Peresmian Jembatan Pedamaran : Diundang Tiga Menteri

>>Diikuti oleh warga 15 kecamatan di Rohil dengan 15 tenda dan 15 sapi

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Pada bulan Juni mendatang diundang hadir tiga menteri untuk peresmian Jembatan Pedamaran I. Demikian dikatakan oleh bupati kabupaten Rokan Hilir H.Annas Maamun kepada KABARROHIl ketika ditemui, Rabu (27/3/2013) di jembatan Pedamaran ketika mendampingi rombongan di jajaran Polda Riau di jembatan Pedamaran tersebut.

“Kita undang tiga menteri untuk meresmikan jembatan pedamaran ini,”katanya.

Dia menjelaskan tiga menteri yang diundang untuk hadir tersebut diantaranya menteri pekerjaqan Umum (PU) ir.Djoko Kirmanto.Dipl HE, menteri Perhubungan E.E.Mangindaan dan menteri kelautan dan perikanan Sharif.C.Sutardjo.

Dalam peresmian tersebut, lanjutnya mengatakan diadakan sebanyak 15 tenda dengan masing-masing warga kecamatan di wilayah kabupaten Rokan Hilir. Dia juga mengatakan dimana setiap tenda tersebut dipotong seekor sapi dan dimasak sendiri-sendiri di tenda tersebut untuk dibagikan kepada warganya masing-masing yang hadir di tenda kecamatan tersebut.

Dikatakannya peresmian ini merupakan peresmian yang dilakukan oleh warga masyarakat di wilayah kabupaten Rokan Hilir. Hal ini karena membangun jembatan ini merupakan uang dari rakyat dan dinikmati oleh rakyat. Disebutnya, jembatan pedamaran merupakan kebanggaan warga masyarakat Rokan Hilir, oleh sebab itu dalam meresmikan jembatan pedamaran ini juga diikuti oleh warga masyarakatnya sendiri.

“Kita dirikan 15 tenda dimana merupakan lima belas kecamatan di wilayah kabupaten Rokan Hilir. Mereka memotong masing-masing seekor sapi kemudian melakukan atib togak dan  doa peresmian jembatan pedamaran oleh masing-masing warga masyarakat,”pungkasnya. (AGR)

Kartar IPP telah terbentuk

Kubu,KABARROHIL-Karang taruna (Kartar) Ikatan Pemuda Pelangi Sei Juan Kelurahan Teluk Merbau kecamatan Kubu telah terbentuk pada tanggal 12/1/2013 lalu. Kartar IPP Sei Juan tersebut di komandoi oleh Bakrim.

Menjawab KABARROHIL, ketua Bakrim melalui Sekretarisnya Satria Mulyadi,Sip menegaskan bahwa Kartar IPP ini dibentuk bertujuan untuk membina dan mengarahkan para pemuda/I kepada hal-hal yang positif dalam berupaya mengisi pembangunan daerah.

“Bekerja dan berkarya untuk kemajuan pembangunan daerah dengan membina para pemuda kearah yang positif agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba,”katanya.

Disebutnya, sesuai dengan komitment ketua BNK yang adalah wabup Rokan Hilir H.Suyatno maka kartar IPP siap mendukung untuk mengatasi dan ikut berperan dalam permasalahan penyalahgunaan narkoba. Karena, disebutnya generasi mendatang harus diselamatkan agar generasi mendatang merupakan generasi yang tangguh dan handal. Oleh sebab itu, lanjutnya mengatakan Kartar IPP siap didalam membina para pemuda/I untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif untuk mendukung perkembangan pembangunan daerah.

Selain itu, sebutnya kartar IPP juga siap mendukung bupati H.Annas Maamun yang siap mencalonkan diri di helat pilgubri. Dikatakannya sebagai generasi anak bangsa tentunya mendukung putra terbaiknya untuk ikut tampil di ajang provinsi.

“Siapa lagi yang mendukung jikalau bukan dari kita sendiri,”pungkasnya. (AH)

Tingkatkan PAD: Nasrudin Hasan sebut Pajak PBB ke daerah merupakan langkah maju

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL- Hari ini (Senin 18/3/2013,red) sidang paripurna ke 4 masa sidang I (pertama) tahun sidang 2013 penyampaian laporan pembahasan ranperda tentang perubahan perda nomor 6 tahun 2011 tentang pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan oleh panitia khusus DPRD kabupaten Rokan Hilir sekaligus pengambilan keputusan dilanjutkan penyampaian 18 ranperda kabupaten Rokan Hilir oleh pemerintah.  Demikian ditegaskan oleh ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan kepada KABARROHIL ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (18/3/2013).

“Pengalihan retribusi PBB ke daerah merupakan langkah maju pemerintah pusat yang direalisasikan ke daerah. Hal tersebut diucapkan terima kasih. Ada potensi  tidak hanya bangunan rumah saja. Apapun kita bantu untuk menambah PAD,"kata Nasrudin Hasan.

Dikatakannya dengan disahkannya perda tentang perubahan perda nomor 6 tahun 2011 tentang pajak bumi bangunan pedesaa dan perkotaan secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan Asli daerah (PAD).

“Diharapkan setelah disahkan dinas pendapatan dapat mengaplikasikannya dengan baik dan maksimal,”tuturnya.

Menurut ketua DPRD Rokan Hilir (Rohil) ini, dewan sangat mendukung program dinas pendapatan untuk menggali sumber potensi daerah untuk meningkatkan PAD. Dia juga mengharapkan dapat menggali potensi lainnya.

“Seperti kebun milik pengusaha yang areal luas itu potensinya juga bagus. Kemudian kebun milik per-orang bisa seluas 500 hektar sekarang mana pajaknya. Apa kontribusinya dan siapa miliknya,”jelas Nasrudin Hasan.

Politisi Golkar ini menegaskan dinas pendapatan juga harus serius dalam memungut pajak tersebut. Karena disebutnya, selama ini hal tersebut yang belum tergarap. Sebagai contoh, lanjutnya  tanah yang Ia miliki belum pernah didata bahkan didatangi petugas pajak. Oleh sebab itu, petugas pajak harus berani “jemput bola” dan diharapkan tidak ada rasa segan dalam hal penarikan pajak. Disebutnya penarikan pajak dapat meningkat jika dikelola dengan baik.

“Kita harus mengambil contoh di Bogor, sebesar 1 triluin lebih dana mengalir melalui pajak. Daerah perkebunan tidak seluas dengan Rokan Hilir bisa mencapai sebesar begitu,”tuturnya.

Dikatakan Nasrudin Hasan bahwa pajak itu penting dan harus dibayar. Dia menegaskan harus mengutamakan pajak dan bukan ijinnya yang diutamakan. Ditegaskannya semakin tidak ada ijin maka lebih besar dipungut pajaknya dengan menerapkan denda berlipat. Kemudian itu, pajak tersebut juga berlaku terhadap siapa saja. Baik itu lahan sengketa maupun dalam pengurusan perijinan.

"Siapapun harus dikenai pajak. Apakah lahan itu sengketa ataupun masih dalam tahapan perijinan pajak tetap di tagih,”tegasnya.

Sedangkan untuk PT CPI, dikatakannya tentu ada berlaku wilayah konsensi. Karena ada khususnya dan ada aturannya maka disebutnya mungkin ada berlaku lain. Hal ini perlu di kaji lebih dalam lagi.

Lanjutnya mengatakan, pajak perdesaan dan perkotaan ini merupakan tantangan daerah dan untuk menatanya tentunya memerlukan biaya. Maka dewan akan siapkan alokasi dana untuk menunjang potensi PAD tersebut. Karena tentunya, disebut Nasrudin Hasan memerlukan pembangunan UPTD di setiap kecamatan. Namun untuk sementara di daerah yang penting terlebih dahulu dibangun.

Disebutnya, yang dibenahi seperti di kecamatan Bagan Sinembah, kecamatan Tanah Putih, kecamatan Pujud, kecamatan Kubu, dan kecamatan Bangko. Lanjutnya mengatakan kantor-kantor perlu dilakukan pembenahan seperti kantor keuangan yang minimalis. Kemudian perlu juga penempatan petugas pelayanan yang ditempatkan di kantor tersebut orang yang santun, ramah dan murah senyum.

"Untuk kantor akan dipikirkan kedepan. Hal ini tergantung urgensinya. Pada setiap kecamatan yang berpotensi dibangun UPTD, seperti di kecamatan Sinaboi, Kecamatan bangko, kecamatan Kubu, kecamatan Bagan Sinembah, kecamatan Pujud, kecamatan Bangko Pusako, kecamatan Tanah Putih Sedangkan daerah kecamatan Batu Hampar masih sementara bisa dibawah naungan Bagansiapiapi terlebih dahulu,"pungkasnya. (Adv)

Masalah lahan, Masyarakat Sekeladi mengadu ke DPRD Rohil

BAGAN SIAPIAPI,KABARROHIL - Masyarakat Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Sedinginan mendatangi gedung DPRD Rokan Hilir jalan Merdeka Bagansiapiapi, Jumat (15/3). Mereka diterima oleh ketua Komisi I DPRD Rohil Dedi humadi. Maksud kedatangan mereka melaporkan persoalan penyerobotan lahan yang dilakukan perusahaan PT Sumatera Bintang Emas (SBE) seluas 150 hektar.

Dalam pertemuan itu, masyarakat Sekeladi diwakili oleh Lahidir selaku Ketua Ormas Perjuangan Penyelamat Tanah Masyarakat, mengatakan bahwa lahan perkebunan karet milik masyarakat di Kepenghuluan Sekeladi telah diserobot pihak perusahaan. Sebagai legalitas perusahaan mengaku mendapatkan surat pembelian lahan dari kepenghuluan Putat.

"Kita ingin mencari solusianya supaya lahan kembali kepada masyarakat. Kalaupun perusahaan ingin membelinya harus sesuai dengan harga yang disepakati. Lagipula, pihak perusahaan mengaku sudah membelinya dari masyarakat Putat, sementara lahannya di Kepenghuluan Sekeladi," katanya diruang komisi I DPRD Rohil,

Dikatakannya, lahan seluas 152 hektar yang diklaim perusahaan secara hukum tidak sah, karena disebut statusnya milik masyarakat Sekeladi,

"Waktu kita dilokasi kebetulan ada pohon karet yang sudah ditebang tumbuh tunasnya, ini membuktikan areal tersebut sebelumnya tanaman karet. Usia karet jauh lebih tua dari usai sawit, jelas perusahaan berbohong bahwa mereka membeli lahan kosong," terangnya.

Disebutnya, pihak perusahaan malah menuding masyarakat selaku pemilik sah kebun karet yang telah melakukan penyerobotan lahan tersebut, Dijelaskannya bahwa dilokasi pihak perusahaan telah memasang pamplet tentang status kepemilikan lahan mereka, kemudian menuduh masyarakat melakukan penyerobotan.

“Jadi, kami berharap komisi I DPRD dapat segera melakukan peninjauan kelokasi untuk mengetahui kebenaran fakta dilapangan," harapnya.

Menjawab persoalan tersebut, dalam pertemuan itu Ketua Komisi I DPRD Rohil Dedi Humadi, menjelaskan bahwa kasus penyerobotan lahan sudah sering terjadi, Lanjutnya mengatakan kebanyakan masyarakat yang menjadi korban, sedangkan perusahaan dengan leluasa mengklaim areal tersebut miliknya.

"Laporan masyarakat tersebut sudah diterima, dan anggota DPRD Rokan Hilir  akan meninjau kelapangan untuk mengambil data dan fakta. Namun untuk sementara diharapkan agar masyarakat bisa menahan diri menunggu hasil dari komisi I," pungkasnya.(USM)

18 Ranperda diserahkan pemkab ke DPRD Rohil

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Rapat Paripurna yang ke II yakni penyampaian 18 ranperda oleh pemerintah di gelar di ruang siding utama gedung DPRD Rokan Hilir jalan Merdeka Bagansiapiapi, Senin (18/3/2013). Rapat tersebut di hadiri oleh anggota DPRD Rohil dan  wabup H.Suyatno, setdakab Rohil Drs H.Wan Amir Firdaus,Msi, para asisten, kadis, kabad dan kakant dilingkungan pemdakab Rohil. Rapat dipimpin oleh ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan.

Dalam sidang tersebut ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan menegaskan bahwa rapat paipurna ke 3 masa persidangan I pada tahun 2013 tanggal 24 januari 2013 kemaren DPRD dengan pemerintah telah menyetujui dan menetapkan 42 (empat puluh dua) rancangan peraturan daerah (Ranperda,red) baik berasal dari pemerintah daerah maupun dari inisiatif DPRD menjadi prioritas dalam program legislasi daerah (prolegda) kabupaten Rokan Hilir 2013.

Dijelaskannya, dari empat puluh dua ranperda yang telah di prioritaskan tersebut, lanjutnya mengatakan 18 (delapan belas) ranperda yang merupakan usulan dari pemerintah akan disampaikan dalam rapat paripurna ini. Diantaranya, disebut Nasrudin Hasan , 1.izin gangguan, 2. Izin usaha perikanan, 3. Perubahan atas perda nomor 9 tahun 2009 tentang pengelolaan barang milik daerah, 4. Bangunan gedung, 5. Pemanfaatan dan pengelolaan air tanah, 6. Penyelenggaraan ketenagakerjaan, 7. Raetribusi rumah potong hewan, 8. Rencana tata ruang daerah, 9. Organisasi badan pengelolaan perbatasan, 10. Organisasi badan penanggulangan bencana daerah, 11. Organisasi tata kerja secretariat KORPRI, 12. Organisasi tata kerja badan narkotika nasional Kabupaten, 13. Penanaman modal dasar bank perkreditan rakyat Rokan Hilir, 14. Perubahan perda nomor 12 tahun 2007 tentang pembentukan organisasi kedudukan tugas pokok lembaga teknis dinas daerah kabupaten Rokan Hilir (Dinas pendapatan,red). 15. Perubahan perda nomor 13 tahun 2007 tentang pembentukan organisasi kedudukan tugas pokok lembaga teknis dinas kabupaten Rokan Hilir (Insektorat kabupaten Rokan Hilir, badan penanaman modal, merger kantor pelayanan terpadu, badan kesbangpollinmas, Satpol PP). 16. Pembentukan kecamatan pematang kulim, kecamatan Bagan Sinembah Jaya. 17. Penyelenggaraan angkutan dan 18. Ranperda tentang ketertiban umum.

“Selanjutnya 18 ranperda tersebut diserahkan oleh pemerintah kepada DPRD Rohil. Untuk kemudian membahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan tata tertib DPRD nomor 1 tahun 2010 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku,”pungkiasnya. (AGr)