Tampilkan postingan dengan label parlemen. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label parlemen. Tampilkan semua postingan

Minggu, 17 Maret 2013

Agar cepat tuntas, Diharap Alokasi dana di tambah



BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Pembangunan untuk kawasan pesisir khususnya pembangunan jalan lintas pesisir diharapkan dapat bertambah. Hal tersebut disebabkan dana bantuan pada tahun sebelumnya sebesar 60 milyar belum mencukupi. Karena daerah lintas pesisir sangat memerlukan dana yang tidak sedikit. Demikian ditegaskan oleh sekretaris komisi III DPRD Rohil, Abu Khoiri kepada KABARROHIL belum lama ini.

“Jika alokasi dana tidak bertambah maka pembangunan jalan lintas pesisir akan selesai lama,”tuturnya.

Oleh sebab itu, diharapkan kepada pemerintah provinsi Riau dapat sekiranya menambah anggaran untuk jalan lintas pesisir tersebut. Karena, disebutnya akhir tahun ini diperkirakan jembatan pedamaran sudah kelar. Seiring dengan hal tersebut diharapkan juga jalan lintas pesisir juga selesai. 

“Besar harapannya anggota DPRD komisi C provinsi Riau membuat terobosan sehingga jalan lintas pesisir dapat cepat selesai,’ujarnya. (Ags)

Dewan himbau agar Pengguna dana Bos tepat sasaran



BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Guru bisa mendapat honorarium dari dana bos jikalau guru tersebut tidak menerima dalam arti mendapat bantuan dana honor dari pemerintah, baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk penggunaan dana BOS dihimbau tepat sasaran dan membuat SPJ. Demikian dikatakan oleh anggota DPRD Rokan Hilir Dra Hj Suryati kepada KABARROHIL ketika dihubungi, Rabu (13/3/2013).

Dihimbau kepada pengguna dana Bos membuat laporan SPJ. Hal ini agar dana bos untuk tahun berikutnya mendapat dana bantuan lagi. Kemudian itu, jika  ada kendala dalam menyampaikan SPJ diharapkan segera konsultasi dan koordinasi. Karena kendala tersebut harus segera diatasi.

Padahal, sebutnya sosialisasi tentang dana BOS sudah kerap dilakukan oleh disdik dalam membuat laporan pertanggungan jawaban penggunaan dana Bos. Saat ini, disebutnya Dana bos tersebut merupakan dana dari pusat yang sudah diserahkan kedaerah.

“Harapan dana BOS dipergunakan dengan tepat sehingga ditahun mendatang anggaran dana pusat tersebut lancer mengalir ke daerah,”tandasnya. (Agr)

DPRD Rohil Himbau rekanan kerja sesuai waktu kalender kerja



Kubu Babussalam, KABARROHIL-Juanda Juned, SH selaku Komisi I menghimbau kepada semua Kontraktor yang ada di Rokan Hilir agar segera menyelesaikan proyek-proyek yang belum selesai. Hal ini dijelaskannya saat dihubungi KABARROHIL melalui telepon selullernya, Senin (11/3/2013) kemarin.

Dia menjelaskan agar Proyek-proyek di Rokan Hilir segera tuntas di akhir tahun anggaran. Oleh sebab itu dia mengharapkan kepada semua rekanan kontraktor agar proyek Rokan Hilir tahun 2012 yang belum kelar agar segera dituntaskan pada tahun 2013 ini. Hal tersebut, lanjutnya menegaskan jika proyek tersebut selesai maka membantu jalannya pembangunan daerah dan tentunya sekaligus membantu kinerja pemerintah daerah

Menjawab KABARROHIL, Juanda juned menegaskan jika para rekanan kontraktor masih menunda-nunda kerja sehingga proyek pekerjaan tidak sesuai waktu maka diharapkan kepada pihak pemerintah memutuskan kontrak kerja mereka. Kemudian itu, lanjutnya mengatakan perusahaan tersebut juga di black list.

“Pemerintah harus berani memblack list perusahaan yang tidak bisa menyelesaikan proyek pembangunan daerah sesuai dengan waktu kalender kerja,”tandasnya. (Hri)


Peran serta pelbagai pihak mendorong lancarnya pembangunan daerah



BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Untuk meningkatkan roda pembangunan harus ada peran serta aktif dan dukungan pelbagai pihak di Rokan Hilir. Khususnya DPRD Rokan Hilir, organisasi kemasyarakatan dan lain sebagainya sehingga jalannya perkembangan pembangunan menjadi lancer. Demikian ditegaskan oleh ketua DPRD Rohil, Nasrudin Hasan kepada KABARROHIL ketika dihubungi, Kamis (14/3/2013) kemaren.

“Perkembangan pembangunan memerlukan kerjasama satu dengan yang lain sehingga program pembangunan dapat berjalan lancer. Kemudian itu juga harus mendapat dukungan dari elemen masyarakat sehingg program yang telah disusun dan ditetapkan berjalan dengan baik,”ujarnya.

Disebutnya, semakin berkembang daerah seiring dengan berkembangnya kebutuhan hidup maka pemerintah daerah bersama DPRD akan terus menggesa untuk memberikan kontribusi positif kepada daerah. Namun hal tersebut juga harus terjalin kekompakan warga masyarakat. Oleh sebab itu, disebutnya dia menghimbau agar warga masyarakat menjaga suasana kondusif dengan meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan demi kemajuan daerah.

Dikatakannya kesinergisan pemerintah daerah dengan DPRD harus dibarengi dengan kekompakan warga masyarakat untuk mendukung program pembangunan daerah yang sudah dirancangkan.

“Kita harapkan dengan kekompakan warga masyarakat, maka pembangunan daerah menjadi lancer dan semakin maju,”tandasnya Nasrudin Hasan. (Agr)

Jumat, 09 Maret 2012

Dewan Rohil menyusun rencana pengajuan perda inisiatif CSR


BAGANSIAPIAPi,KABARROHIL- Perusahaan diharapkan membantu masyarakat dan pemerintah daerah, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, pertanian serta pemuda dan olahraga. Untuk itu anggota Dewan lintas komisi DPRD Rokan Hilir (Rohil) menyusun rencana pengajuan perda inisiatif Corporated Social Responsibility (CSR). Pengajuan usulan ini untuk mengikat perusahaan-perusahaan agar lebih bertanggung-jawab didaerah operasional kerjanya. Hal ini karena saat ini dianggap minimnya peran serta dan distribusi perusahaan terhadap masyarakat sekitar wilayah kerjanya, Demikian ditegaskan oleh Ibnu Hajar, Jumat (9/3).

"Kita sudah sepakat untuk mengajukan perda inisiatif CSR. Selanjutnya, akan dibentuk pansus untuk membahas usulan tersebut.  Karena selama ini kita menilai kontribusi perusahaan-perusahaan sangat minim terhadap masyarakat, yang berada diwilayah operasional kerja perusahaan,"jelas anggota komisi III DPRD Rokan Hilir ini.

Ibnu yakin dengan ada perda inisiatif, perusahaan  diberi tanggung jawab dalam mensejahterakan masyarakat disekitar wilayah kerja perusahaannya. Dia mencontohkan, daerah luar sumatera  sudah menerapkan perda inisiatif CSR, seperti di Serang Banten. Dimana  perusahaan-perusahan  bergerak dibidang pengelolaan industri, jasa dan lain sebagainya telah banyak memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Hasilnya, banyak masyarakat hidup lebih layak dan lebih sejahtera.

"Kami rasa ini penting diwacanakan, mengingat banyaknya perusahaan-perusahaan PKS baik besar dan kecil yang berdiri di kabupaten Rokan Hilir. Perusahaan selama ini terkesan sesuka hati bahkan terkadang tidak perduli dengan kondisi masyarakatnya. Harapan kita usulan pengajuan perda inisiatif mendapat tanggapan dari pelbagai pihak dan dukungan dari masyarakat sehingga perda dapat diterapkan dan perusahaan lebih memiliki rasa tanggung-jawab,”pungkasnya. (andi krc)