BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Rapat paripurna penyampaian laporan badan anggaran (banggar) DPRD Rokan Hilir (Rohil) terhadap pembahasan RAPBD Rohil tahun anggaran 2011 di hadiri oleh 36 anggota dari 40 anggota DPRD Rohil. Rapat paripurna dibuka oleh ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan jam 15.55 wib di gedung pertemuan dan rapat gedung DPRD Rohil jalan Merdeka Bagansiapiapi, Rabu (2/3). Hadir dalam sidang paripurna tersebut Wabup H.Suyatno, sekdakab Rohil Ir.Asmirin Usman, kepala bappeda Rohil Drs Wan Amir Firdaus, wakapolres Rohil, kepala dinas, badan dan kantor dilingkungan pemdakab Rohil. APBD Rohil tahun anggaran 2011 menjadi 2,004 Triliun lebih sebelum pembahasan sebesar 1,6 Triliun lebih. Kelima fraksi menerima dengan catatan terutama di pos anggaran pembangunan jembatan pedamaran I dan II.
“Banyak waktu kami karena harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan juga mensingkronisasikan dengan pemerintah pusat,”tutur Nasrudin Hasan.
Sesuai tahapan dikatakannya banggar DPRD telah menyampaikan kemasing-masing fraksi pada tanggal 1/3 kemaren. Selanjutnya hasil tanggapan dari fraksi di sampaikan oleh ketua harian banggar DPRD dalam laporan banggar DPRD pada hari ini.
Sedangkan ketua harian banggar DPRD Rohil Darwis Syam dalam laporan banggar DPRD terhadap pembahasan RAPBD Rohil T.A 2011 menjelaskan bahwa laporan banggar disampaikan terdiri dari empat bagian yakni pendahuluan, hasil pembahasan, pendapat fraksi-fraksi dan penutup.
Dikatakannya APBD disusun sesuai dengan tingkat kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapat keuangan daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat guna tercapainya tujuan pemerintah daerah kabupaten Rohil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dijelaskannya kebijakan anggaran merupakan rumusan kebijakan yang mampu menjawab berbagai persoalan kebutuhan masyarakat didaerah dengan menerapkan prinsip-prinsip terukur, transparan, akuntable,partisipatif dan tentunya sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Oleh sebab itu kebijakan anggaran harus memperhatikan regulasi yang setiap tahunnya dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka menjaga keserasian kebijakan pusat dan daerah,”kata Darwis Syam.
Dikatakannya program dan kegiatan pembangunan masih difokuskan pada tiga kegiatan yakni, pertama meningkatkan infrastruktur yang meliputi pembangunan sarana transportasi seperti jalan danjembatan, pembangunan sarana untuk pusat pemerintahan di ibukota Kabupaten dan pembangunan infrastruktur lainnya. Kedua peningkatan sumber daya manusia dengan fokus bidang pendidikan dan kesehatan dan ketiga pengentasan kemiskinan dengan fokus pembangunan rumah layak huni dan resettlement serta pembangunan kebun rakyat.
Diterangkannya hasil pembahasan setelah berlangsung selama 28 hari antara DPRD dengan pemerintah daerah melalui rapat-rapat pembahasan yakni penyampaia nota keuangan dan Rancangan perda RAPBD tahun 2011 oleh bupati Rohil dalam sidang paripurna DPRD (15 Desember 2010 lalu,red), kemudian rapat komisi-komisi dengan SKPD terkait (12/1), rapat gabungan seluruh komisi dengan sekretaris daerah, dinas bina marga, dinas cipta karya dan bappeda (13/1), rapat banggar dengan tim anggaran pemerintah daerah dan dinas bina marga, BPKP cabang Riau dan pelaksana dan managemen konstruksi proyek jembatan pedamaran I dan II (31/1), rapat gabungan pimpinan, ketua-ketua fraksi, komisi dan badan DPRD (10/2), rapat gabungan pimpinan, Banggar, ketua-ketua fraksi dan musyawarah (18/2), dan rapat banggar dengan fraksi-fraksi untuk penyampaian pendapat akhir fraksi dan finalisasi penyusunan laporan banggar terhadap pembahasan RAPBD 2011 (1/3).
“Dari hasil pembahasan serta memperhatikan berbagai masukan, evaluasi dan koreksi dari badan anggaran beserta semua anggota dewan dan juga dari tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dengan tetap menjunjung asas musyawarah mufakat serta didasari pertimbangan potensi dan perkembangan kondisi riil dilapangan akhir RAPBD ini dapat disepakati,”tutur ketua harian Banggar DPRD Rohil ini.
Diterangkannya Pendapatan daerah pada APBD 2011 diproyeksikan sebesar 1,5 triliun rupiah dengan rincian pendapatan asli daerah sebesar 112 milyar rupiah lebih yan terdiri dari pajak daerah 8 milyar lebih rupiah, retribusi daerah sebesar 3 milyar lebih rupiah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 8 milyar lebih rupiah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 91 milyar lebih rupiah. Sedangkan dana perimbangan sebesar 1 triliun lebih yang terdiri dari dana bagi hasil (DBH) pajak sebesar 188 milyar lebih rupiah, dana bagi hasil bukan pajak sebesar 950 milyar lebih rupiah, dana alokasi umum (DAU) sebesar 186 milyar lebih rupiah dan dana alokasi khusus (DAK) sebesar 19 milyar lebih rupiah.
Dikatakannya untuk belanja daerah terjadi kenaikan sebesar Rp 352.769.529.125 dari sebelum pembahasan. Diterangkannya belanja tidak langsung terjadi kenaikan sebesar 39 milyar lebih dari sebelum pembahasan dan belanja langsung terjadi kenaikan sebesar 313 milyar lebih rupiah dari sebelum pembahasan.
“Dari perbandingan antara pendapatan daerah dengan belanja daerah terjadi defisit sebesar Rp 472.938.419.478,_. Defisit anggaran ini akan ditutupi dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang dimasukkan dalam penerimaan pembiayaan daerah,”ujarnya.
Diterangkan pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp.525.000.000.000,_ yang pengeluarannya terdiri dari menutupi defisit anggaran sebesar Rp 472.938.419.478,_ dan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (Silpa) tahun 2010 sebesar Rp 52.061.580.522,_.
Dalam pendapat fraksi-fraksi, kelima fraksi DPRD Rohil menerima Ranperda ditetapkan menjadi perda tentang APBD Rohil tahun 2011 dengan pelbagai catatan. Terutama pada pos anggaran pembangunan jembatan pedamaran I dan II.
Keputusan DPRD Rohil yang dibacakan oleh wakil ketua DPRD Rohil Drs Jamiluddin nomor kppts 107 tahun 2011 tentang persetujuan APBD Rohil 2011 menetapkan 2,004 triliun lebih yang sebelum pembahasan sebesar 1,6 triliun lebih. (andi wrc)
