Sejumlah warga bersama ormas PPTM mengadu ke komisi I DPRD Rohil

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIl-Sedikitnya sembilan orang komisi I DPRD Rokan Hilir yang dipimpin ketua Dedi Humadi melakukan pertemuan hearing dengan masyarakat kepenghuluan Putat. Pertemuan tersebut dilaksanakan di ruang rapat komisi lantai II gedung DPRD Rokan Hilir (Rohil) jalan Merdeka Bagansiapiapi, Senin (19/11/12). Dalam pertemuan tersebut masyarakat didampingi oleh ormas Perjuangan Penyelamat Tanah Masyarakat (PPTM) yang berpusat di Manggala Sakti Km 4.

Menjawab KABARROHIL ketua PPTM , Laidir melalui pembinanya Amirza mengatakan bahwa masalah lahan ini setelah masyarakat melaporkannya kepada PPTM yang selanjutnya bersam-sama menyampaikan aspirasi tersebut ke DPRD Rokan Hilir.

Dikatakannya, PPTM bergerak tentang masalah lahan yang bersengketa untuk diangkat aspirasinya ke DPRD. Lanjutnya mengatakan ormas PPTM ini siap untuk memperjuangkan lahan warga masyarakat.

"Warga masyarakat Putat ini kita bawa langsung untuk menemui Komisi I DPRD Rohil. Masih ada lagi juga permasalahan yang sama di Sei Keladi yang saat ini masih didata berapa luasnya,"katanya.

Pada saat yang sama kepada KABARROHIL ketika ditemui,  ketua komisi I Dedi Humadi menjelaskan ada sejumlah masyarakat bersama ormas PPTM untuk berjumpa dengan anggota DPRD Rokan Hilir khususnya Komisi I.

"Insya Allah dipelajari terlebih dahulu,"katanya.

Disebutnya masyarakat menyampaikan permasalahannya kepada komisi I DPRD Rokan Hilir. Lanjutnya mengatakan ada 4 kelompok, yakni kelompok pertama pak Patas dimana lahan yang dibeli di kepenghuluan Putat. Disebut Dedi Humadi, pak Patas menyampaikan lahan dibeli dengan surat ada namun ditanami oleh oknum bernama Miau Lek.

“Khabarnya Miau Lek memiliki lahan ribuan hektar di kepenghuluan Putat,”ujarnya.

Disebutnya, kelompok kedua Syafrul alias khulul, Dia telah dikasih panjar oleh Miau Lek sebagai ganti rugi lahan 2 (dua) pancang kurang lebih seluas 4 (empat) hektar yang belum lunas sampai sekarang. Lanjutnya Dedi Humadi mengatakan. sedangkan kwitansi atas nama oknum polisi Brigda JP.

Kemudian kelompok ketiga Nuar, Dia mengadukan rumah dan tempat mencari ikan warga masyarakat saat ini telah ditutup dengan lumbang kayu sehingga nelayan tidak dapat masuk disana. Hal ini disebabkan  rumah tempat mencari ikan habis dibabat.

Selanjutnya kelompok keempat pak Pariadi, Dia membeli lahan di putat yang bermasalah dengan penghulu Sidarman. Hal  ini karena lahan dia diganti dengan lahan penghulu yang sekarang akhirnya bermasalah juga dengan Miau Lek.

Atas laporan dan permasalahan yang dihadapi warga masyarakat tersebut maka dalam waktu dekat komisi I DPRD Rokan Hilir akan melakukan pengecekan ke lapangan. Namun karena saat ini kondisi masih banjir maka anggota menunda kelapangan.

“Sehubung dengan laporan masyarakat kepenghuluan Putat maka kita akan cek kelapangan. Namun kondisi daerah Putat saat ini masih banjir maka komisi I menundanya terlebih dahulu. Tidak tertutup juga komisi I DPRD Rokan Hilir  memanggil pihak Miau Lek,”pungkasnya. (krc 01).

Terkait warga Masyarakat Rantau Kopar demo CPI, dalam waktu dekat DPRD Rohil memanggil pihak PT CPI

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL- Terkait demo yang dilakukan warga masyarakat di kecamatan Rantau Kopar terhadap PT CPI membuat anggota DPRD Rokan Hilir Edison,Sag berkomentar. Dia mengharapkan agar pihak PT CPI dapat mencarikan keputusan “win win solution”. Hal ini ditegaskan oleh Edison,Sag ketika ditemui Wartawan seusai menghadiri sidang Paripurna di Gedung DPRD Rokan Hilir jalan Merdeka Bagansiapiapi, Senin (19/11/12).

Edison,SAg mengatakan Pihak PT CPI menurutnya bisa memenuhi tuntutan masyarakat itu. Hal ini, lanjutnya menegaskan demi kepentingan umum.

Kemudian itu, dia mengharapkan warga masyarakat jangan sampai terprovokasi oleh pihak lain. Kemudian itu, warga masyarakat diharap jangan bersikap anarkhis dalam menyampaikan keinginannya itu.

“Karena CPI adalah juga bagian dari Negara,”tuturnya.

Anggota DPRD Rokan Hilir ini menegaskan juga dalam waktu dekat pihak DPRD Rokan Hilir bakal memanggil pihak PT CPI. Ditambahkannya hal ini agar pihak PT CPI dapat menjelaskan persoalan yang diinginkan oleh warga masyarakat tersebut.

“Dalam waktu dekat DPRD Rokan Hilir akan memanggil pihak PT CPI agar menjelaskan persoalannya,”tandasnya. (krc 01). 

PARIPURNA DPRD Rohil: RPJMD diharapkan berkualitas setelah melakukan empat pendekatan

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Sidang paripurna DPRD Rokan Hilir (Rohil) dalam rangka penyampaian laporan pembahasan ranperda RPJMD kabupaten Rohil tahun 2012-2016 oleh pansus DPRD Rohil dan pengambilan keputusan, penyerahan kebijakan umum APBD dan PPAS tahun 2013, serta pengumuman pembentukan pansus DPRD Rohil untuk pembahasan ranperda tentang perubahan Perda no 6 tahun 2011 tentang PBB pedesaan dan perkotaan dipimpin oleh ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan. Sidang tersebut di gelar di ruang sidang utama gedung DPRD Rohil jalan Merdeka Bagansiapiapi,Senin (19/11/12). Hadir saat itu anggota DPRD Rohil, Forkopimda, sejumlah kepala dinas, badan dan kantor dilingkungan pemdakab Rokan Hilir.

"Dengan mempedomani surat verifikasi serta memaksimalkan sumber daya yang ada dilakukanlah penyempurnaan-penyempurnaan yang memakan waktu cukup lama. Akhirnya alhamdulillah pada hari ini dapat disepakati dan disetujui oleh DPRD Rohil,"ucap Bupati H.Annas Maamun dalam sambutannya pada sidang paripurna tersebut .

Dikatakan oleh orang nomor satu di Rokan Hilir ini,  RPJMD yang telah disepakati dan ditandai dengan penanda-tanganan keputusan persetujuan pengesahannya telah melalui suatu proses yang panjang dengan menggunakan empat pendekatan yakni pertama pendekatan tekhnokratis, kedua pendekatan partisipasif, ketiga pendekatan top down dan bottom up serta yang keempat dengan pendekatan politis.

Dijabarkannya bahwa pendekatan teknokratis merupakan proses penyusunan RPJMD melalui suatu metode dan kerangka berfikir ilmiah guna memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggung-jawabkan.

Sedangkan pendekatan partisipatif yakni penyusunan RPJMD melibatkan semua pemangku kepentingan dalam arti stakeholders dengan mempertimbangkan tingkat relevansi, kesetaraan dan keterwakilan pemangku kepentingan pada setiap tahapan.

"Sehingga terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program,"ujarnya.

Kemudian dengan pendekatan top down dan botton up yakni dimana dokumen telah mempertimbangkan rencana lima tahun SKPD melalui draft renstra masing-masing SKPD.

"Serta menyelaraskan dengan 12 agenda utama provinsi Riau (RPJMD Riau,red) dan 11 prioritas nasional(RPJMD nasional,red),"tuturnya.

Sedangkan pendekatan politis melakukan pendekatan dengan program-program pembangunan yang ditawarkan saat kampanye disusun kedalam RPJMD melalui konsultasi pertimbangan landasan hukum dan pembahasan bersama DPRD dan eksekutif yang akhirnya ditetapkan produk hukum berupa perda yang mengikat semua pemangku kepentingan.

"Dengan keempat pendekatan maka RPJMD diharapkan berkualitas sehingga secara konsisten dapat dilaksanakan, dimonitoring, dievaluasi dan dilaporkan setiap tahunnya maupun pelaporan pertanggung-jawaban lima tahun,"katanya.

Disebutnya, aspek substansi materi yang terkandung dalam RPJMD adalah permasalahan klasik yang dihadapi karena rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, permodalan, infrastruktur dasar serta layanan publik. Disebutnya kelima kondisi ini yang senantiasa menjadi fokus pembangunan.

Lanjutnya mengatakan Pemdakab Rohil yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat diharapkan mampu mengartikulasi dan mengakselerasikan kebutuhan dasar masyarakat dengan merumuskan kebijakan pembangunan memperioritaskan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar masyarakat serta pelayanan publik, kemudian peningkatan kualitas pendidikan, lanjut peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat melalui sektor primer. Disebutnya tiga rumusan kebijakan tersebut merupakan kristalisasi kondisi umum yang dikejar dan dicapai.

"Tentu saja diperlukan curahan pemikiran semua pihak untuk mewujudkannya. Pemikiran tersebut tentunya curahan pemikiran yang berkompeten dan ber atensi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,"tandasnya. (krc 01)