Dewan Rohil menyusun rencana pengajuan perda inisiatif CSR

BAGANSIAPIAPi,KABARROHIL- Perusahaan diharapkan membantu masyarakat dan pemerintah daerah, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, pertanian serta pemuda dan olahraga. Untuk itu anggota Dewan lintas komisi DPRD Rokan Hilir (Rohil) menyusun rencana pengajuan perda inisiatif Corporated Social Responsibility (CSR). Pengajuan usulan ini untuk mengikat perusahaan-perusahaan agar lebih bertanggung-jawab didaerah operasional kerjanya. Hal ini karena saat ini dianggap minimnya peran serta dan distribusi perusahaan terhadap masyarakat sekitar wilayah kerjanya, Demikian ditegaskan oleh Ibnu Hajar, Jumat (9/3).

"Kita sudah sepakat untuk mengajukan perda inisiatif CSR. Selanjutnya, akan dibentuk pansus untuk membahas usulan tersebut.  Karena selama ini kita menilai kontribusi perusahaan-perusahaan sangat minim terhadap masyarakat, yang berada diwilayah operasional kerja perusahaan,"jelas anggota komisi III DPRD Rokan Hilir ini.

Ibnu yakin dengan ada perda inisiatif, perusahaan  diberi tanggung jawab dalam mensejahterakan masyarakat disekitar wilayah kerja perusahaannya. Dia mencontohkan, daerah luar sumatera  sudah menerapkan perda inisiatif CSR, seperti di Serang Banten. Dimana  perusahaan-perusahan  bergerak dibidang pengelolaan industri, jasa dan lain sebagainya telah banyak memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Hasilnya, banyak masyarakat hidup lebih layak dan lebih sejahtera.

"Kami rasa ini penting diwacanakan, mengingat banyaknya perusahaan-perusahaan PKS baik besar dan kecil yang berdiri di kabupaten Rokan Hilir. Perusahaan selama ini terkesan sesuka hati bahkan terkadang tidak perduli dengan kondisi masyarakatnya. Harapan kita usulan pengajuan perda inisiatif mendapat tanggapan dari pelbagai pihak dan dukungan dari masyarakat sehingga perda dapat diterapkan dan perusahaan lebih memiliki rasa tanggung-jawab,”pungkasnya. (andi krc)

Kecamatan Bangko bakal dimekarkan

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Salah satu masyarakat kepenghuluan Bagan Jawa, Hendra menginginkan daerahnya lebih berkembang. Oleh sebab itu dirinya menegaskan sudah pantas beberapa kepenghuluan diwilayah bagian Utara kota kecamatan Bangkoi memisahkan diri dari kecamatan induk untuk dijadikan satu kecamatan baru.

“Empat kepenghuluan bagian utara kecamatan Bangko diusulkan kepada pemerintah daerah untuk  memisahkan diri dari kecamatan induk menjadi satu kecamatan. Hal ini agar mempersingkat rentan jarak tempuh administrasi warga masyarakat,”ujar Hendra.

Hal senada juga di utarakan oleh salah satu warga masyarakat kelurahan Bagan Punak Hendri Suryanto , dia juga menginginkan wilayah di bagian selatan kecamatan Bangko untuk dimekarkan menjadi sebuah kecamatan. Hal ini menurutnya wilayah bagian selatan kecamatan Bangko  dari batasan sungai pabrik hingga ke labuhan tangga baru sudah sepantasnya menjadi satu kecamatan.

“Kami warga  ingin wilayah dari sungai pabrik hingga ke labuhan tangga baru untuk dapat dimekarkan menjadi satu kecamatan,”ujar Hendri Suryanto.

Sementara itu J. Abdillah, salah satu pengurus teras LSM Bono  Rokan Hilir mengatakan bahwa melihat kondisi luas wilayah alam dan kepadatan penduduk maka kecamatan Bangko sudah pantas dimekarkan menjadi tiga bagian wilayah,  yakni batas sungai pabrik kepenghuluan bagan punak, kepenghuluan bagan punak pesisir, kepenghuluan labuhan tangga kecil dan kepenghuluan labuhan tangga baru sudah pantas membentuk satu kecamatan.

Sedangkan wilayah kepenghuluan bagan jawa, kepenghuluan bagan jawa pesisir, kepenghuluan parit aman dan kepenghuluan serusa juga sudah pantas untuk membentuk satu kecamatan. Dikatakannya hal ini untuk memperpendek rentan jarak dan juga dengan pemekaran tersebut wilayah itu akan bertambah lebih maju lagi.

“Sedangkan Kecamatan Bangko atau kecamatan induk wilayahnya kelurahan bagan kota, kelurahan bagan timur, kelurahan bagan barat dan kelurahan bagan hulu,”pungkas Direktur Eksekutif LSM Bono Rohil ini..

Menjawab KABARROHIL,  Bupati Kabupaten Rokan Hilir H.Annas Maamun menegaskan bahwa aspirasi masyarakat tersebut perlu ditindak lanjuti bersama anggota DPRD Rokan Hilir untuk dilakukan peninjauan kelapangan. Dikatakannya setelah melakukan kajian kelapangan oleh anggota DPRD Rokan Hilir untuk menentukan batas wilayah maka pemerintah daerah bersama DPRD Rokan Hilir  merumuskan ranperda untuk disahkan menjadi perda.

Dirinya mengatakan dilihat perkembangan wilayah dan kepadatan penduduk kecamatan Bangko saat ini bisa dimekarkan.  Aspirasi dari masyarakat tersebut perlu dikaji untuk ditindak lanjuti.  Karena Dia menegaskan pemekaran dapat memperpendek rentan jarak  warga dalam mengurus administrasi.

“Aspirasi keinginan masyarakat tersebut menginginkan daerahnya bertambah maju,”ujar Annas Maamun.

Sementara anggota DPRD Rokan Hilir, H.Rasmali.SH ketika dihubungi menegaskan mendukung aspirasi masyarakat itu untuk ditindak lanjuti . Dia mengatakan akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada ketua DPRD Rokan Hilir dan Pemerintah Daerah.

“Sesuai prosedural maka aspirasi masyarakat kita tampung dan simpulkan. Oleh sebab itu kita akan menyampaikan kepada ketua DPRD dan pemdakab untuk mengkaji aspirasi masyarakat tersebut dengan meninjau kelapangan,”pungkas Rasmali. (andi krc)  

Ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan hadiri sarasehan FK-PKBM

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Ketua DPRD Rokan Hilir, Nasrudin Hasan, Kadisdik Rokan Hilir Drs Surya Arfan,Msi, Kabag Kearsipan dan Perpustakaan Rokan Hilir Misnawaty, ketua FK-PKBM Alkahfi Sutikno beserta tutor pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang tergabung dalam Forum Komunikasi pusat kegiatan belajar masyarakat (FK-PKBM) hadir dalam sarasehan yang digelar oleh FK-PKBM bekerjasama dengan Disdik Rohil di kantor Disdik Rohil jalan SGB Bagansiapiapi, Selasa (6/3) kemaren.

Sarasehan yang dihadiri puluhan peserta tersebut mengangkat tema melalui mimbar sarasehan forum komunikasi pusat kegiatan belajar masyarakat (FK PKBM) kabupaten Rohil mari kita tingkatkan kualitas dan kualitas pelayanan pendidikan non formal kepada masyarakat.

Dalam Forum ini Kadisdik ingin mendapatkan data jumlah PKBM di wilayah kabupaten Rokan Hilir. Dirinya ingin mendapatkan berapa jumlah siswa di PKBM yang belajar di luar sekolah tersebut. Hal itu disebut Surya dalam memberikan data maka pihak PKBM dapat memberikannya kepada UPTD Pendidikan setempat sebagai perpanjangan tangan Dinas Pendidikan. Kemudian itu Surya Arfan menegaskan agar arsip pengeluaran ijasah dan daftar kehadiran siswa dalam kegiatan PKBM disimpan baik-baik sampai waktu kapanpun. Karena disebutnya, siapa tahu diperlukan sewaktu waktu maka arsip pertanggung jawabannya masih ada.

"Pendataan perlu dibuat untuk mengetahui jumlah tutor PKBM dan siswa yang  ikut  kegiatan. Tutor di PKBM juga nantinya akan di uji kompetensi ,”ujar Surya Arfan.

Dalam sambutannya Nasrudin Hasan mengatakan PKBM ini sangat membantu pemerintah daerah dalam mengatasi dan meningkatkan SDM masyarakat. Karena ijasah PKBM merupakan ijasah kesetaraan dalam paket A, paket B dan juga paket C. Selain itu disebut nasrudin, PKBM ini merupakankegiatan belajar di luar sekolah yang dapat membimbing masyarakat terlepas dari buta aksara.

“kita dukung keberadaan PKBM yangtelah membentuk FK-PKBM di Rokan Hilir ini,”ujarnya.  

Sementara itu, adanya keluhan para tutor agar mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah, ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan menegaskan akan memikirkan aspirasi tersebut. Karena menuturnya dalam segi pendidikan pemerintah wajib meningkatkan dan memajukan dunia pendidikan. Namun disegi lain bantuan pendidikan di jenjang swasta perlu melihat dasar hokum untuk memberikan bantuan tersebut.

“Bantuan itu bisa ada, namun juga bisa tidak, akan difikirkan kedepan,”pungkasnya. (andi krc)

Proyek air bersih sungai Rokan di daerah Rohil harus melalui Pemdakab Rokan Hilir

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Pembangunan dengan perencanaan tepat dan bagus harus seiring dengan pelaksanaan yang bagus dan baik sehingga pembangunan dapat menjadi pembangunan tepat guna, bermanfaat bagi kepentingan orang banyak. Demikian diungkap orang nomor satu di Rokan Hilir H.Annas Maamun ketika ditemui KABARROHIL di jalan Utama Bagansiapiapi, Senin (5/3) kemaren.

"Pembangunan dengan perencanaan tepat harus seiring  pelaksanaan tepat, cepat, bagus dan bermutu,"kata bupati.

Oleh sebab itu dalam jangka waktu kedepan pembangunan sebuah sekolah disertai dengan pembangunan mushalla di daerah kampong nelayan jalan Utama Ujung harus direncanakan pada musrenbang saat ini.

"Dijalan nelayan kita harus rencanakan sekolah dan mushalla bagi masyarakat nelayan,"ujar bupati.

Kemudian itu, disebut orang nomor satu di Rokan Hilir ini, khusus ibu kota kabupaten Bagansiapiapi sesuai Undang-undang maka kantor kejaksaan negeri, kantor pengadilan negeri dan kantor pengadilan agama bakal pindah di jalan komplek perkantoran batu enam Bagansiapiapi.

Selanjutnya tentang Proyek air bersih (PAB) dikatakan oleh politisi Golkar Rohil ini bahwa proyek tersebut sudah disurvey untuk mengambil air sungai Rokan yang di pusatkan di Teluk Berembun. Beberapa waktu lalu investor telah mengambil simple air sungai Rokan untuk dibawa ke laboratorium.

"Membangun Proyek air bersih mengambil air sungai Rokan di Teluk berembun harus  melalui Pemerintah Rokan Hilir  yang kemudian dijual ke daerah lain. Karena hal ini dapat menambah PAD Rohil,"pungkas bupati.

Ditegaskannya, bagaimanapun juga Pemerintah daerah Rokan Hilir harus membangun dan mengelola proyek air bersih (PAB) untuk mengambil air sungai Rokan di daerah Rokan Hilir. Dirinya tidak akan setuju jiika ada pemerintah daerah lain membangun dan mengelola PAB tersebut di daerah Rokan Hilir. 

"Saya  hanya perbolehkan investor air bersih masuk ke Rohil melalui Pemerintah kabupaten  Rokan Hilir bukan melalui pemerintah daerah kabupaten lain,”tandasnya. (andi krc)

PKBM : Pusat pendidikan di luar sekolah bermanfaat untuk kesetaraan dan keaksaraan

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan pusat pendidikan diluar sekolah yang sangat berguna dan bermanfaat untuk meningkatkan SDM di masyarakat. PKBM ini merupakan sebuah pintu lain bagi masyarakat untuk maju. Demikian diungkapkan oleh Ketua DPRD Rokan Hilir, Nasrudin Hasan ketika ditemui KABARROHIL di kantor Pendidikan Rokan Hilir jalan SGB Bagansiapiapi, Selasa (6/3) seusai menghadiri sarasehan  Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK-PKBM) Rokan Hilir.

“PKBM sangat berguna untuk meningkatkan SDM masyarakat. Tidak ada istilah kata terlambat,”ujar Nasrudin Hasan.

Dia mengatakan dengan adanya Forum Komunikasi PKBM,  tidak ada lagi masyarakat yang tidak mau belajar. Oleh sebab itu, disebut Politisi Golkar Rokan Hilir ini dirinya mengucapkan terima kasih kepada pihak PKBM di daerah Kabupaten Rokan Hilir. Dia mengatakan FK-PKBM patut diberikan aspirasi untuk memajukan pendidikan dan meningkatkan SDM masyarakat Rokan Hilir.

Dikatakannnya pemerintah mengakui keberadaan dan ijasah PKBM. Ditambahkannya, semua orang boleh untuk maju dan sekali lagi diutarakannya,  tidak ada kata terlambat.

Sedangkan Kadisdik Rokan Hilir, Drs Surya Arfan,Msi mengatakan di Kabupaten Rokan Hilir terdapat 20 PKBM,  kecuali di Kecamatan Rantau Kopar yangg perlu di manfaatkan. Dijelaskannya, ada 2 (dua) hal yang bermanfaat dari PKBM ini yakni, pertama  kesetaraan yaitu ijasah pusat kegiatan belajar masyarakat program paket “A” dan paket “B” yang selanjutnya paket “C”. dan kedua disebutnya, keaksaraan yakni mendidik masyarakat yang ada di wilayah Rokan Hilir agar tidak adalagi buta aksara.

“Diharapkan sekolah di lembaga PKBM. Tidak ada alasan masyarakat untuk tidak sekolah dan mengatakan istilah terlambat atau alasan keabsahan ijasah,”pungkasnya. (andi krc)