Nasrudin Hasan dukung PKS didirikan Pemerintah daerah dan dikelola pihak ketiga

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Ketua DPRD Rokan Hilir (Rohil) Nasrudin Hasan sangat mendukung usulan anggota DPRD Rokan Hilir agar pemerintah Rokan Hilir mendirikan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS). Hal ini untuk mempersingkat rentan jarak penjualan Tandan Buah Sawit (TBS). Demikian diungkap Nasrudin Hasan ketika ditemui KABARROHIL di jalan Utama Bagansiapiapi, Senin (24/9).

Hal ini merupakan salah satu cara pemerintah terhadap rakyat didalam mempersingkat jarak para pemilik kebun sawit dengan pembeli TBS. Dia menegaskan potensi lahan kebun sawit di empat kecamatan yakni di kecamatan Sinaboi, di kecamatan Bangko, di kecamatan Batu Hampar dan di kecamatan Rimba Melintang yang ada sangat luas sehingga seimbang dengan didirikannya PKS di setiap empat kecamatan tersebut.

Dia mengatakan jikalau pemerintah daerah mendirikan PKS diharapkan dapat membantu rakyat dengan memberikan subsidi kepada pemilik TBS. Disebutnya cara pemerintah memberikan subsidi yakni PKS pemerintah tersebut membeli TBS lebih dari harga biasa. Dia mencontohkan apabila PKS swasta membeli TBS sekilo Rp 500,- maka PKS yang didirikan pemerintah dapat membeli TBS sekilo Rp 600,- dengan demikian pemerintah telah memberikan subsidi kepada rakyat perkilo sebesar Rp 100,-.

“Namun diharapkan PKS tersebut didirikan oleh pemerintah daerah namun dikelola oleh pihak ketiga yang lebih pengalaman dan professional,”tandasnya. (andi krc) 

E-KTP di kecamatan Simpang Kanan sudah mencapai 65 persen

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL- Perekaman e-KTP di kecamatan Simpang Kanan telah mencapai 65 persen. Demikian ditegaskan oleh Wakit Nugraha camat Simpang Kanan ketika ditemui KABARROHIL seusai menghadiri pelaksanaan upacara HUT Koperasi ke-65 di halaman kantor bupati jalan Merdeka Bagansiapiapi, Senin (24/9).

Dia menjelaskan warga masyarakat yang telah melaksanakan perekaman e-KTP secara online di kecamatan Simpang kanan sebanyak 11.635 orang. Data tersebut secara online dikirim langsung ke Kemendagri Jakarta.

Wakit Nugraha menjelaskan bahwa target perekaman e-KTP secara nasional telah terlampaui. Namun saat ini hanya perekaman penambahan terhadap warga masyarakat yang baru mengurus KK.

Dia menyebut kendala dalam melakukan perekaman online hanya pada jaringan yang kadangkala ngadat sehingga seorang warga melakukan perekaman berlangsung selam lima menit.

Sedangkan terkait warga labuhan batu yang mengurus dan melakukan perekaman di Simpang kanan disebutnya tidak akan terjadi. Hal ini terkait sekira 1500 para pekerja yakni di PT SMA, PT Asam dan di KUD Maya.

Camat Simpang Kanan ini menghimbau agar warga yang belum memiliki KTP atau belum melakukan perekaman E-KTP diharapkan segera ke kantor kecamatan. Dia menegaskan juga kepada ketua RT yang mendata penduduk agar berhati-hati didalam memberikan data kependudukan. Hal ini terkait maraknya masalah teroris. Oleh sebab itu diharapkan mendata para pendatang dengan cermat dan teliti terhadap identitas jelasnya.

“Dihimbau kepada ketua RT agar cermat dan teliti dalam menerima identitas para pendatang yang ingin melakukan perekaman e-KTP,”tandasnya. (andi krc)

Ketua DPRD Rohil harap tahun depan kuota siswa daerah Rohil diterima di IPDN bertambah

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Ketua DPRD Rokan Hilir mengharapkan agar kuota siswa daerah Rokan Hilir diterima di IPDN dapat bertambah pada setiap tahun ajaran. Hal ini mengingat kampus tersebut berada di daerah Rokan Hilir. Demikian ditegaskan oleh Nasrudin Hasan kepada KABARROHIL ketika ditemui seusai menghadiri upacara HUT Koperasi yang ke-65 di halaman kantor bupati jalan Merdeka Bagansiapiapi, Senin (24/9).

“Kedepan diharapkan lebih dari 13 putra daerah Rokan Hilir yang dapat diterima di IPDN,”ujarnya.

Dia mengatakan hal ini selain kampus berada di daerah Rokan Hilir juga karena aparatur pemerintah daerah Rokan Hilir yang masih kurang. Dia menyebut, untuk menutupi para aparatur pemerintah daerah Rokan Hilir tersebut maka dibutuhkan SDM aparatur lulusan dari IPDN.

Kemudian itu, politisi Golkar Rokan Hilir ini juga mengharapkan agar pihak IPDN dapat juga menerima PNS Rokan Hilir yang ingin menuntut ilmu pemerintahan di kampus IPDN. Dia mengharapkan pihak IPDN menerima PNS Rokan Hilir yang masih lajang untuk tugas belajar di IPDN. Hal ini juga untuk meningkatkan SDM PNS agar lulus IPDN yang dapat menutupi kekurangan aparatur di pemerintah daerah Rokan Hilir.

“Dilihat tahun lalu (2011,red) hanya 13 siswa dan sama dengan tahun ini (2012,red). Diharapkan pada tahun depan (2013,red) lebih banyak siswa daerah yang diterima di IPDN daripada tahun ini,”pungkasnya. (andi krc) 

Masukan untuk masa mendatang, Lima Fraksi dapat menyetujui LPJP APBD Rohil TA 2011 dengan saran

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL- Sebanyak 33 orang anggota Legislatif (Aleg) Rokan Hilir hadir dari 40 orang anggota DPRD Rokan Hilir (Rohil) saat sidang paripurna penyampaian laporan pansus pembahasan rancangan perda tentang laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan (LPJP) APBD Rokan Hilir Tahun Anggaran 2011 dan sekaligus pengambilan keputusan. Sidang paripurna tersebut digelar di gedung DPRD Rohil jl Merdeka Bagansiapiapi, Senin (24/9). Hadir pada siding tersebut wabup H.Suyatno, sejumlah Forkopimda, para asisten, kepala dinas, badan dan kantor di lingkungan pemdakab Rokan Hilir. Sidang paripurna ini dipimpin langsung oleh ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan didampingi oleh wakil ketua DPRD Rohil Drs Jamiluddin, wakil ketua DPRD Rohil M.Ridwan,Sip dan Setwan H.Syamsuri.A.S.Sos,MSi.

Disebut ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan selaku pimpinan sidang paripurna mengatakan acara sidang ini penyampaian laporan pansus pembahasan perda tentang LPJP tahun anggaran 2011. LPJP merupakan laporan neraca dan keuangan. Lanjutnya mengatakan laporan keuangan untuk membandingkan anggaran dan kondisi keuangan. Politisi Golkar ini menjelaskan sebagai legislator melaksanakan fungsi legislasi dimana peranan DPRD disebut dalam UU yang berlaku dan peraturan tatib DPRD Rokan Hilir baik persiapan, pembahasan, penetapan dan perundang-undangannya. Selanjutnya disebut Nasrudin Hasan mempersilahkan ketua Pansus menyampaikan laporannya.

Ketua pansus pembahasan, Abu Khori dalam laporan hasil pembahasan pansus menyampaikan bahwa hasil pembahasan pansus menegaskan sangat menyambut apresiasi dan berterima kasih atas penyampaian LPJP APBD T.A 2011 oleh pemerintah daerah walaupun terlambat waktu. Dikatakannya, pendapat lima fraksi DPRD Rohil pada umumnya menerima laporan pansus.

Dibeberkannya, fraksi Golkar  berharap kedepan pemerintah daerah menertibkan aset, perlu penggalian PAD, perlu mencari solusi karena lemahnya kinerja SKPD, dan tentang pajak dan retribusi parkir yang masih dibawah target.

Sedangkan Fraksi PDI-P berharap agar tingkatkan anggaran dengan perlu pencermatan. Kemudian membuat penilaian terhadap potensi PAD. Selanjutnya agar penundaan kegiatan akibat anggaran merupakan sekala prioritas dan diharapkan memperbaiki management aset dengan informasi aset terpadu.

Fraksi Demokrat berharap peningkatan kerja dan kinerja, dan membuat terobosan baru agar PAD meningkat, Sementara Fraksi Persatuan Bintang Kebangsaan (PBK) mengharapkan persoalan kehutanan dapat ditindak lanjuti terhadap penghulu yang menjual lahan.

Fraksi Kebangkitan Nasional Sejahtera (KNS) berharap mendata aset dengan baik, kemudian terhadap rendahnya kinerja SKPD di bidang belanja daerah maka perlu diupayakan sesuai target. Lanjutnya tender diharapkan secepatnya dilaksanakan. Ditambahkannya masalah kecilnya PAD yang akhirnya tergantung DBH. Selanjutnya perlu pengawasan penggunaan anggaran yang harus sinergi dan pembangunan jalan  diharapkan dibangun sesuai kelas jalan.

Dalam penutup laporan pansus menyampaikan kesimpulannya yakni Ranperda tentang LPJP APBD TA 2011 telah memenuhi kelengkapan dokumen. Oleh karena itu dapat disetujui oleh DPRD dengan saran  yakni SKPD dapat meningkatkan kerja dan kinerja serta perlu peningkatan PAD,

“Hal ini hendaknya menjadi masukan dimasa mendatang,”tandasnya. (andi krc).

Wabup H.Suyatno klaim Wahidin dan PT Telkom asset pemerintah daerah

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Wabup H.Suyatno dalam sambutan bupati disaat sidang paripurna menegaskan Pemerintah daerah berupaya dalam mengentaskan kemiskinan dan untuk meningkatkan SDM yang dapat dijalankan dengan baik dan kontinu. Demikian hal ini disampaikan dalam sidang paripurna penyampaian laporan pansus pembahasan rancangan perda tentang laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan (LPJP) APBD Rokan Hilir Tahun Anggaran 2011 dan sekaligus pengambilan keputusan. Sidang paripurna yang digelar di gedung DPRD Rohil jl Merdeka Bagansiapiapi, Senin (24/9).

Disebut wabup, pemerintah berterima kasih kepada anggota DPRD Rokan Hilir yang telah meluangkan waktu dalam membahas LPJP APBD TA 2011. Dalam upaya memenuhi aturan perundang-undangan dimana DPRD secara bersama-sama dengan pemerintah daerah menjalankan fungsi-fungsi yang berjalan serasi dan harmonis. Lanjutnya wabup mengatakan, sehingga menjadi baik untuk masyarakat sebagai motivasi dan spirit sebagai pelayanan untuk mencapat kesejahteraan masyarakat. Dia menyebut tanpa kerjasama yang baik antara legislatif dan eksekutif maka pembangunan tidak akan berjalan dengan baik.

Dijelaskan oleh wabup H.Suyatno, pada prinsipnya pemerintah daerah menyambut baik dalam meningkatkan PAD karena potensi daerah yang bagus. Dikatakannya semua potensi yang ada dapat meningkatkan PAD. Wabup H.Suyatno mengatakan sebagian aset pemerintah Bengkalis telah diserahkan ke pemdakab Rokan Hilir. Lanjutnya mengatakan sebagai contoh  sekolah wahidin, dan juga lahan PT Telkom adalah milik kabupaten Bengkalis diserahkan kepada kabupaten Rokan Hilir (Rohil) sewaktu dirinya masih menjabat sebagai kepala bagian umum pemdakab Rohil.

"Semua ada pada bagian perlengkapan Rokan Hilir,”pungkasnya. (andi krc)