BAGANSIAPIAPI,RR-Perselisihan dan sengketa antara dua pengurus yang masing-masing merasa berhak untuk menjalankan pendidikan di yayasan perguruan wahidin jalan pahlawan Bagansiapiapi semakin sengit. Meskinpun kalah dalam keputusan pengadilan pihak tergugat melanjutkan kasasi atas keputusan tersebut. Namun masih masa dalam kasasi pihak tergugat berusaha untuk mengambil alih kepengurusan yayasan pendidikan tersebut dengan mendatangi perguruan itu,Jumat (11/12) kemaren.
Demikian dikatakan Sudarno Mahyudin koordinator perguruan wahidin kepada RADAR ketika ditemui di kantor perguruan wahidin jalan pahlawan Bagansiapiapi, Jumat (11/12). Sudarno mengatakan bahwa mereka tersebut bersama-sama mendatangi ruang kerjanya untuk mengambil yayasan itu. Namun lanjutnya Sudarno mereka tidak mau menunjukkan bukti akurat tentang pengambil alihan itu.
"Mana mungkin kita menyerahkan hal ini. Karena dasar hukumnya untuk mengambil alih pengurus wahidin tidak jelas. Katanya berdasarkan akte namun ketika kita minta tunjukkan akte tersebut mereka tidak mau menunjukkannya,"ujarnya Sudarno.
Sudarno mengatakan bahwa kepengurusan yang bersengketa telah diputuskan pengadilan bahwa penggugat kasim dan riyadi menang dalam kasus sengketa tersebut namun tergugat mengajukan banding kasasi namun masih dalam proses tersebut sitergugat ingin ambil alih pengurusnya dengan mendatangi dirinya bahkan mereka ingin ambil secara paksa.
"Apa dasarnya mereka mengambil alih kepengurusannya sementara dalam status quo yang belum pasti hukum siapa yang berhak,"ujarnya Sudarno Mahyudin.
Dikatakan Sudarno bahwa sebelumnya kedua belah pihak Kasim dan Riyadi telah mengajak untuk mencari solusinya namun pihak tergugat tidak mau yang akhirnya kasim dan Riyadi mengambil langkah hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut. Kasim dan Riyadi menang atas keputusan pengadilan namun pihak tergugat banding kekasasi.
"Tentunya masih dalam proses mengajukan kasasi status quo belum jelas siapa yang berhak untuk mengelola perguruan tersebut,"tandasnya.
Sementara Yoyon ketua Alumni Peduli Yayasan Perguruan Wahidin (APYPW) mengatakan bahwa sangat disayangkan sekali hal tersebut berlangsung disaat proses belajar mengajar bahkan masa ujian.
"Saya harap wali murid yang menitipkan anaknya disekolah perguruan wahidin tidak terpengaruh oleh hal ini. Namun secara physchikologis bisa menganggu ujian mereka,"ujarnya Yoyon.
Sudarno menyayangkan sekali tindakan mereka tersebut karena sekarang ini masih masa ujian bagi anak didik perguruan wahidin sehingga dapat menganggu ketenteraman murid sedang ujian. (andi wrc)
Sabtu, 12 Desember 2009
Lima Fraksi DPRD Rohil Pandangan yang sama, Menerima Rancangan peraturan tatib menjadi peraturan tatib
BAGANSIAPIAPI,KR-Tepat jam 11.00 wib sidang paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi ditutup dengan menyatakan pendapat fraksi-fraksi di DPRD Rohil menerima rancangan tatib menjadi tatib anggota DPRD Rohil periode 2009-2014 yang digelar diruang rapat gedung wakil rakyat Rohil jalan merdeka Bagansiapiapi, jumat (11/12) kemaren. Acara tersebut berjalan lancar dan tertib dengan pimpinan diketuai oleh Ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan didampingi wakil ketua DPRD Jamiludin dan sekdakab Rohil Ir.H.Asmirin Usman. Tampak juga dihadiri kepala dinas, badan dan kantor serta instansi dilingkungan pemdakab Rohil.
Dalam menyampaikan pendapatnya Fraksi Golkar plus yang disampaikan oleh Hj.Emilda menerima rancanganperaturan tatib menjadi peraturan tatib. Fraksi PDIP juga senada dengan fraksi Golkarplus menerima rancangan peraturan tatib menjadi peraturan tatib. Selanjutnya fraksi demokrat yang disampaikan oleh Juanda Juned,SH juga menyatakan pandangan pendapat fraksi yang sama yakni menerima peraturantatib tersebut menjadi peraturan tatib dengan catatan jika terjadi perubahan-perubahan yang perlu terhadap peraturan tatib tersebut dikemudian hari maka dianjurkan untuk melakukan perubahan tersebut dengan membentuk pansus lagi.
Fraksi persatuan bintang kebangsaan H.Asrul auzar mewakili fraksinya menyatakan menerima peraturan tatib tersebut menjadi peraturan tatib. Dikatakan Asrul bahwa fraksi PBK mengajak anggota dewan agar mengoptimalkan kerja karena mengingat tenggang waktu yang semakin sempit dan singkat pada tahun ini.
"Dengan kerja yang optimal sehingga tidak melewati waktu yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku,"ujarnya.
Kemudian fraksi Kebangkitan Nasional Sejahtera (FKNS) yang disampaikan Dra.Hj.Suryaty menyatakan menerima rancangan peraturan tatib menjadi tatib. Dikatakannya kepada anggota fraksi KNS dimasa mendatang dapat memberikan kontibusi yang positif sumbangsih fikirannya untuk mengedepankan kemajuan pembangunan kabupaten Rohil.
"Pada dasarnya FKNS menerima rancangan peraturan tatib menjadi peraturan tatib sebagai landasan untuk menjalankan amanah terhadap jalannya pembangunan kabupaten Rohil,"tandasnya.
Ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan akhirnya mengetuk palu sebanyak tiga kali atas persetujuan ke 30 anggota dewan yang hadir dalam rapat paripurna tersebut. Disebutkannya telah dibentuk susunan komisi-Komisi, yakni komisi satu bidang pemerintahan dan hukum dikomandoi oleh Darwis Syam, Suryadi sebagai wakil dan Suryadi,SPsebagai sekretaris serta beberapa ketua sub dan anggotanya. Kemudian komisi dua bidang perekonomian dan keuangan yang diketuai oleh Darmalis dengan wakil ketua abdul hamid dan sekretarisnya Mirza M Noor dengan beberapa ketua sub dan anggotanya. Komisi tiga bidang pembangunan dan perencanaan daerah diketuai oleh Riyadi dengan wakil ketua M.Kazim serta sekretarisnya M.Khoiri juga dengan beberapa ketua sub dan anggotanya. Sedangkan komisi empat membidangi pendidikan dan kesejahteraan rakyat diketuai oleh Dody syahputra dengan wakil ketua Abdullah dan sekretarisnya Edison dan beberapa ketua sub dan anggotanya
Diharapkan oleh ketua DPRD Rohil kepada anggota DPRD dapat bekerja dengan optimal untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat demi kemajuan pembangunan kabupaten Rohil kedepan.
"Lembaga legislatif yang dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat dan juga dapat saling kerjasama yang harmonis dengan pemerintah agar lancarnya pembangunan daerah,"tandasnya. (Gun).
Dalam menyampaikan pendapatnya Fraksi Golkar plus yang disampaikan oleh Hj.Emilda menerima rancanganperaturan tatib menjadi peraturan tatib. Fraksi PDIP juga senada dengan fraksi Golkarplus menerima rancangan peraturan tatib menjadi peraturan tatib. Selanjutnya fraksi demokrat yang disampaikan oleh Juanda Juned,SH juga menyatakan pandangan pendapat fraksi yang sama yakni menerima peraturantatib tersebut menjadi peraturan tatib dengan catatan jika terjadi perubahan-perubahan yang perlu terhadap peraturan tatib tersebut dikemudian hari maka dianjurkan untuk melakukan perubahan tersebut dengan membentuk pansus lagi.
Fraksi persatuan bintang kebangsaan H.Asrul auzar mewakili fraksinya menyatakan menerima peraturan tatib tersebut menjadi peraturan tatib. Dikatakan Asrul bahwa fraksi PBK mengajak anggota dewan agar mengoptimalkan kerja karena mengingat tenggang waktu yang semakin sempit dan singkat pada tahun ini.
"Dengan kerja yang optimal sehingga tidak melewati waktu yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku,"ujarnya.
Kemudian fraksi Kebangkitan Nasional Sejahtera (FKNS) yang disampaikan Dra.Hj.Suryaty menyatakan menerima rancangan peraturan tatib menjadi tatib. Dikatakannya kepada anggota fraksi KNS dimasa mendatang dapat memberikan kontibusi yang positif sumbangsih fikirannya untuk mengedepankan kemajuan pembangunan kabupaten Rohil.
"Pada dasarnya FKNS menerima rancangan peraturan tatib menjadi peraturan tatib sebagai landasan untuk menjalankan amanah terhadap jalannya pembangunan kabupaten Rohil,"tandasnya.
Ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan akhirnya mengetuk palu sebanyak tiga kali atas persetujuan ke 30 anggota dewan yang hadir dalam rapat paripurna tersebut. Disebutkannya telah dibentuk susunan komisi-Komisi, yakni komisi satu bidang pemerintahan dan hukum dikomandoi oleh Darwis Syam, Suryadi sebagai wakil dan Suryadi,SPsebagai sekretaris serta beberapa ketua sub dan anggotanya. Kemudian komisi dua bidang perekonomian dan keuangan yang diketuai oleh Darmalis dengan wakil ketua abdul hamid dan sekretarisnya Mirza M Noor dengan beberapa ketua sub dan anggotanya. Komisi tiga bidang pembangunan dan perencanaan daerah diketuai oleh Riyadi dengan wakil ketua M.Kazim serta sekretarisnya M.Khoiri juga dengan beberapa ketua sub dan anggotanya. Sedangkan komisi empat membidangi pendidikan dan kesejahteraan rakyat diketuai oleh Dody syahputra dengan wakil ketua Abdullah dan sekretarisnya Edison dan beberapa ketua sub dan anggotanya
Diharapkan oleh ketua DPRD Rohil kepada anggota DPRD dapat bekerja dengan optimal untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat demi kemajuan pembangunan kabupaten Rohil kedepan.
"Lembaga legislatif yang dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat dan juga dapat saling kerjasama yang harmonis dengan pemerintah agar lancarnya pembangunan daerah,"tandasnya. (Gun).
Ekpose Kesiapan Rohil Sebagai Lokasi SPN
BAGANSIAPIAPI,RR-Pelbagai kesiapan dilakukan oleh pemdakab Rohil untuk menunjang terlaksananya SPN (Sekolah Polri Negara) polda Riau di daerah Ujung Tanjung.Salah satunya menggelar ekpose kesiapan kabupaten Rohil sebagai lokasi sekolah polri negara tersebut. Acara ekpose ini dilaksanakan di lantai IV kantor bupati Rohil jalan Merdeka Bagansiapiapi, kamis (10/12) kemaren. Hadir dalam acara tersebut kapolsek seKabupaten Rohil, wakapolres Rohil, tokoh masyarakat Rohil, tokoh agama Rohil, tokoh pemuda Rohil,ormas dan kemasyarakatan, kepala dinas, badan dan kantor serta muspida dan instansi di lingkungan pemdakab Rohil.
Acara ekpose ini dipimpin oleh Bupati rohil dalam hal ini diwakili oleh Setdakab Rohil Ir.H.Asmirin usman didampingi Kapolres Rohil AKBP Bambang Sudarmadji,Sik, dan ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan.
Asmirin Usman sekretaris kabupaten Rohil ini mengemukakan dalam ekpose itu bahwa dasar utama untuk membuka SPN tersebut UU no 53 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten Rokan Hilir dan UU nomor 34 tahun 2008 tentang perubahan ketiga dari UU no 53 tahun 1999 (pemindahan ibukota kabupaten Rokan Hilir dari ujung tanjung ke Bagansiapiapi).
Dikatakannya bahwa Ia mewakili bupati kabupaten Rohil karena beliau sedang di pekanbaru untuk melihat keadaan jemaah haji yang tiba dari mekkah al mukarammah. Ia mengatakan tujuan agar SPN di Ujung Tanjung karena program kabupaten untuk menjadikan wilayah kabupaten pelbagai kawasan dan daerah untuk pemerataan pembangunan.
Lanjutnya mengatakan bahwa Bagansiapiapi sebagai pusat pemerintahan dan ujung tanjung sebagai pusat pendidikan wilayah Rohil. Juga dikatakannya agar dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat untuk dapat melanjutkan keperguruan yang lebih tinggi lagi. Selain tempat dan lahan telah tersedia di Ujung Tanjung dikatakannya lokasi tersebut juga dekat dengan bandara pinang sekampai Dumai yang bila diakses jalan darat sekitar 45 menit.
Ia juga mengatakan beberapa bangunan akan dibangun untuk SPN tersebut seperti penambahan ruang belajar untuk 800 orang sebanyak 4 unit, gedung aula, asrama, ruang makan, gedung olahraga, mesjid, gereja, Gapura masuk yang setiap gedung berkubah yang merupakan ikon "negeri seribu kubah" Rohil.
Sementara Kapolres Rohil AKBP Bambang Sudarmadji,Sik mengingatkan bahwa kejelasan surat kepemilikan tanah harus jelas jika hal ini di ekpose di Mapolda Riau dan Mabes Polri Jakarta.
"Surat kepemilikan tanah harus sudah klier,"ujarnya AKBP Bambang Sudarmadji,Sik.
Ia juga menganjurkan kepada konsultan yang juga hadir saat itu agar kubah yang merupakan satu ikon Rohil dicanangkan pada setiap gedung sebanyak 3 kubah hal ini agar seiring dengan trigatra polri.
Kemudian ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan sangat menyambut dan memberikan apresiasi kepada bupati Rohil yang dengan semangat tingginya untuk meningkatkan SDM masyarakat Rohil mengembangkan kawasan ujung tanjung sebagai pusat pendidikan daerah rohil. Hal itu dikatakannya bahwa sebanyak 40 anggota dewan akan mendukung kebijakan bupati tersebut.
"Kita berikan apresiasi kepada Bupati yang telah berusaha untuk meningkatkan pendidikan di Rohil,"tandasnya. (andi wrc).
DIALOG BUKU SAKU KPK : Memahami Pandangan Islam Terhadap Korupsi
BAGANSIAPIAPI,KR-Bersempena hari anti korupsi se dunia (rabu 9/12,red) pengurus ICMI Orda Rohil dan FKA ESQ Rohil bekerja sama dengan Inspektorat Kabupaten Rohil menaja dialog digelar di ruang rapat kantor Inspektorat Rohil jalan perniagaan Bagansiapiapi, Rabu (9/12) kemaren. Buku saku yang diterbitkan KPK RI yang berjudul buku saku untuk memahami pandangan islam terhadap korupsi sebagai Referensi dalam dialog ini.
Menurut press release mengatakan bahwa tujuan pokok kegiatan ini memberikan pengetahuan atau wawasan secara komperehensif kepada peserta dialog, khususnya pengurus ICMI, para pejabat dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemahaman yang baik tentang korupsi dan pandangan islam juga mendorong terciptanya upaya-upaya pemahaman konsep pulau integritas (Island of Integrity) yang berkembang baik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan maupun masyarakat.
Pembicara kegiatan ini ketua MUI Rohil Mukhanif,Sag dan Suhaimi,Sag dengan moderator Hardy Djamaluddin kepala Inspektorat Rohil.
Beberapa ajakan yang dikemukakan oleh Hardy Djamaluddin sebagai ketua ICMI Rohil diantaranya pertama mengajak semua pihak agar mengkaji dan mengembangkan inovasi-inovasi dan kreatifitas baru yang mampu mengefektifkan pelaksanaan pembangunan berwawasan masyarakat yang sejahtera dan bebas dari tindakan koruptif. Kedua mengajak menghindari adanya isu-isu yang terkesan berulang-ulang terhadap suatu masalah tertentu yang cenderung bersifat sumir dan fitnah. Diharapkan olehnya sejogyanya dicari terobosan-terobosan baru untuk menetralisir informasi yang bersifat destruktif. Ketiga mengajak semua pihak untuk selalu menjaga dan menjunjung tinggi, berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, etika dan standar yang berlaku sehingga tumbuh kepercayaan dan tempat dihati masyarakat pilar-pilar pencegahan tindak pidana korupsi. Dan juga mengajak membangun Rohil kedepan dengan mengharapkan jajaran kerja dan keluarga sakinah di lingkungan masing-masing
dengan menciptakan pulau-pulau integritas (Island of Integrity) yang mawahdah wa rahmah.
Dikatakannya Hardy Djamaluddin kepada khususnya seluruh pimpinan satuan kerja di lingkungan Kabupaten Rohil bahwa Inspektur Rohil mengingatkan beberapa hal yakni, melaksanakan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance) secara serius dan konsisten, melaksanakan seluruh proses kegiatan sesuai dengan standart dan peraturan perundangan yang berlaku, melaksanakan pengendalian internal dan pengawasan melekat di lingkungan SKPD masing-masing serta memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan membangun pakta integritas di unit kerja masing-masing. (Gun)
Menurut press release mengatakan bahwa tujuan pokok kegiatan ini memberikan pengetahuan atau wawasan secara komperehensif kepada peserta dialog, khususnya pengurus ICMI, para pejabat dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemahaman yang baik tentang korupsi dan pandangan islam juga mendorong terciptanya upaya-upaya pemahaman konsep pulau integritas (Island of Integrity) yang berkembang baik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan maupun masyarakat.
Pembicara kegiatan ini ketua MUI Rohil Mukhanif,Sag dan Suhaimi,Sag dengan moderator Hardy Djamaluddin kepala Inspektorat Rohil.
Beberapa ajakan yang dikemukakan oleh Hardy Djamaluddin sebagai ketua ICMI Rohil diantaranya pertama mengajak semua pihak agar mengkaji dan mengembangkan inovasi-inovasi dan kreatifitas baru yang mampu mengefektifkan pelaksanaan pembangunan berwawasan masyarakat yang sejahtera dan bebas dari tindakan koruptif. Kedua mengajak menghindari adanya isu-isu yang terkesan berulang-ulang terhadap suatu masalah tertentu yang cenderung bersifat sumir dan fitnah. Diharapkan olehnya sejogyanya dicari terobosan-terobosan baru untuk menetralisir informasi yang bersifat destruktif. Ketiga mengajak semua pihak untuk selalu menjaga dan menjunjung tinggi, berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, etika dan standar yang berlaku sehingga tumbuh kepercayaan dan tempat dihati masyarakat pilar-pilar pencegahan tindak pidana korupsi. Dan juga mengajak membangun Rohil kedepan dengan mengharapkan jajaran kerja dan keluarga sakinah di lingkungan masing-masing
dengan menciptakan pulau-pulau integritas (Island of Integrity) yang mawahdah wa rahmah.
Dikatakannya Hardy Djamaluddin kepada khususnya seluruh pimpinan satuan kerja di lingkungan Kabupaten Rohil bahwa Inspektur Rohil mengingatkan beberapa hal yakni, melaksanakan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance) secara serius dan konsisten, melaksanakan seluruh proses kegiatan sesuai dengan standart dan peraturan perundangan yang berlaku, melaksanakan pengendalian internal dan pengawasan melekat di lingkungan SKPD masing-masing serta memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan membangun pakta integritas di unit kerja masing-masing. (Gun)
50 Pasutri Orientasi Keluarga Sadar hukum
BAGANSIAPIAPI,KR-Sebanyak 50 pasangan suami isteri (Pasutri) ikut kegiatan orientasi keluarga sadar hukum yang ditaja bagian hukum sekdakab Rohil di aula pertemuan lantai V hotel Lion jalan mawar Bagansiapiapi, Rabu (9/12) kemaren. Acara tersebut dibuka oleh Bupati Kabupaten Rohil dalam hal ini diwakili asisten I bidang tata pemerintahan, Drs H.Syahruddin,Bsc.
Asisten I menyambut baik apresiasi kegiatan sadar hukum bagi pasangan suami isteri ini. Ia mengemukakan bahwa hal ini mungkin baru untuk pertama sekalinya dilaksanakan secara bersama sepasang suami isteri. Karena memang pasutri harus mengerti tentang peraturan-peraturan dalam rumah tangga yang berlaku baik bagi suami ataupun isteri.
"Khususnya peraturan hukum didalam keluarga seperti tentang warisan, pewakafan dan perlindungan terhadap anak,"katanya.
Menurutnya asisten bahwa saat ini banyak kasus kekerasan yang muncul di media tentang perlakuan terhadap anak di keluarga sehingga pasutri harus mengerti tentang hidup berkeluarga.
"Banyaknya muncul kasus kekerasan anak dalam rumah tangga karena kurang mengertinya tentang peraturan-peraturan yang berlaku,"ujarnya.
Diharapkan oleh asisten kepada 50 pasutri yang ikut orientasi sadar hukum dapat mengerti dan memberikan pengertian kepada pasutri lainnya didaerahnya masing-masing.
Acara tersebut dihadiri oleh nara sumber dari KPAID dan biro hukum dari Provinsi Riau. Pembukaan orientasi sadar hukum tersebut ditandai dengan pemasangan tanda peserta secara simbolis kepada dua orang peserta oleh asisten I bidang tata kepemerintahan. (Gun).
Asisten I menyambut baik apresiasi kegiatan sadar hukum bagi pasangan suami isteri ini. Ia mengemukakan bahwa hal ini mungkin baru untuk pertama sekalinya dilaksanakan secara bersama sepasang suami isteri. Karena memang pasutri harus mengerti tentang peraturan-peraturan dalam rumah tangga yang berlaku baik bagi suami ataupun isteri.
"Khususnya peraturan hukum didalam keluarga seperti tentang warisan, pewakafan dan perlindungan terhadap anak,"katanya.
Menurutnya asisten bahwa saat ini banyak kasus kekerasan yang muncul di media tentang perlakuan terhadap anak di keluarga sehingga pasutri harus mengerti tentang hidup berkeluarga.
"Banyaknya muncul kasus kekerasan anak dalam rumah tangga karena kurang mengertinya tentang peraturan-peraturan yang berlaku,"ujarnya.
Diharapkan oleh asisten kepada 50 pasutri yang ikut orientasi sadar hukum dapat mengerti dan memberikan pengertian kepada pasutri lainnya didaerahnya masing-masing.
Acara tersebut dihadiri oleh nara sumber dari KPAID dan biro hukum dari Provinsi Riau. Pembukaan orientasi sadar hukum tersebut ditandai dengan pemasangan tanda peserta secara simbolis kepada dua orang peserta oleh asisten I bidang tata kepemerintahan. (Gun).
Distannak Rohil 2010: Tingkatkan Produksi Jagung
BAGANSIAPIAPI,-Dinas Pertanian dan peternakan kabupaten Rohil ditahun 2010 menargetkan program untuk meningkatkan produksi Jagung, setelah sebelumnya berhasil meningkatkan produksi padi dan kedele yang merupakan motivasi daerah Rohil. Demikian dikatakan Ir Azwir H.Noor kadis tannak Rohil ketika ditemui saat menghadiri acara dialog buku saku KPK di gedung kantor Inspektorat Rohil jalan Perniagaan Bagansiapiapi, Rabu (9/12) kemaren.
"Program tahun 2010 mendatang diutamakan program untuk meningkatkan produksi jagung,"ujarnya Ir.Azwir.
Dikatakannya bahwa daerah yang dibuat sebagai percontohan didaerah Bantayan dan Kubu. Daerah tersebut merupakan target sebagai lahan untuk meningkatkan komudity jagung didaerah kabupaten Rohil.
"Kita harapkan didaerah Bantayan dan Kubu sebagai lahan petani jagung,"harapnya.
Diterangkan olehnya jagung tersebut dibentuk sehingga menjadi jagung kering sehingga dapat di pergunakan sebagai pakan ternak. Diarahkan oleh distanak Rohil para petani untuk menanam jagung sehingga ditargetkan olehnya lahan untuk meningkatkan produksi jagung itu sekitar 50 hektar.
"Sekitar 50 hektar,"katanya kadistanak Rohil.
Jelasnya lagi bahwa data Distanak Rohil ditahun 2008 kabupaten Rohil berhasil meningkatkan produksi jagung hingga mencapai 2.623 ton sedangkan di Riau sebesar 47.959 ton. Ditambahnya tentunya di tahun 2010 Rohil akan lebih meningkat lagi. (Gun)
"Program tahun 2010 mendatang diutamakan program untuk meningkatkan produksi jagung,"ujarnya Ir.Azwir.
Dikatakannya bahwa daerah yang dibuat sebagai percontohan didaerah Bantayan dan Kubu. Daerah tersebut merupakan target sebagai lahan untuk meningkatkan komudity jagung didaerah kabupaten Rohil.
"Kita harapkan didaerah Bantayan dan Kubu sebagai lahan petani jagung,"harapnya.
Diterangkan olehnya jagung tersebut dibentuk sehingga menjadi jagung kering sehingga dapat di pergunakan sebagai pakan ternak. Diarahkan oleh distanak Rohil para petani untuk menanam jagung sehingga ditargetkan olehnya lahan untuk meningkatkan produksi jagung itu sekitar 50 hektar.
"Sekitar 50 hektar,"katanya kadistanak Rohil.
Jelasnya lagi bahwa data Distanak Rohil ditahun 2008 kabupaten Rohil berhasil meningkatkan produksi jagung hingga mencapai 2.623 ton sedangkan di Riau sebesar 47.959 ton. Ditambahnya tentunya di tahun 2010 Rohil akan lebih meningkat lagi. (Gun)
Langganan:
Postingan (Atom)