Meskinpun kepala SKPD, Pegawai tidak disiplin dan mangkir kerja tanpa surat, ijin dan keterangan resmi ditindak tegas

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak disiplin di kenakan sanksi tegas. Tindakan sanksi ini juga berlaku terhadap kepala SKPD yang tidak disiplin. Hal ini untuk menegakkan disiplin pegawai di lingkungan pemdakab Rokan Hilir (Rohil) yang tidak masuk kerja dan upacara setiap senin tanpa surat, ijin atau keterangan resmi. Demikian ditegaskan H.Annas Maamun kepada KABARROHIL beberapa waktu lalu di halaman kantor bupati jalan merdeka Bagansiapiapi.

Sanksi ini ditegaskannya oleh orang nomor satu di pemerintahan kabupaten Rokan Hilir ini berlaku bagi semua PNS dan kepala SKPD. Disebutnya bagi yang tidak ikut upacara setiap hari senin tanpa ijin dan keterangan resmi ataupun tidak masuk kerja diberlakukan sanksi tegas. Dia mengatakan sanksi tersebut bisa diskorsing atau dirumahkan beberapa hari.

Dia menegaskan kepala dinas harus memberi contoh yang baik kepada bawahan baik tentang absensi maupun kerja ataupun kinerja. Hal ini disebut H.Annas Maamun sebagai upaya untuk meningkatkan kerja dan kinerja di SKPD sehingga daya serap terhadap kegiatan dapat diterapkan sesuai dengan target yang diinginkan.

Politisi Golkar Rokan Hilir ini menegaskan, hendaknya pegawai bekerja dengan profesonal dan disiplin yang tinggi sehingga daya serap yang di targetkan  sesuai dengan diharapkan. Disebutnya, mengingat sisa waktu tahun anggaran tiunggal enam bulan lagi. Oleh sebab itu kerja dan kinerja harus dipacu sehingga menghasilkan target yang diinginkan.

"Siapapun tidak hadir dalam upacara dan tidak ada dikantor saat jam kerja ditindak tegas. Termasuk kepala dinas yang tidak hadir tanpa ijin dan keterangan resmi,"ujarnya. (andi krc)

FOTO LEPAS

Setdakan Rohil drs Wan Amir Firdaus,Msi, bupati kabupaten Rokan Hilir H.Annas Maamun dan kejari bagansiapiapi M.Zainuddin,SH

Bupati Rokan Hilir H.Annas Maamun bersama masyarakat

Bupati Rokan Hilir H.Annas Maamun bersama tokoh masyarakat Rantau Bais

Sekretaris Pengcab PSSI Rohil Ir.Thomas Ginting, anggota DPRD Rohil Surya Dharma dan bupati Rokan Hilir H.Annas Maamun.

 

Bupati Kabupaten Rokan Hilir H.Annas Maamun berbincang dengan Sekretaris Pengcab PSSI Rohil Ir Thomas Ginting

Bupati Kabupaten Rokan Hilir H.Annas Maamun

Bupati H.Annas Maamun dan ibu Hj Latifah Hanum Annas

Sembilan puluh enam peserta seleksi masuk IPDN lulus administrasi, Selanjutnya tes psikologi di Pekanbaru

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Alhamdulillah hasil seleksi administrasi kabupaten Rohil dari sebanyak 96 pendaftar masuk IPDN dinyatakan lulus semua karena memenuhi syarat administrasi dan selanjutnya akan mengikuti tes psikologi di Pekanbaru. Penegasan ini dikatakan oleh Kepala Badan kepegawaian daerah (BKD) Rokan Hilir (Rohil) Roy Azlan,Ap ketika ditemui KABARROHIL  di jalan Mawar Bagansiapiapi, Rabu (6/6)

Oleh sebab itu diharapkan pada hari ini para peserta pendaftar masuk IPDN agar melihat hasil yang diumumkan di papan pengumuman di kantor BKD Rohil jalan perwira Bagansiaiapi. Pengumuman ini juga disebarkan hingga ketingkat kecamatan. Hal ini agar peserta mengikuti petunjuk selanjutnya didalam mengikuti tes psikologi di Pekanbaru.

Dijelaskannya, untuk nomor ujian  tes psikologi diambil di BKD Provinsi Riau seminggu sebelum pelaksanaan tes psikologi.

"Peserta pendaftar IPDN merata dari anak pelbagai kalangan.  Setahu kami  anak petugas kebersihanpun ada. Oleh sebab itu meratalah anak dari pelbagai  profesi. Lebih dominan dari daerah kecamatan Bagan Sinembah dan kecamatan Bangko meskinpun ada dari kecamatan Kubu dan kecamatan lainnya. Sedangkan para peserta yang berminat masuk IPDN menurut gender lebih banyak dari wanita karena mungkin nilai minimal rata rata 7 sebagai syaratnya. Namun demikian sekitar 30 persen merupakan anak yang tidak mampu,"kata kepala BKD Rohil ini.

Dijelaskannya, seleksi psikologis dibagi waktunya menurut  kabupaten/ kota. Sedangkan untuk peserta dari daerah kabupaten Rohil sesuai rencana  dilaksanakan pada tanggal 21 Juni mendatang di Pekanbaru bertempat di SMA 9 Pekanbaru. Diharapkan anak dar masyarakat yang tidak mampu lulus masuk IPDN pada tahun ini.

"Saat tes peserta dikenakan biaya tes sebesar 350 ribu per orang,"pungkasnya. (andi krc)

Dibuka Setdakab Rokan Hilir, Bimtek implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah T.A 2012.

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Peserta sebanyak 100 orang merupakan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran di SKPD lingkungan pemdakab Rokan Hilir (Rohil). Dasar kegiatan ini Perda nomor 16 tahun 2012, peraturan bupati dan keputusan bupati dengan nara sumber Ananto Budiono dan Ryanto. Kegiatan ini agar dapat memberitahukan dan mensosialisasikan pemahaman tentang tatacara pengelolaan keuangan daerah yang baik. Demikian dikatakan ketua pelaksana Darwan,$E kepada KABARROHIL ketika ditemui di Lantai V Hotel Lion jalan Mawar Bagansiapiapi, Rabu (6/6). Acara bimbingan teknis (Bimtek) implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2012 ini dibuka oleh Setdakab Rokan Hilir, Drs Wan Amir Firdaus,Msi. Ikut hadir dalam acara tersebut Wakil ketua DPRD Rohil M.Ridwan,Sip, Asisten IV bidang Administrasi Dahniar dan sejumlah kepala Dinas dilingkungan pemdakab Rokan Hilir, kabag humas pemdakab Rohil Jasmudin S.Sos serta 100 orang para peserta bimtek.

Dalam sambutan Bupati Rokan Hilir H. Annas Maamun yang disampaikan oleh Setdakab Rohil Drs Wan Amir Firdaus,Msi mengatakan sampai saat ini pemdakab Rokan Hilir merasa sangat prihatin atas daya serap dari para pengelolaan keuangan.

"Sampai hari ini daya serap baru 10 persen,"ujarnya.

Dijelaskannya, karena sampai hari ini masih ada dokumen yang masih harus di paraf oleh dirinya. Karena menurut setdakab Rohil ini, seharusnya sudah tidak ada lagi dokumen yang ditanda-tangani. Ditegaskannya waktu tinggal enam bulan lagi,  oleh sebab itu waktu itu harus dipergunakan dengan baik sehingga kegiatan pelelangan jika di bulan Agustus sangat mengganggu sekali dalam pelaksanaannya. Disebut setdakab karena pada bulan tersebut sangat berpengaruh terhadap keadaan alam.

"Kita harus mengambil langkah yang baik dan cepat karena kita khawatir daya serap kita tidak tercapai. Namun saat ini masih ada waktu memperbaiki untuk pelaksanaannya. Karena kinerja kita dinilai dengan kemampuan daya serap kita ini,"katanya.

Dikatakan Setdakab Rokan Hilir bahwa kerja dan kinerja harus ada daya maksimal agar daya serap tersebut sesuai target yang diinginkan. Oleh sebab itu, disebutnya atas kebijakan dan perintah pimpinan agar kepala dinas di lingkungan Pemdakab Rokan Hilir jangan ada yang keluar daerah jika surat keterangan ijin belum diterima ditangan.

Pada kesempatan ini Setdakab Rohil mengajak peserta agar dapat meningkatkan semangat kerja dan kinerja  dimulai pada hari ini. Meningkatkan kerja dan kinerja dengan tidak mengenal waktu tugas kerja, sebutnya.

Lebih jauh Drs Wan Amir Firdaus,Msi mengatakan juga agar pegawai khususnya pengelola keuangan untuk menjaga dokumen Negara. Karena rahasia negara tersebut, disebutnya merupakan wajib untuk diamankan. Oleh sebab itu, dipaparkan setdakab Rohil ini  disaat apel seluruh PNS mengucapkan sumpah dan janji sebagai PNS secara bersama-sama yang bertujuan untuk memotivasi meningkatkan kerja dan kinerja.

Setdakab Rohil menjelaskan bahwa pada tahun ini merupakan tahun untuk memantau peningkatan disiplin pegawai dan meningkatkan kerja dan kinerjanya.

"Dengan penerapan ini telah banyak perubahan-perubahan yang signifikan. Oleh sebab itu hal ini diterapkan secara kontinyu agar dapat meningkatkan kerja dan kinerja pegawai,"katanya.

Kemudian itu, disebut Setdakab Rohil kepada bendahara pengelola keuangan harus membukukan pengeluaran dan penerimaan dimana pengeluaran uang negara tersebut dilengkapi siapa yang memerintah pengeluaran tersebut.

Disebutnya setiap tahun secara rutin melakukan sosialisasi ini karena masih banyak yang kurang faham membaca RKA. Oleh sebab itu, para peserta diharapkan harus memahami dan mendalami bimtek ini. Demikian juga para pengguna anggaran di SKPD. Diharapkan pada bulan akhir Juni ini sudah terlaksana mencapai 15 persen.

"Kerjasama yang positif antara bendahara dan pimpinan harus bagus. Kedepan pemeriksaan BPK dimulai dari regenstra dan renja dinas. Oleh karena itu diharapkan harus siap dengan dokumen awalnya. Diharapkan bulan Agustus daya serap sudah mencapai 80 hingga 90 persen. Kita saat ini jangan banyak bicara tetapi harus banyak kerja,’pungkasnya. (andi krc)