Diskanlut Rohil perlu tambah tenaga pengawasan dan penyidik perikanan

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Fraksi Persatuan Bintang Kebangsaan DPRD Rohil menekankan pengawasan terhadap penangkapan ikan dengan menggunakan setrum dan tawas agar selalu diawasi di sambut baik oleh Kadiskanlut Rokan Hilir Ir Amrizal. Namun saat ini disebuit Ir Amrizal terkendala dengan tenaga pengawas dan penyidik yang ada. Demikian disampaikan oleh Kadiskanlut Rohil Ir Amrizal ketika ditemui KABARROHIL seusai siding paripurna di gedung DPRD Rohil jalan Merdeka bagansiapiapi, Senin (10/9).

“Penangkapan ikan dengan tawas dan setrum tidak diperbolehkan oleh UU nomor 45 di revisi UU nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan,”jelasnya.

Melakukan pengawasan di perikanan sungai dan laut saat ini seperti di kehendaki oleh Fraksi PBK di DPRD Rohil, disebut Amrizal bisa saja dilakukan. Namun perlu penambahan personil untuk pegawasan di laut dan didarat,

Dikatakannya, untuk mendapatkan tenaga tersebut maka personil diskanlut perlu disekolahkan agar mendapat sebagai petugas pengawas. Melihat kondisi tersebut, lanjutnya mengatakan diperlukan tenaga pengawas 10 personil lagi. Lanjutnya mengatakan diskanlut saat ini hanya ada 5 personil penyidik perda.

“Perlu ekolah lagi untuk menjadi penyidik Undang-Undang. Penyidik UU bisa melakukan penyidik perda namun penyidik perda tidak bisa untuk melakukan penyidik UU,"katanya.

Kadiskanlut Rohil ini malah mengharapkan dimasa mendatang Diskanlut sudah ada laboratorium perikanan. Hal ini untuk tempat meneliti hasil ikan yang menggunakan zat kimia.

Disisi lain, Dia mengatakan untuk peningkatan kerja dan kinerja tersebut maka pengawasan idealnya harus memiliki 20 orang. Ditambahkannya, penyidik harus sepuluh personil. Hal ini  karena mengawasi laut, sungai dan darat. Sebelumnya, tentu hal ini disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat dengan pembinaan dan menghimbau masyarakat tentang tidak diperbolehkan menangkap dengan tawas dan setrum di sungai maupun laut.

"Kita juga membutuhkan senjata laras panjang untuk tenaga pengawas dan senjata laras pendek untuk penyidik,"tandas Amrizal. (andi krc)

Banyak bangku kosong disaat sidang, Lima fraksi menyampaikan pandangan fraksi di paripurna DPRD Rohil dengan catatan

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Lima fraksi di DPRD Rokan Hilir (Rohil) menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap pandangan pemerintah daerah di sidang paripurna yang di gelar di Aula rapat utama gedung DPRD Rohil jalan Merdeka Bagansiapiapi, Senin (10/9). Hadir memimpin sidang paripurna tersebut ketua DPRD Rohil nasrudin hasan, wakil ketua DPRD Rohil Drs Jamiluddin dan sejumlah anggota DPRD Rohil. Hadir dalam siding dari pihak kepolisian kapolsek Bangko Kompol Hamrizal,S.Sos, pihak pemerintah daerah wabup H.Suyatno, sejumlah asisten, kepala kantor,dinas dan badan dilingkungan pemdakab Rokan Hilir. Meskinpun banyak bangku kosong disaat sidang berlangsung karena hanya 26 anggota DPRD dari 40 anggota DPRD Rohil yang hadir namun sidang tetap berjalan terus dengan lancer.

Pada umumnya kelima fraksi menyampaikan setuju terhadap pandangan pemerintah daerah yang disampaikan di paripurna beberapa waktu lalu (selasa,4/9,red). Dimana di  sektor pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah mengalami peningkatan di sebabkan oleh asumsi kebijakan umum dan selisih silpa. Dimana hal tersebut sudah sesuai dengan aturan. Namun kelima fraksi tersebut yang di bacakan oleh jurubicaranya pada umumnya memberikan catatan-catatan yang harus di perhatikan oleh pemerintah daerah Rokan Hilir.

Fraksi Golkar Plus yang di ketuai oleh H.Rasmali,SH dengan sekretaris karmilasari,S,Kom yang disampaikan oleh juru bicaranya H.Bahtiar,SH memberikan pandangan akhir fraksi secara umum dengan menegaskan agar seluruh SKPD memberikan perhatian yang lebih serius agar sejalan dengan semangat bupati H.Annas Maamun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) pada waktu lalu sehingga perkembangan pembangunan daerah dilaksanakan dengan sesuai waktu.

Diakuinya untuk mendukung pembangunan daerah memang memerlukan pembiayaan dana harus besar. Diharapkannya dana pembangunan jangan hanya mengandalkan dari SDA migas. Oleh sebab itu diharapkan oleh Fraksi Golkar plus untuk dapat lebih intensif menggali sumber PAD yang dapat mendongkrak dana non migas.

Fraksi Golkar Plus mengatakan bahwa beberapa waktu lalu ketika mengunjungi ke wilayah provinsi Jambi, Pemdakab disana dapat meningkatkan sumber PAD bidang perkebunan dengan melaksanakan MoU antara pemerintah daerah dengan pengusaha perkebunan. Hal ini patut di contoh oleh pemerintah daerah Rokan Hilir, sebutnya.

Hal ini disebutnya bukan merupakan ungkapan yang tidak berdasar. Dikatakannya saat sekarang ini hasil ikan di Rokan Hilir bukan lagi menjadi primadona daerah. Lanjutnya mengatakan karena saat ini masyarakat sudah beralih keperkebunan kepala sawit. Oleh sebab itu, disarankan oleh Fraksi Golkar Plus agar pemerintah daerah membangun PKS sebagai tempat pengolahan hasil buah tandan sawit di daerah empat wilayah kecamatan yakni kecamatan Bangko, kecamatan Sinaboi, kecamatan Batu hampar, dan kecamatan Rimba Melintang.

Kemudian itu, lanjutnya menegaskan kondisi politik menghadapi pilgubri yang telah dimulai diharapkan pemerintah daerah selalu mengawasi dan harus menjaga suasana politik tersebut dengan menjaga semangat kesatuan dan persatuan dengan bimbingan saling asih dan saling asuh.

Sedangkan Fraksi PDI-P menyampaikan pandangan umum yang dibacakan oleh juru bicaranya, Hj Rusmanita menyampaikan pandangannya  agar proses pengambilan keputusan paling lambat pada sebelum tanggal 30 September tahun berjalan.

“Oleh sebab itu hendaknya sudah disahkan sebelum berakhirnya bulan ini,”katanya..

Dalam pandangan umumnya faksi PDI-P memberikan masukan kepada pemerintah daerah dengan memaparkan daerah Rohil memiliki SDA yang melimpah yang memberikan komiditi dana ke daerah Rohil. Namun hal ini disebutnya jika tidak dikelola dengan baik maka akan membahayakan sumber dana bagi daerah Rokan Hilir dimasa-masa mendatang.

Maka lanjutnya mengatakan pemerintah daerah Rohil mulai saat ini harus siap untuk mengganti Dana Bagi Hasil (DBH) dengan menggali potensi daerah untuk meningkatkan PAD. Selain itu Fraksi PDI-P juga menekankan agar pemerintah daerah memperhatikan para guru-guru di daerah perbatasan. Fraksi PDI-P menyarankan agar pemerintah daerah harus memperhatikan guru di perbatasan tersebut dengan memberikan dana tunjangan khusus. Selanjutnya, fraksi PDI-P ini juga menekankan agar pemerintah daerah menyalurkan gaji honorer dapat di sesuaikan dalam sebulan sekali diakhir bulan atau dua bulan sekali. Hal ini, disebutnya dapat menghindari para guru tenaga honor meminjam uang kepada rentenir yang dapat mencekik tenaga guru honorer tersebut.

Selanjutnya menegaskan agar pemerataan pembangunan disegala bidang. Selanjutnya di bidang kesehatan diharapkan pemerintah daerah melalui SKPD dapat menambah sarana-sarana penunjang yakni sarana mobil Ambulan di RSUD Dr Pratomo. Kemudian itu jika perlu dialihkan mobil Ambulan yang ada ke puskesmas-puskesmas yang memerlukan. Selanjutnya fraksi PDI-P juga menekankan kepada pemerintah daerah agar mobil dinas yang ada dan yang wajib dileleng diharapkan segera di lelang.

Lain halnya  Fraksi Demokrat yang dibacakan oleh ketua Fraksi sekaligus juru bicaranya Muhammad Kazim. Dia mengatakan dalam penyampaian pandangan fraksinya bahwa procedural disebutnya telah memenuhi aturan yang berlaku untuk mendapat persetujuan bersama antara pemerintah dengan DPRD Rohil.

Namun fraksi Demokrat juga memberikan masukan kepada pemerintah daerah tentang PAD yang hingga kini belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Disebutnya, hal ini oleh kerana sering tidak memenuhi target yang diharapkan. Oleh sebab itu diharapkan dapat menambah tenaga dengan membentuk SOT baru dengan membentuk alat perangkat UPTD. Kemudian itu, Fraksi Demokrat menekankan terhadap perlunya pembinaan SDM managerial teknis PNS sebagai antisipasi tehadap memungut biaya tera dan tera ulang yang selama ini dilakukan oleh Direktorat metereologi. Oleh sebab itu disebutnya, Disperindag diharapkan membentuk UPTD metereologi untuk peningkatan SDM yang perlu dilaksanakan secepat mungkin.

“Agar SKPD dapat menggunakan pola maksimal maka perlu dinas yang dibentuk dan sub dinas baru sebagai prosesi SOT baru,”ujar Muhammad Kazim.

Fraksi Persatuan Bintang Kebangsaan (PBK) yang dibacakan oleh juru bicaranya H.Bachid Madjid pada umumnya menekankan terhadap hutan dan perkebunan terutama terhadap penjual lahan dan pembabat hutan. Bachid Madjied mengatakan pemerintah daerah dalam penyampaian pandangan umum terhadap RAPBD 2012 disebutnya pendapatan 1,9 Triliun lebih, pembiayaan daerah 550 Milyar lebih, belanja daerah 2,3 Triliun lebih. Hal ini dikatakannya mengalami kenaikan. Oleh sebab itu, dikatakannya merupakan kesejahteraaan masyarakat.

Namun perlu disampaikannya kepada pemerintah daerah beberapa hal yakni  permasalahan tanah di kecamatan Tanah Putih, dan kecamatan Pujud yang meningkat yang bisa berdampak terhadap dunia usaha. Hal ini, disebutnya tidak diinginkan terjadi hal yang sama dengan daerah lain. Oleh sebab itu, Fraksi Persatuan Bintang Kebangsaan mengharapkan agar hal ini dikoordinir dengan baik oleh pemerintah daerah.

Lanjutnya mengatakan bahwa bibit potensi terjadi konflik di daerah desa Putat oleh karena PT Andika yang didapat temuan-temuan yang terasa ganjial yakni adanya pembukaan lahan sawit dari tahun 2006 hingga sekarang tanpa adanya ijin pembukaan lahan.

“Entah kenapa pemerintah daerah tidak pecaya sehingga berlaku siapa yang kuat dialah yang berjaya yang dapat terjadi konflik social,”ujarnya.

Selanjutnya karena adanya aspirasi warga masyarakat di dusun 1 (satu) Putat yang menyebutkan diwilayahnya tidak adanya bangunan pemerintah yang masuk, seperti puskesmas dan bangunan sekolah.

“Oleh sebab itu di daerah terisolir dan perbatasan agar diutamakan. Kemudian gizi buruk terdapat juga di suak air hitam,”ujarnya.

Kemudian itu, fraksi PBK juga menekankan terhadap penangkapan ikan dengan menggunakan setrum, dan tawas yang marak saat ini. Hal ini, disebutnya hingga saat ini belum ada pengawasan. Hal ini, lanjutnya mengatakan perlu disikapi oleh pemerintah daerah dengan tata kelola pemerintahan agar diperbaiki, tapal batas wilayah. 

“Perlu ditertibkan dengan segera diperiksa dan ditindak lanjuti para pelaku dengan pengawasan yang semestinya. Kemudian penguasaan non prosedural agar dapat di benahi menjadi salah satu pendapatan dan aset daerah,”tuturnya.

Sedangkan Fraksi kebangkitan nasional sejahtera (KNS) yang dibacakan oleh juru bicaranya Edison.S.Ag menyampaikan pandangannya yakni perubahan dengan terjadinya pergeseran anggaran yakni peningkatan di semua sektor baik pendapatan  belanja dan pembiayaan.

Disebutnya pendapatan asli daerah mengalami penurunan. Oleh sebab itu diharapkan dapat diberikan alasan mengapa hal ini bisa terjadi. Lanjutnya diharapkan dapat ramuan formula untuk meningkatan PAD yakni pajak dan retribusi yang efektif dan efesien. Oleh sebab itu diharapkan kepada pemkab Rokan Hilir agar menyusun regulasi dengan keputusan bupati atau aturan yang berlaku.

Dikatakannya untuk peralatan rumah sakit fraksi KNS setuju menambah tenaga operasional namun peralatan harus dimanfaatkan dengan tenaga ahlinya. Kemudian jembatan dan jalan rusak merupakan tanggung jawab bersama oleh sebab itu diharapkan pemdakab menganggarkan tanggul untuk menghindari abrasi sungai Rokan yang dapat melanda jembatan Jumrah.

“Hal ini merujuk keadaan yang memaksa seperti yang pernah dilakukan didalam perbaikan jalan lintas ujung  tanjung ke Bagansiapiapi,”pungkasnya.

Sidang pari purna akhirnya ditutup oleh ketua DPRD Rohil setelah mendengarkan pandangan fraksi. Selanjutnya dikatakan Nasrudin Hasan bahwa jawaban pemerintah akan disampaikan pada hari kamis mendatang (13/9).

“Hal ini setelah koordinasi antara sekwan dan pemdakab Rokan Hilir,”jelasnya.(andi krc)

HALAL BI HALAL PEMKAB DENGAN IKMAROHI PEKANBARU