Anggota DPRD Rokan Hilir sangat menyayangkan kejadian kekerasan terhadap wartawan di kampar

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Kekerasan terhadap wartawan ketika sedang mengambil foto jatuhnya pesawat Hawk 200 milik TNI AU di Kampar mendapat kecaman. Bahkan anggota DPRD Rokan Hilir ikut berbicara masalah ini ketika ditemui wartawan di gedung DPRD Rokan Hilir (Rohil) jalan Merdeka Bagansiapiapi, Selasa (16/10).

“Kami dapatkan informasi ada pemukulan itu, pada dasarnya kita kesalkan hal itu terjadi. Apalagi kejadian itu terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugasnya sebagai jurnalis,”ujar Abu Khoiri.

Dia mengatakan bahwa wartawan saat itu sedang melaksanakan tugasnya agar masyarakat tahu kejadian sebenarnya. Karena, disebutnya masyarakat berhak tahu terkait informasi tersebut. Diharapkannya kepada pihak terkait dapat mengusut tuntas hal ini.

“Saling menunjang kegiatan, tidak perlu kekerasan. Kita sesalkan hal ini,”katanya.

Dia menyayangkan aksi penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI AU tersebut. Dikatakannya Pers sebagai jurnalis bekerja dalam melakukan peliputan dilindungi oleh UU Pers nomor 40 tahu 1999. Oleh sebab itu diharapkannya kepada para petinggi TNI segera mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap wartawan di Kampar demi tegaknya supremasi hukum di NKRI. Sebenarnya, lanjutnya mengatakan TNI AU tidak perlu menggunakan kekerasan dalam melakukan pengamanan dan keamanan, apalagi lanjutnya mengatakan terhadap insane pers.

“Sekali lagi kejadian ini sangat disayangkan karena tindakan main hakim sendiri dan merampas tustel jurnalis tersebut di lakukan oleh oknum aparat TNI AU. Kita berharap kebijakan petinggi TNI AU untuk menindak lanjuti kasus ini sehingga kedepannya kejadian ini tidak perlu terulang kembali. TNI dendiri merupakan mitra sehingga tidak sepantasnya melakukan tindakan tersebut,”pungkasnya. (krc 01)

Fraksi Golkar Plus tekankan Dishubkominfo dan Disbun bekerja giat dalam meningkatkan PAD

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Ditekankan kepada dinas perhubungan, komunikasi dan informatika agar bekerja gigih. Hal ini karena pendapatan dari penarikan retribusi parker tidak berjalan sesuai target yang di acukan. Oleh sebab itu penarikan retribusi parker tersebut harus benar-benar bagus. Demikian ditegaskan oleh ketua Fraksi Golkar Plus H.Rasmali,SH kepada KABARROHIL ketika ditemui di ruang kerjanya gedung DPRD Rokan Hilir jalan Merdeka Bagansiapiapi, Selasa (16/10).

“Dinginkan agar melebihi target namun kenyataannya malah dibawah dari target,”ujarnya.

Melihat hasil tersebut, dianggap dishubkominfo tidak bekerja sesuai harapan. Oleh sebab itu lanjutnya mengatakan jikalau perlu diserahkan kepada orang ketiga yang bertanggung-jawab dalam pengelolaan parkir tersebut dengan diawasi oleh pihak dinas perhubungan dan kominfo. Karena disebutnya kemungkinan pekerja dalam penarikan retribusi tersebut kurang tenaga. Karena dikatakannya jikalau bekerja dengan giat dan bagus maka pencapaian target retribusi parker tersebut tentu sesuai harapan bahkan bisa melebihi target tersebut. Hal ini sangat beralasan,  dikatakannya karena semakin bertambahnya pengguna kenderaan di daerah Rokan Hilir ini tentunya pengelolaan retribusi pajak parker semakin meningkat. Disebutnya retribusi/pajak parkir tersebut sudah ada Perdanya. Dimana lanjutnya mengatakan ada retribusi/pajak parkir  tetap seperti parkir di hotel, rumah makan dan pasar. Sedangkan dikatakannya retribusi/pajak parkir tidak tetap seperti retribusi parkir di jalan umum.

“Ditekankan kepada Dinas Perhubungan dan kominfo Rohil ditahun mendatang harus dapat melebihi target,”tuturnya.

Disisi lain, H.Rasmali.SH juga mengharapkan kepada Dinas Perkebunan (Disbun) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) agar dapat juga bekerja meningkatkan PAD Rokan Hilir. Disebutnya Disbun dapat melakukan dana hibah terhadap pengusaha perkebunan hasil bumi sebagai dana untuk meningkatkan pendapatan asli daerah selain migas.

Dijelaskannya jikalau saja dana hibah sebesar dua puluh rupiah saja perkilogram maka tentunya akan dapat menghasilkan PAD Rokan Hilir. Disebutnya kebun sawit seluas 500 ribu hektar  jika  saja sebulan menghasilkan TBS 5 juta ton maka jika dikalikan dua puluh rupiah sudah mencapai Rp 100.000.000.000,_ perbulan.

“Jika dilaksanakan dana hibah Rp20,_ perkilogram dikalikan 5 juta ton perbulan maka setahun sudah mencapai berapa PAD kita,”tutur H.Rasmali.SH mengandaikan jika potensi PAD tersebut terlaksana.

"Diharapkan Disbun cepat melaksanakan pertemuan dengan pemilik PKS (pengolah kelapa sawit,red) tersebut dan dalam hal ini komisi I dan komisi II DPRD Rokan Hilir harus dilibatkan dalam pertemuan tersebut.  Jangan hanya perencanaan dan ancang-ancang saja tanpa mengimplementasinya,"tutur ketua fraksi golkar plus H.Rasmali.SH.

Hibah hasil bumi tersebut, dikatakannya  juga berlaku terhadap hasil bumi lainnya seperti hasil karet, kelapa, kopi, dan kakao. Dikatakannya hasil karet saat ini sudah mencapai seluas 49 ribu hektar.  Jikalau sebulan menghasilkan karet sebanyak 500 ribu kg maka dikalikan saja 25 rupiah sudah berapa PAD kita, sebutnya.

"Pokoknya dana hibah semua hasil bumi harus segera di implementasikan dan tugas ini oleh Dinas Perkebunan agar dana hibah tersebut masuk ke Dispenda Rohil,"kata H.Rasmali,SH.

Penerapan ini, disebut ketua Fraksi Golkar Plus ini sangat berdasar. Hal ini setelah dirinya melakukan kunjungan kerja di Muara bunga Provinsi Jambi dan di kabupaten Masraya provinsi Sumatera barat penerapan dana hibah ini berlangsung bagus.

“Dinas Perkebunan segera  merangkul  para pengusaha hasil bumi di daerah agar  pengusaha tersebut dapat memberikan dana hibah sebagai kontribusi  kepada daerah Rokan Hilir dimana tempat hasil dari pengusaha tersebut berusaha. Ditekankan mulai saat ini harus dapat meningkatkan PAD  dengan mengupayakan dan memanfaatkan potensi daerah yang ada untuk meningkatkan pendapatan selain migas,”tandasnya. (krc 01)