi A dprd Riau tersebut melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Rokan Hilir. Disebutnya rombongan komisi A DPRD Riau tersebut ke pulau terdepan kabupaten Rokan Hilir (Rohil) yakni kunker melihat langsung kondisi gugusan pulau-pulau  jemur.

Rasmali mengatakan kunjungan kerja (Kunker,red) Komisi A DPRD Riau tersebut bersama komisi I DPRD Rokan Hilir ke Pulau Jemur. Dikatakannya, anggota DPRD tersebut meninjau secara langsung kondisi alam pulau-pulau terluar di kawasan kabupaten Rokan Hilir. Hal ini untuk memikirkan dan menggarap potensi yang ada di pulau terdepan itu sehingga dapat manambah sumber Pendapatan Asli Daerah.

Disebutnya, dalam kunjungan kerja DPRD Riau dari komisi A ini sangat bermanfaat untuk memaparkan dan mengekpose langsung kondisi dan potensi wisata alam pulau jemur dengan gugusan pulaunya. Diharapkan para investor dapat berminat untuk mengembangkan potensi wisata Pulau terdepan tersebut sekaligus  mengusulkan alokasi dana pengembangan pulau terluar.

"Dalam peninjauan tersebut diupayakan dapat mempoles potensi pariwisata alam,"pungkasnya. (krc 01)

Banggar DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah daerah gelar rapat finalisasi Perubahan APBD Rohil T.A 2012

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Rokan Hilir bersama Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) secara marathon membahas ranperda perubahan APBD Rokan Hilir (Rohil) Tahun Anggaran 2012. Rapat tersebut untuk menghasilkan kesepakatan bersama rencana program kerja di masing-masing Satuan kerja (Satker). Rapat finalisasi antara Banggar dengan TAPD tersebut berlangsung diruang sidang utama gedung DPRD Rohil jalan Merdeka Bagansiapiapi, Selasa (25/9).

Tampak hadir saat itu wakil ketua DPRD Rohil M.Ridwan,Sip, wakil ketua DPRD Rohil Drs Jamiluddin, anggota DPRD Rohil Surya Darma, anggota DPRD Rohil Bachtiar, anggota DPRD Rohil Amansyah, anggota DPRD Rohil H.Rasmali,sh, anggota DPRD Rohil Darwis Syam, anggota DPRD Rohil Abu Khoiri, Sekretaris Daerah Rokan Hilir Drs.H.Wan Amir Firdaus,MSi, dan kepala Bappeda Rohil M.Job Kurniawan.

“Rapat sinkronisasi dan finalisasi perubahan APBD Rohil tahun anggaran 2012 antara Banggar DPRD Rohil dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Rokan Hilir,”tutur M.Ridwan ketika ditemui KABARROHIL disaat usai pertemuan pertama di gedung DPRD Rohil jalan Merdeka Bagansiapiapi, Selasa (25/9). 

Sebelumnya, ketua pansus LPJP APBD Rohil TA 2011, Abu Khoiri menekankan rendahnya realisasi penyerapan anggaran serta belum maksimalnya pendataan asset yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Abu Khoiri menegaskan agar penyerapan anggaran sesuai target sehingga mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Diharapkan SKPD dapat meningkatkan kerja dan kinerjanya juga perlu meningkatkan PAD.

"Masih terdapatnya mobil dan kenderaan kepada orang yang tidak berhak,"sebutnya. (andi krc)

DPRD, Pemkab Rohil dan pihak PT Jatim Jaya Perkasa gelar rapat

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL- Rapat antara pemkab Rokan Hilir (Rohil), anggota DPRD Rohil dengan pihak PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) di gelar di lantai IV kantor Bupati jalan Merdeka Bagansiapiapi, Selasa (28/2). Hadir dalam rapat tersebut Wabup H.Suyatno, Sekdakab Rohil Drs Wan Amir Firdaus,Msi, wakil ketua DPRD Rohil M.Ridwan,Sip, ketua komisi I DPRD Rohil Darwis Syam, pihak KUD Haryanto, sejumlah kadis, sejumlah camat dan pihak PT Jatim Jaya Perkasa (PT JJP).

Menjawab KABARROHIL, ketika ditemui di gedung DPRD Rohil jalan Merdeka Bagansiapiapi seusai menghadiri rapat tersebut, ketua Komisi I DPRD Rohil Darwis Syam menegaskan ada dua poin pembahasan yang dilakukan dalam rapat tersebut yakni, point pertama membahas sistim pembagian plasma. Lanjut Darwis Syam menjelaskan bahwa pembahasan lahan kebun plasma tersebut tentang lahan plasma Pt Jatim yang ada  di kecamatan Bangko, kecamatan Kubu, dan kecamatan  Pekaitan.

Disebut Darwis Syam, menurut pihak PT Jatim   saat ini baru siap tanam seluas 2561 hektar yang ditanam sejak tahun 1999 lalu dari total tanam seluas 3400 hektar kebun yang harus diselesaikan dan sisanya masih belum ditanam. Dikatakan Darwis Syam bahwa dalam rapat itu PT Jatim menyangupi menanam dan menyelesaikan sisa lahan yang belum ditanam  selama enam bulan kedepan dan jika tidak dapat menepati janji tersebut maka PT Jatim akan menutupinya dengan hasil kebun inti.

Sedangkan poin kedua, yakni menjelang diserahkan kepada petani maka PT Jatim akan membagi pemerataan hasil sawit kepada seluruh penerima kebun plasma sesuai SK Bupati no 35/2011.

Diterangkannya, bahwa pihak PT Jatim juga memberikan dan menyiapkan sisa lahan yang belum ditanam dan dibagikan setelah dalam waktu 3 (tiga) tahun.

Sementara itu,  besarnya angka uang pembagian secara merata keseluruh penerima kebun plasma PT Jatim  dihitung secara bersama-sama dengan  KUD, PT Jatim Jaya Perkasa dan Pemkab Rohil.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 35/2011 tentang Penetapan Peserta
Penerima Kebun Plasma PT Jatim Jaya Perkasa, ditetapkan bahwa peserta calon pemilik kebun
plasma adalah masyarakat dari kecamatan Kubu, kecamatan Pekaitan dan kecamatan Bangko dengan jumlah sebanyak 2.467 Kepala Keluarga (KK).

"Dalam waktu dekat dibagikan kepada calon penerima plasma PT Jatim sesuai dengan nama penerima menurut SK Bupati,"pungkas Darwis Syam. (andi krc)

Dukung Diskanlut Rohil operasi illegal fishing, DPRD akan senantiasa mengawasi proses hukum

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Ketua DPRD Rokan Hilir Nasrudin Hasan meninjau langsung barang bukti (BB) kapal  penangkap ikan dengan menggunakan trowl di pos Polairud Rokan Hilir jalan pelabuhan baru ujung Bagansiapiapi, Sabtu (5/11). Dilokasi tersebut ketua DPRD Rohil tersebut langsung melihat sebelas kapal yang ditambatkan disepanjang pesisir pelabuhan polairud Rohil yakni satu kapal penangkap ikan trowl buatan thailand, satu kapal trowl buatan Bagansiapiapi, dan sembilan kapal trowl mini dari nelayan barombang dan tanjung balai.

Ketika ditemui KABARROHIL dilokasi, Ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan menegaskan bahwa DPRD Rohil mendukung operasi yang dilakukan oleh Diskanlut Rohil dalam menegakkan aturan-aturan dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah perairan Rokan Hilir.

“Dengan maraknya para penangkap ikan secara illegal di wilayah perairan Rohil dapat mengakibatkan kerugian terhadap pemasukan daerah dan negara. Begitu juga berdampak menyusahkan terhadap masyarakat nelayan tradisional Rokan Hilir,”ujar Nasrudin Hasan.

Ditegaskannya anggota DPRD Rohil akan senantiasa melakukan pengawasan terhadap jalannya proses hukum tersangka dan barang bukti kapal ikan yang ditangkap. Disebutnya terkhusus terhadap kapal penangkap ikan buatan thailand yang begitu canggih yang ditangkap beroperasi di perairan wilayah Rokan Hilir.

“Agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku illegal fishing, sebaiknya BB disita oleh Negara dan para pelaku dihukum menurut hukum yang berlaku,”tandasnya.

Dikatakannya, operasi yang dilakukan rutin oleh Diskanlut Rohil sangat didukung karena dapat mengawasi  illegal fishing di perairan Rohil. Karena disebutnya, masyarakat nelayan tradisional sangat tergantung dari potensi hasil laut di wilayah perairan Rohil sebagai mata pencaharian menyambung kehidupan keluarga mereka.

Ditambahkannya,  DPRD Rohil mendukung hal tersebut tentunya dengan bersama pemerintah daerah akan menambah anggaran Diskanlut Rohil agar dapat melakukan operasi pengawasan pulau terluar dan perairan daerah Rohil dengan maksimal.

“Untuk memenuhi agar Diskanlut Rohil  senantiasa pro aktif melakukan monitoring pengawasan dan pemulihan kehidupan nelayan tradisional tentunya dengan membantu menambah fasilitas agar kerja dapat dengan maksimal. DPRD Rohil bersama pemerintah daerah akan meng-anggarkan kebutuhan Diskanlut sesuai dengan kebutuhan daerah,”pungkasnya. (andi wrc) .

Hasil Pansus V DPRD Rohil: menyetujui Ranperda pembentukan Kecamatan Kubu babusalam dengan ibukota Rantau Panjang Kiri hilir

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Sebanyak 38 anggota legislatif (aleg) hadir dari 40 anggota aleg Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) dalam rapat paripurna pengesahan rancangan peraturan daerah (Ranperda)  pembentukan kecamatan Kubu Babusalam. Rapat paripurna DPRD Rohil tersebut digelar di gedung serbaguna jalan Utama Bagansiapiapi, Selasa (4/10). Rapat tersebut di buka dan dipimpin langsung oleh ketua DPRD Rohil, Nasrudin Hasan didampingi oleh wakil ketua DPRD Rohil, Drs Jamiluddin dan wakil ketua DPRD Rohil, Muh.Ridwan serta di saksikan oleh Bupati kabupaten Rokan Hilir, H.Annas Maamun dan kepala dinas, badan dan kantor dilingkungan pemdakab Rohil.

“Implementasi kebijakan otonomi daerah telah memberikan dampak perkembangan dan pembangunan suatu daerah,”tuturnya.

Disebut ketua DPRD Rohil ini, mengingat luasnya wilayah kecamatan Kubu dan untuk mempermudah pelayanan yang efektif serta memperpendek rentan kendali terhadap pelayanan kepada masyarakat agar lebih cepat, lebih ringkas, lebih mudah dan lebih efektif maka perlu dibuat ranperda pembentukan kecamatan Kubu Babusalam.

“Pembentukan kecamatan kubu babusalam telah selesai dibahas dengan hasil disampaikan pada rapat paripurna hari ini. Bersempena hari jadi kabupaten Rokan Hilir yang ke-12 ini maka sebuah kado diberikan kepada masyarakat Kubu dengan pembentukan kecamatan Kubu Babusalam,”tutur Nasrudin Hasan. Selanjutnya nasrudin Hasan mempersilahkan panitia khusus (Pansus) V memberikan laporannya.

Darwis Syam selaku ketua Pansus V DPRD Rohil menjabarkan isi laporannya dengan terbagi atas lima, yakni pendahuluan, dasar pembahasan, hasil pembahasan, pendapat fraksi-fraksi dan penutup.

“Pembentukan kecamatan kubu Babusalam ini diprakarsai oleh seluruh lapisan komponen masyarakat Kubu yaitu pada tahun 2002 camat kubu telah mengajukan surat rekomendasi pemekaran dari hasil musyawarah masyarakat Kubu. Selanjutnya tahun 2005 masyarakat Kubu melakukan Musyawarah besar (Mubes). Kemudian pada tanggal 14 September lalu juga telah menyampaikan pembahasan hingga selesai memakan waktu selama 22 hari.

“Empat belas penghulu dan satu lurah merekomendasi pembentukan kecamatan kubu Babusalam dengan ibukota Rantau Panjang Kiri Hilir,”pungkasnya.

Selanjutnya lima fraksi yakni Fraksi Golkar Plus, Fraksi PDI-P, Fraksi Demokrat, Fraksi Kebangsaan Nasional Sejahtera dan Fraksi Kesatuan bintang Kebangsaan sama-sama menyetujui dengan saran dan masukan antara lain; pertama agar pemerintah daerah Rokan Hilir dapat mengajukan segera mungkin pemekaran kecamatan lainnya, kedua agar pemerintah daerah membuat peta batas yang pasti dengan titik koordinat lintang bujur, ketiga agar pemerintah daerah memperhatikan batas-batas wilayah antara kepenghuluan dan keempat agar pemerintah daerah segera membangun fasilitas-fasilitas kantor dan penempatan aparatur pemerintah di kecamatan Kubu babusalam. (andi wrc)