BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Komisi satu DPRD Rokan Hilir (Rohil) sudah melakukan
hearing dengan sejumlah dinas, badan dan kantor serta bagian di lingkungan
pemdakab Rokan Hilir. Hearing dilaksanakan di gedung DPRD Rokan Hilir jalan
Merdeka Bagansiapiapi, pada hari Sabtu (15/9). Hering dilaksanakan untuk acuan
anggaran perubahan APBD 2012. Demikian dikatakan oleh ketua Komisi I (satu)
DPRD Rokan Hilir Dedi Humadi kepada KABARROHIL ketika ditemui di jalan
Selamat Bagansiapiapi, Sabtu (15/9) akhir pekan kemaren.
Dijelaskannya, Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang
hadir saat itu Satpol PP, KPT, Kesbangpolinmas, Disdukcapil, Tapem dan
secretariat. Desebutnya, pada umumnya SKPD dan bagian meminta agar
terealisasikan acuan anggaran yang mereka ajukan.
“Dinas pendudukan dan catatan sipil (disdukcapil,red) Rokan
Hilir menjalankan program nasional anggaran diajukan sebesar 2,9 Milyar menjadi
realisasi sebesar 1,5 milyar. Hal ini karena anggaran terbatas,”tutur Dedi
Humadi.
Politisi muda Golkar Rokan Hilir ini menegaskan pada saat
hearing komisi I DPRD Rokan Hilir juga menekankan kepada Tapem agar secepatnya
kelapangan untuk penentuan batas desa di kecamatan di wilayah Rokan Hilir.
“Kami bicarakan tentang PT Andika Pratama Sawit Lestari (PT
APSL),”jelasnya.
Dimana dikatakannya komisi I (satu) DPRD Rokan Hilir meminta
kepada Tapem terlebih dahulu mencari data yang pasti untuk penentuan batas
wilayah antara daerah Rokan Hilir dan Rokan Hulu di kawasan perkebunan PT
Andika Pratama Sawit Lestari. Setelah diketahui batas-batasnya, lanjut mantan
ketua DPRD Rohil periode lalu ini mengatakan barulah melanjutkan
langkah-langkah selanjutnya. Disebutnya jangan hanya mengukur lahan dan tanah
tanpa tahu batas wilayah daerah Rokan Hilir.
Sedangkan BKD pada tahun ini (2012,red) juga telah
mengajukan anggaran untuk LPJ golongan II. Disebutnya karena ada pengangkatan
pegawai tidak lama lagi maka BKD di APBD-P meminta penambahan anggaran. KPT
meminta tambahan 30 juta rupiah untuk pembuatan brosur syarat perijinan.
Lanjutnya mengatakan Bakesbangpolinmas melakukan program pengadaan buku
perundang-undangan dan makan minum dimana jumlah anggarannya belum ditentukan.
Komisi I DPRD Rokan Hilir, ditambahkannya mendukung terhadap
anggaran yang masuk di banggar. Anggaran tersebut, disebutnya diperjuangkan dan
diawasi supaya terserap 100 persen hingga akhir tahun anggaran.
"Komisi I (satu) DPRD Rokan Hilir sudah selesai
Hearing. Alhamdulillah terealisasi, tinggal pengawasan DPRD apakah anggaran itu
masuk apa tidak,"tandasnya. (andi krc)
