125 guru PAUD se Rohil uji kompetensi

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Sedikitnya 125 guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) se-Kabupaten Rokan HIlir (Rohil) melaksanakan kegiatan uji kompetensi guru PAUD. Kegiatan ini ditaja oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

Demikian dikatakan oleh kadisdik Rokan Hilir Drs Surya Arfan,MSi kepada KABARROHIL ketika dihubungi, kamis (13/9).

Dia menjelaskan pelaksanaan uji kompetensi para guru PAUD ini di gelar di aula gedung serbaguna SMPN 1 Bangko jalan Sumatera Bagansiapiapi pada hari ini (kamis,13/9,red).

Sebelumnya, 125 para guru PAUD ini pada hari Rabu (12/9) kemaren telah melaksanakan kegiatan uji praktek yang di laksanakan di PAUD Bintang Kecil jalan Selamat bagansiapiapi.

“Kemaren rabu para guru PAUD ini telah melaksanakan uji praktek,”tandasnya. (andi krc)    

Muchtar Luthvie sebut Minyak Goreng sania Produksi PT Salim Ivomas di Rokan Hilir

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Pabrik pengolahan minyak goreng bimoli sudah ada di daerah Rokan Hilir. Tempat pengolahan minyak dari biji karnel kelapa sawit tersebut berada di daerah Baganbatu kecamatan Bagansinembah.

Demikian dikatakan oleh Kadisperkebunan Rokan Hilir H. Mukhtar Luthvie kepada KABARROHIL ketika ditemui di saat ikut menghadiri siding paripurna penyampaian jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Rohil di gelar di Gedung DPRD jalan Merdeka Bagansiapiapi, kamis (13/9).

“Saat ini di pamerkan di Expo Riau di Pekanbaru,”tuturnya.

Dia mengatakan Pengolahan minyak Goreng dari biji karnel kelapa sawit tersebut sudah lama beroperasi di daerah Rokan Hilir. Perusahaan pengolah minyak goreng tersebut di produksi oleh PT Salim Ivomas dengan memproduksi minyak goreng Sania.

“Minyak goring Sania produksi PT Salim Ivomas telah lama berproduksi di Rokan Hilir,”tandasnya. (andi krc) .

Kadis Perkebunan sambut baik usulan fraksi Golkar Plus tentang MoU dana hibah hasil perkebunan untuk tingkatkan PAD Rohil

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Tentang hasil study banding para anggota DPRD Rokan Hilir yang mengusulkan tata cara untuk meningkatkan sumber PAD (Pendapatan Asli daerah,red) di bidang pajak hasil perkebunan seperti yang dilakukan di provinsi Jambi sangat disambut baik oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Demikian dikatakan oleh Kadisdik Perkebunan Rokan Hilir H. Muchtar Luthvie ketika ditemui KABARROHIL di sela menghadiri siding paripurna jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Rokan Hilir di gedung DPRD Rohil jalan Merdeka bagansiapiapi,Kamis (13/9).

“Kita akan telaah dan kaji terlebih dahulu dengan mengundang para perusahaan-perusahaan perkebunan di daerah Rokan Hilir,”katanya.

Dia mengatakan tentunya perusahaan yang beroperasi di wilayah Rokan Hilir terlebih dahulu di inventarisir oleh dinas perkebunan. Selanjutnya dilakukan pertemuan untuk membicarakan permasalahan tersebut dengan pihak perusahaan. Kemudian itu, lanjutnya mengatakan dilakukan kesepahaman dengan menanda-tangani MoU antara pihak perusahaan dan pemerintah daerah Rokan Hilir

Disebutnya jikalau saja terealisasi MoU hibah sebesar 10 rupiah per kilogram hasil sawit maka akan dapat meningkatkan PAD Rokan Hilir selain DBH migas.

“Sekarang sedang membuat telaah dan kajian tentang hal tersebut,”tandasnya. (andi krc)

Tanggapan Pemerintah daerah tentang pencemaran air sungai Rokan, peralatan endoscopy, Bor Tulang dan abrasi jembatan jumrah.

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Mengenai pencemaran yang terjadi disepanjang sungai Rokan di kepenghuluan air hitam kecamatan Pujud yang berdampak pada perekonomian masyarakat yang sebahagian bermata pencaharian nelayan yang juga berdampak terhadap kesehatan maka Pemerintah Daerah Rokan Hilir melalui Bapedalda Rohil akan melakukan peninjauan disepanjang aliran sungai Rokan khususnya di kepenghluan air hitam untuk pengambilan simple atau contoh air yang berguna untuk dibawa ke laboratotium untuk mengetahui tingkat pencemaran yang terjadi. Demikian dikatakan oleh Wabup H.Suyatno dalam menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi di sidang paripurna DPRD Rohil jalan Merdeka Bagansiapiapi, kamis (13/9).

“Selanjutnya disusun rencana langkah penanggulangan yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan pencemaran tersebut,”tuturnya.

Sedangkan menanggapi pandangan umum fraksi kebangkitan Nasional Sejahtera (KNS) agar para kontraktor yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan untuk ditindak tegas. Pemerintah dalam hal ini terlebih dahulu akan menginventarisir kegiatan yang sampai saat ini penyelesaian fisiknya belum terselesaikan. Setelah di inventaris maka akan di koordinasikan dengan SKPD yang nantinya diharapkan dapat merumuskan langkah-langkah dan tindakan yang akan diambil sesuai dengan permasalahan yang ditemukan.

Tentang alat Endoscopy dan Bor tulang yang dianggarkan dalam rancangan perubahan APBD tahun 2012 pada RSUD Dr Pratomo disampaikan bahwa pengoperasian peralatan tersebut telah memiliki tenaga dokter penyakit dalam yang telah terlatih sebagai operator endoscopy.

"Tahun ini direncanakan akan dilatih tenaga tambahan sebagai operator dan asisten operator endoscopy,"ujarnya.

Sedangkan untuk peralatan bor tulang saat ini telah memiliki dua orang dokter spesialis bedah yang dapat menggunakan alat tersebut sesuai kompetensinya.

Berkenaan dengan abrasi yang terjadi di kawasan jumrah kecamatan Rimba Melintang yang telah mengancam eksistensi jembatan jumrah sebagai penghubung lintas Bagansiapiapi ke Ujung Tanjung telah dibicarakan pada musrenbang tingkat provinsi Riau, karena jalan dan jembatan tersebut penanganannya merupakan tanggung jawab pihak provinsi Riau.

"Karena jembatan tersebut merupakan urat nadi transportasi menuju kota Bagansiapiapi maka pemerintah daerah melalui dinas bina marga dan pengairan akan melakukan konsultasi dengan ahli kontruksi yang ada untuk menentukan langkah terbaik yang harus diambil dalam menangani masalah tersebut,"pungkas wabup H.Suyatno. (andi krc)

Pemerintah daerah beri jawaban pandangan umum fraksi di Paripurna DPRD Rohil

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Rapat paripurna penyampaian jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi fraksi tentang rancangan perubahan apbd kabupaten rokan hilir ta 2012 dan penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas perda no 6 tahun 2011 tentang PBB pedesaan dan perkotaan di gelar di ruang sidang utama dprd rohil jalan merdeka Bagansiapiapi, Kamis (13/9).

Sidang Paripurna tersebut dihadiri 26 anggota dari 40 anggota DPRD Rohil yang dipimpin oleh wakil ketua DPRD Rohil Drs Jamiluddin didampingi wakil ketua DPRD Rohil Muh .Ridwan,Sip. Dari pihak pemerintah daerah tampak wabup H. Suyatno dan kepala dinas badan dan kantor di lingkungan pemdakab Rokan hilir. Tampak hadir kapolsek Bangko Kompol Hamrizal Nasution S.Sos, hadir juga dari forkopimda diantaranya kejari Bagansiapiapi Muh Zaenuddin,SH.MH, Ketua pengadilan Ujung Tanjung Wuryanta,SH.MH dan kepala Pengadilan agama yang baru Drs H.Affedri yang adalah dari pengadilan agama Anambas.

Dikatakan Jamiluddin sidang paripurna sudah memenuhi kuorum. Dia mengatakan pada paripurna lalu semua faraksi telah menyampaikan pandangan umum. Sesuai ketentuan yang ditetapkan maka dilakukan sidang paripurna ini. Pada hari ini bupati diwakili oleh wabup H.Suyatno menjawab pandangan umum yang mengakhiri pembicaraan tingkat satu.Selanjutnya akan dilanjutkan pembicaraan tingkat II.

Wabup H.Suyatno membacakan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Rokan Hilir Tahun anggaran 2012  saat sidang paripurna di gelar di ruang sidang utama DPRD Rohil jalan Merdeka Bagansiapiapi, Kamis (13/9).

"Kami yakin dan percaya bahwa seluruh keinginan, harapan dan masukan dari anggota DPRD yang telah disampaikan melalui pandangan umum fraksi adalah untuk kesempurnaan rancangan perda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2012 serta untuk kemajuan dan kesejahteraan Rokan Hilir pada umumnya,"ujar wabup H.Suyatno dalam jawaban pemerintah yang dibacakannya.

Dikatakan  wabup Suyatno  tidak dapat dipungkiri bahwa ketergantungan pendapatan daerah terhadap dana bagi hasil (DBH) masih sangat besar, khususnya bagi hasil minyak bumi dan gas yang merupakan sumber daya alam (SDA) yang tidak dapat diperbaharui. Hal ini, lanjutnya dapat dilihat dari struktur pendapatan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dimana disebutnya kontribusi pendapatan asli daerah hanya berkisar 7 hingga 8 persen dari total pendapatan daerah. Hingga perlu langkah antisipasi persiapan apabila SDA tersebut tidak dapat memberikan sumbangan berarti bagi pendapatan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah melalui Dispenda dan SKPD terkait lainnya berupaya untuk meningkatkan PAD dari 11 jenis pajak dan 17 retribusi dimana pemungutannya telah menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Disebut wabup, sektor-sektor PAD yang masih mungkin untuk dikembangkan adalah di sektor pajak hotel, pajak restoran, galian "C", pajak sarang burung walet, pajak air tanah, BPHTB dan pajak reklame. Sementara di sektor retribusi pajak peningkatan diharapkan dari retribusi parkir, retribusi pasar, retribusi IMB, dan retribusi HO.

"Untuk jenis pajak dan retribusi lainnya masih dalam tahap pengembangan,"ujarnya.

Disebutnya, disahkannya perda tentang pajak dan retribusi nantinya akan menjadi dasar peningkatan PAD dimasa mendatang. Lanjutnya mengatakan perda tersebut belum dapat dilaksanakan mengingat saat ini instansi terkait sedang dalam tahap penyusunan petunjuk teknis pelaksanaannya.

"Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang kewenangannya juga telah digerikan kepada daerah terhitung per 1 januari 2013 telah dapat dilaksanakan oleh pemerintah rokan hilir dan diharapkan akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pad,"katanya.

Lanjutnya mengatakan, untuk pelaksanaannya , disebutnya nanti telah dilakukan persiapan seperti pendataan ulang Pajak Bumi dan bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan hampir seluruh kecamatan di Rohil, juga menyusun rencana perubahan struktur organisasi dan tata kelola dinas pendapatan guna mendukung pelaksanaan pemungutan PBB perdesaan dan perkotaan kemudian mengirimkan tenaga untuk menjalani pendidikan seperti di sekolah tinggi akuntansi negara serta mengikuti bimbingan, pendidikan dan latihan yang nantinya diharapkan dapat membantu pelaksanaan kegiatan tersebut.

"Disamping itu juga telah disiapkan perangkat IT dan perangkat pendukung lainnya,"katanya.

Dijelaskannya, dalam kesempatan ini menyampaikan rancangan perubahan atas Perda no 6 tahun 2011 tentang PBB perdesaan dan perkotaan. Hal ini, disebutnya didasarkan atas surat direktorat jenderal perimbangan keuangan no S-240/MK.7/2012 tanggal 23 April 2012 tentang pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) tahun 2013 dan surat direktur pajak daerah dan retribusi daerah no S-158/PK.3/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang penetapan tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

Menanggapi pandangan umun fraksi PDI-P dikatakan wabup tunjangan untuk guru yang berstatus pns didaerah terpencil telah dianggarkan sebesar Rp 3.435.300.000,_ dimana penerimaannya diberikan setiap bulan sejalan dengan pembayaran gaji pns. Sedangkan untuk pembayaran honor guru berstatus honorer belum dapat dibayarkan. Hal ini disebabkan banyaknya jumlah guru honorer yang penempatannya terpencar di seluruh kabupaten rokan hilir sehingga proses penyelesaian administrasi keuangannya membutuhkan waktu yang agak lama.

"Kedepan kami akan berupaya agar pembayaran honor tersebut dapat dilaksanakan setiap dua bulan,"katanya.

Sedangkan pemerataan pembangunan terus diupayakan dalam penyusunan program dan kegiatan yang direncanakan dalam membuka keterisoliran daerah rohil. Dimana disebutnya pelaksanaannya tetap akan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, mengingat besarnya anggaran yang terserap dalam membangun seluruh infrastruktur yang dibutuhkan seperti yang sedang dilakukan membuka keterisoliran kecamatan Pasir Limau Kapas (palika).

"Sebagai informasi pada anggaran perubahan apbd tahun angaran 2012 pemerintah daerah rokan hilir telah menganggarkan kegiatan penyusunan DED pembangunan jalan poros bagan sinembah menuju simpang kanan yang insya allah pembangunan fisiknya dianggarkan di RAPBD tahun 2013 dan disusul pembangunan infrastruktur daerah lain yang masi terisolasi,"ujarnya.

Sedangkan tentang alokasi peningkatan sarana penunjang pelayanan kesehatan ambulan di RSUD Dr Pratomo masih dipertimbangkan dan dapat dibahas dalam pembahasan selanjutnya. Sedangkan untuk pelelangan aset daerah yang memenuhi syarat untuk dilelang, disebut wabup ada beberapa tahapan yang perlu untuk dilaksanakan. Dimana tahapan tersebut memerlukan kesiapan yang matang sehingga dalam pelaksanaannya nanti tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Sebagai langkah awal saat ini pemerintah daerah melalui bagian perlengkapan sekretariat daerah sedang melakukan invemtarisasi aset daerah,"katanya.

Menanggapi fraksi demokrat tentang keinginan fraksi agar struktur organisasi skpd rokan hilir agar ditinjau ulang dapat dipahami. Disebutnya sejalan dengan hal tersebut melalui bappeda rokan hilir telah melakukan kajian tentang pelaksanaan peraturan pemerintah no 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah. Selanjutnya pemerintah daerah akan mempertimbangkan hasil rekomendasi kajian tersebut.

Sedangkan menanggapi fraksi persatuan bintang kebangsaan dan fraksi kebangkitan nasional sejahtera terkait masalah pt andika pratama sawit lestari yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit.

"Hingga saat ini pt andika pratama sawit lwstari belum memiliki perijinan yang sah baik pelepasan kawasan hutan, izin usaha perkebunan maupun hak guna usaha dan izin lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku,"tuturnya.

Dijelaskannya, areal yang dikerjakan oleh pt andika pratama sawit lestari terdapat di dua kabupatem yakni rokan hilir dan rokan hulu. Sedangkan permasalahan yang terjadi dilapangan terdapat dua kubu yang bersengketa terhadap areal perkebunan yang dimaksud yakni kelompok tai maju bersama dan kelompok masyarakat. Dikatakannya untuk melakukan inventarisasi terhadap areal yang diakui kelompok tani maju bersama diperoleh hasil areal yang diakui oleh kelompok tani maju bersama terdiri dari delapan belas kelompok tani masyarakat yang telah melakukan kerjasama dengan pt andika pratama sawit lestari tersebut seluas kurang lebih tiga ribu enamratus empat puluh lima koma tiga puluh dua hektar dari kurang lebih 5000 hektar yang dikerjasamakan terletak dikawasan hutan produksi tetap.

Dalam waktu dekat pemerintah daerah melakukan peninjauan tahap kedua untuk melaksanakan inventarisisasi areal yang diakui oleh masyarakat selanjutnya diadakan pertemuan untuk membahas permasalahan tersebut,

"Dapat kami informasikan bahwa permasalahan pt andika pratama sawit lestari terkait perambah kawasan hutan saat ini dalam tahap penyelidikan dari kepolisian daerah riau,"ujarnya.

Sedangkan untuk desa putat pemerintah daerah telah membangun sarana prasarana kantor kepenghuluan di kepenghuluan putat kec tanah putih. Kemudian pembangunan infrastruktur jalan, rumah kayak huni serta pembangunan infrastruktur pedesaan yang telah dimulai sejak 2011 lalu. (andi krc)