BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Kabupaten
Supiori Provinsi Papua Barat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke daerah
kabupaten Rokan Hilir (Rohil). Rombongan disambut bupati Rokan Hilir H.Annas
Maamun, ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan, Ketua TP PKK Hj Latifah Hanum Annas,
ketua KPU Rohil H.Azhar Syakban serta sejumlah Asisten, kepala dinas, badan dan
kantor dilingkungan Pemdakab Rokan Hilir. Rombongan langsung disambut dengan makan
bersama di rumah makan pinggir sungai Rokan.
Kabupaten Supiori merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Biak
Numfor di tahun 2004 lalu. Kabupaten Supriori dipimpin oleh Bupati Fredrik
Manufandu,SH,MH,MM dengan wakil Bupati
Drs Yan Imbab periode 2011-2016.
Demikian dikatakan oleh Setdakab Supiori, Dairi Manulang ketika ditemui KABARROHIL
di tepian sungai Rokan daerah Perkantoran jalan Kecamatan Bagansiapiapi, Selasa
(17/7).
Rombongan sebanyak 30 orang tersebut diantaranya juga ikut para
nelayan dari Distrik (kecamatan,red) Supiori Barat sebanyak 1 orang, Distrik Mapia
Kepulauan sebanyak 1 orang, dan Distrik Kepulauan Aruri sebanyak 4 orang.
“Penghasilan rata-rata penduduk Supiori dibidang perikanan dan
kelautan,”ujarnya.
Disebutnya, luas daerah Kabupaten Supiori 500 ribu meter
persegi dengan penduduk berkisar 22.000 jiwa yang pada umumnya hidup sebagai
nelayan. Dijelaskannya bahwa rombongan dari kabupaten Supiori yang berkunjung
ke daerah Rokan Hilir adalah ketua DPRD Supiori DR.Dra.Hulda Ida Imbiri,MM, Wakil ketua
DPRD Supiori Faka Fiar Wabup Supiori Drs Yan Imbab, Asisten II Supiori Madia
Gasi, dirinya Dairi Manulang selaku Setdakab Supiori, kadisperindag dan
koperasi Adrianur Kawer dan anggota DPRD Supiori Demi Kawer dan sejumlah
Nelayan.
“Sedangkan Bupati Supiori Fredrik Manufandu,SH,MH,MM tidak bisa
hadir karena ada tugas di Papua. Oleh sebab itu beliau diwakili oleh Wabup Drs
Yan Imbab,”ujar Setdakab Supiori yang berasal dari Sumut yang mengakui baru 26
tahun tinggal di daerah Papua.
Dikatakannya, Pemdakab Supiori bersama rombongan melakukan
kunjungan kerja ke daerah Rokan Hilir ini karena disebutnya ingin belajar
secara langsung dimana masing-masing daerah memiliki potensi yang sama.
"Kita ingin bisa membuat ikan asin. Bahkan jikalau perlu
dikontrak agar mau untuk mempraktekkannya langsung di daerah Kabupaten
Supiori,”katanya.
Selain itu, ditambahkan oleh Setdakab Supiori ini, kabupaten
Supiori juga memiliki potensi dibidang pariwisata alam. Karena kabupaten
Supiori memiliki gugusan pulau kepulauan Mapia. Disebutnya, di pulau tersebut ada
terumbu karang dan ikan. Oleh sebab itu saat ini potensi tersebut sedang
dipromosikan. Kepulauan tersebut berlokasi kurang lebih 185 mil laut diutara
kabupaten Supiori.
Kemudian itu, ditambahkannya permasalahan iIlegal fishing hampir
sama dengan daerah Rokan Hilir. Karena illegal fishing di kabupaten Supiori sangat
tinggi. Dijelaskannya illegal fishing banyak dilakukan oleh para nelayan Taiwan
dan Philipina, sebutnya.
“Kami kunker ke Rokan Hilir ingin tahu langsung pengalaman dibidang perikanan,”ujarnya.
Disebutnya kalau potensi di bidang perikanan mungkin masih kalah
Kabupaten Rokan Hilir. Namun hanya perlu pengelolaan yang bagus sehingga saat
ini hasilnya masih belum diketahui.
Dijelaskannya, Kabupaten Rokan Hilir dengan kabupaten Supiori
juga sama sama daerah perbatasan yakni masih ada pulau terdepan. Ditambahkannya
daerah kabupaten Supiori memiliki tiga titik daerah perbatasan yakni
diantaranya berbatasan dengan lautan pasifik
dan juga berbatasan dengan Palau. Namun disebutnya kabupaten Supiori belum
punya kapal pengawas.
Dikatakannya APBD Kabupaten Supiori sebesar 500 Milyar rupiah .
Sementara wilayah kabupaten Supiori dengan 5 (lima) Distrik (kecamatan,red) dengan
sebanyak 38 kampung (kepenghuluan,red). Di Kabupaten Supiori sebanyak 420 suku
dan bahasa namun sehari-hari berbahasa Indonesia. Dikatakan Setdakab Supiori
ini Pemdakab Supiori mengkucurkan dana APBD sebesar 1 Milyar rupiah perkampung.
Jikalau kampung tersebut berpenduduk banyak maka 2 Milyar rupiah perkampung,
sebutnya. Kemudian itu, lanjutnya mengatakan bahwa beras miskin (Raskin)
dibayar oleh Pemda. Sedangkan jika masyarakat tidak terjaring jamkesmas
dimasukkan asuransi.
“Jikalau rujukan sakit dibiayai dengan dana sebesar 800 juta rupiah
yang disebut dana rujukan,”pungkasnya. (andi krc)
