Bupati Annas Sambut Wabup Drs Yan Imbab, ketua DPRD Supiori DR.Dra.Hulda Ida Imbiri,MM dan rombongan kunker ke Rohil

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Kabupaten Supiori Provinsi Papua Barat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke daerah kabupaten Rokan Hilir (Rohil). Rombongan disambut bupati Rokan Hilir H.Annas Maamun, ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan, Ketua TP PKK Hj Latifah Hanum Annas, ketua KPU Rohil H.Azhar Syakban serta sejumlah Asisten, kepala dinas, badan dan kantor dilingkungan Pemdakab Rokan Hilir. Rombongan langsung disambut dengan makan bersama di rumah makan pinggir sungai Rokan.   

Kabupaten Supiori merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Biak Numfor di tahun 2004 lalu. Kabupaten Supriori dipimpin oleh Bupati Fredrik Manufandu,SH,MH,MM dengan wakil Bupati  Drs Yan Imbab periode  2011-2016. Demikian dikatakan oleh Setdakab Supiori, Dairi Manulang ketika ditemui KABARROHIL di tepian sungai Rokan daerah Perkantoran jalan Kecamatan Bagansiapiapi, Selasa (17/7).

Rombongan sebanyak 30 orang tersebut diantaranya juga ikut para nelayan dari Distrik (kecamatan,red) Supiori Barat sebanyak 1 orang, Distrik Mapia Kepulauan sebanyak 1 orang, dan Distrik Kepulauan Aruri sebanyak 4 orang.

“Penghasilan rata-rata penduduk Supiori dibidang perikanan dan kelautan,”ujarnya.

Disebutnya, luas daerah Kabupaten Supiori 500 ribu meter persegi dengan penduduk berkisar 22.000 jiwa yang pada umumnya hidup sebagai nelayan. Dijelaskannya bahwa rombongan dari kabupaten Supiori yang berkunjung ke daerah Rokan Hilir adalah ketua DPRD Supiori DR.Dra.Hulda Ida Imbiri,MM, Wakil ketua DPRD Supiori Faka Fiar Wabup Supiori Drs Yan Imbab, Asisten II Supiori Madia Gasi, dirinya Dairi Manulang selaku Setdakab Supiori, kadisperindag dan koperasi Adrianur Kawer dan anggota DPRD Supiori Demi Kawer dan sejumlah Nelayan.

“Sedangkan Bupati Supiori Fredrik Manufandu,SH,MH,MM tidak bisa hadir karena ada tugas di Papua. Oleh sebab itu beliau diwakili oleh Wabup Drs Yan Imbab,”ujar Setdakab Supiori yang berasal dari Sumut yang mengakui baru 26 tahun tinggal di daerah Papua.

Dikatakannya, Pemdakab Supiori bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke daerah Rokan Hilir ini karena disebutnya ingin belajar secara langsung dimana masing-masing daerah memiliki potensi yang sama.

"Kita ingin bisa membuat ikan asin. Bahkan jikalau perlu dikontrak agar mau untuk mempraktekkannya langsung di daerah Kabupaten Supiori,”katanya.

Selain itu, ditambahkan oleh Setdakab Supiori ini, kabupaten Supiori juga memiliki potensi dibidang pariwisata alam. Karena kabupaten Supiori memiliki gugusan pulau kepulauan Mapia. Disebutnya, di pulau tersebut ada terumbu karang dan ikan. Oleh sebab itu saat ini potensi tersebut sedang dipromosikan. Kepulauan tersebut berlokasi kurang lebih 185 mil laut diutara kabupaten  Supiori.

Kemudian itu, ditambahkannya permasalahan iIlegal fishing hampir sama dengan daerah Rokan Hilir. Karena illegal fishing di kabupaten Supiori sangat tinggi. Dijelaskannya illegal fishing banyak dilakukan oleh para nelayan Taiwan dan Philipina, sebutnya.

“Kami kunker ke Rokan Hilir ingin tahu langsung  pengalaman dibidang perikanan,”ujarnya.

Disebutnya kalau potensi di bidang perikanan mungkin masih kalah Kabupaten Rokan Hilir. Namun hanya perlu pengelolaan yang bagus sehingga saat ini hasilnya masih belum diketahui.

Dijelaskannya, Kabupaten Rokan Hilir dengan kabupaten Supiori juga sama sama daerah perbatasan yakni masih ada pulau terdepan. Ditambahkannya daerah kabupaten Supiori memiliki tiga titik daerah perbatasan yakni diantaranya  berbatasan dengan lautan pasifik dan juga berbatasan dengan Palau. Namun disebutnya kabupaten Supiori belum punya kapal pengawas.

Dikatakannya APBD Kabupaten Supiori sebesar 500 Milyar rupiah . Sementara wilayah kabupaten Supiori dengan 5 (lima) Distrik (kecamatan,red) dengan sebanyak 38 kampung (kepenghuluan,red). Di Kabupaten Supiori sebanyak 420 suku dan bahasa namun sehari-hari berbahasa Indonesia. Dikatakan Setdakab Supiori ini Pemdakab Supiori mengkucurkan dana APBD sebesar 1 Milyar rupiah perkampung. Jikalau kampung tersebut berpenduduk banyak maka 2 Milyar rupiah perkampung, sebutnya. Kemudian itu, lanjutnya mengatakan bahwa beras miskin (Raskin) dibayar oleh Pemda. Sedangkan jika masyarakat tidak terjaring jamkesmas dimasukkan asuransi.

“Jikalau rujukan sakit dibiayai dengan dana sebesar 800 juta rupiah yang disebut dana rujukan,”pungkasnya. (andi krc)