Agustiar,Sag sebut Pendidikan agama anak diawali dari keluarga

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Maraknya tawuran pelajar di Jakarta di pemberitaan saat ini tidak sepenuhnya merupakan tanggung-jawab guru semata. Hal ini merupakan tanggung-jawab bersama. Demikian ditegaskan oleh Kepala Kemenag Rokan Hilir (Rohil) Agustiar,Sag ketika dimintai komentarnya oleh KABARROHIL terkait maraknya tawuran pelajar saat ini ketika ditemui di Kantor kemenag Rohil jalan Pelabuhan Baru Bagansiapiapi, Rabu (26/9).

Dikatakan Agustiar, masalah pendidikan ini ada 4 (empat) yang bertanggung-jawab yakni orangtua, guru, pemerintah dan masyarakat. Disebutnya maraknya tawuran pelajar diluar jam sekolah merupakan persoalannya yang tidak sepenuhnya hanya pada guru saja melainkan hal  ini tergantung dari kepribadian anak atau siswa sendiri. Lanjutnya menjelaskan, misalnya kurang perhatian dari orang tua kepada anak dan juga pendidikan agama yang dirasa kurang.

Disebutnya, dua jam sehari mempelajari ilmu agama tidaklah cukup untuk siswa. Oleh sebab itu pendidikan agama terutama pendidikan akhlaq perlu diperbanyak. Dijelaskannya, sedangkan saat ini di sekolah umum tentang jam pelajaran pendidikan agama sangat sedikit. Oleh sebab itu pemahaman tentang agama hanya sepintas lalu saja.

"Apalagi jikalau orang tua tidak memperhatikan anaknya,"tuturnya.

Disebut Agustiar,Sag, pengaruh banyaknya permainan games dan zaman teknologi “internet” saat ini juga merupakan salah satunya. Oleh sebab itu pemerintah harus juga ikut mengatasi permasalahan ini. Kemudian di sekolah yang kebanyakan melakukan ekstra korukuler tentang drum band, kesenian, dan olahraga tidak diiringi bidang pendidikan agama. Disebutnya idealnya pendidikan agama disekolah umum itu empat jam sehari.

Disamping pengetahuan sekolah, disebut Agustiar,SAg ,maka dirumah anak juga harus diperhatikan. Karena guru hanya mengawasi siswa disaat jam sekolah saja. Namun itu, disebutnya mendidik siswa tersebut dimulai dari keluarga terlebih dahulu.

"Mendidik anak itu dari keluarga terlebih dahulu. Dirumah dimantapkan lagi pendidikan agama,"pungkasnya. (andi krc)

Ka.kantor kemenag Rohil sebut hari Kamis (27/9,red) pengumpulan koper 321 JCH di gedung serbaguna

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Meskinpun pada tahun ini (2012,red) Halimah binti Parit dengan nomor 00042329 JCH Rokan Hilir beralamat Jl jenderal Sudirman Baganbatu kecamatan Bagansinembah gagal untuk menunaikan ibadah haji. Namun hak dirinya menunaikan ibadah haji tersebut bisa dilakukan di tahun mendatang. Hal ini  berdasarkan surat pengunduran diri Halimah binti Parit yang menyatakan sakit dengan melampirkan surat keterangan diagnose dari Balai Pengobatan klinik Permai Baganbatu. Demikian ditegaskan oleh kepala Kemenag Rokan Hilir Agustiar,Sag ketika ditemui KABARROHIL di ruang kerjanya kantor kemenag Rohil jalan Pelabuhan Baru Bagansiapiapi, Rabu (26/9).

“Halimah binti Parit nanti ditempatkan di daftar tunggu tahun depan,”tuturnya.

Karena, menurut Agustiar,Sag bahwa Halimah binti Parit telah melakukan kewajibannya serta telah mengurus pasport dan lain sebagainya. Hanya mungkin karena kehendak Allah yang belum karena kesehatan dirinya yang tidak memungkinkan untuk menunaikan ibadah haji.

Lebih lanjut, disisi lain Kepala Kemenag Rokan Hilir Agustiar,Sag menjelaskan bahwa kesiapan pemberangkatan sebanyak 321 JCH Rokan Hilir tersebut sudah sesuai dengan jadwal. Sedangkan koper para JCH tersebut dikumpulkan besok (Kamis 27/9,red) di Gedung Serbaguna jalan Utama Bagansiapiapi. Diharapkan olehnya agar para JCH tidak membawa barang-barang cair di dalam koper tersebut.

"Besok pengumpulan koper JCH Rokan Hilir di gedung serbaguna jl Utama Bagansiapiapi,"tandasnya. (andi krc)

Evaluasi perijinan, Tim provinsi langsung turun ke PKS

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Beberapa hari lalu Tim evaluasi dari provinsi Riau melakukan pengecekan legalitas dan perijinan di beberapa tempat pengolahan kelapa sawit (PKS) di wilayah kabupaten Rokan HIlir (Rohil). Dinas perkebunan kabupaten Rokan Hilir hanya sebagai pendamping dalam hal ini. Demikian disebut Kadis perkebunan Rokan Hilir (Rohil) H.Muchtar Luthvie,SH kepada KABARROHIL ketika ditemui di Bagansiapiapi, Rabu (26/9).

“Dua PKS secara acak sebagai contoh di Baganbatu mereka evaluasi,”ujar Muhtar Luthvie.

Dalam melakukan evaluasi tersebut, lanjut Kadisbun ini Tim di ketuai oleh Kadis Perkebunan Provinsi Riau dengan anggota pihak Bapedal Provinsi Riau, Dispenda Provinsi Riau, BPN Riau, dan Dinas kehutanan provinsi Riau. Kadis perkebunan ini menyebut Dinas perkebunan Rokan Hilir hanya sebagai pendamping dalam hal ini.

Disaat evaluasi tersebut masih ada terdapat PKS yang ditemukan belum memiliki ijin. Bahkan ada juga yang belum lengkap, sehingga mereka meminta tenggang waktu atau tempo seminggu untuk melengkapi ijin tersebut. Jika tidak memenuhi dalam tempo seminggu maka PKS itu bakal ditutup.

Menurut data yang diperolah, Kadis perkebunan ini menjelaskan bahwa PKS di daerah Rokan Hilir sebanyak 22 PKS.

“Selama ini hanya sebagian PKS yang ada ijin,”terangnya.

Disebut kadisbun, Tim dari Provinsi Riau tersebut mengevaluasi terhadap PKS tentang ijin operasional, Amdal, dan Ijin lahan.

“Hampr rata-rata PKS di Rokan Hilir tidak ada ijin,”tuturnya.

Dari hasil evaluasi setelah didata Tim Provinsi mengatakan atas intruksi Gubri jika seminggu tidak ada ijin juga maka mereka bakal ditutup.

Kadisbun mengatakan dilakukan sidak terhadap PKS tersebut dapat meningkatkan PAD karena membayar pajak dan retribusi perijinan. Selain itu dapat juga mengontrol harga TBS..

“Untuk meningkatkan PAD dan juga mengontrol harga TBS,”tandasnya. (andi krc).