BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Ketua DPRD Rokan Hilir Nasrudin Hasan meninjau
langsung barang bukti (BB) kapal
penangkap ikan dengan menggunakan trowl di pos Polairud Rokan Hilir
jalan pelabuhan baru ujung Bagansiapiapi, Sabtu (5/11). Dilokasi tersebut ketua
DPRD Rohil tersebut langsung melihat sebelas kapal yang ditambatkan disepanjang
pesisir pelabuhan polairud Rohil yakni satu kapal penangkap ikan trowl buatan
thailand, satu kapal trowl buatan Bagansiapiapi, dan sembilan kapal trowl mini
dari nelayan barombang dan tanjung balai.
Ketika ditemui KABARROHIL dilokasi, Ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan menegaskan bahwa
DPRD Rohil mendukung operasi yang dilakukan oleh Diskanlut Rohil dalam menegakkan
aturan-aturan dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah perairan Rokan
Hilir.
“Dengan maraknya para penangkap ikan secara illegal di wilayah perairan
Rohil dapat mengakibatkan kerugian terhadap pemasukan daerah dan negara. Begitu
juga berdampak menyusahkan terhadap masyarakat nelayan tradisional Rokan
Hilir,”ujar Nasrudin Hasan.
Ditegaskannya anggota DPRD Rohil akan senantiasa melakukan pengawasan
terhadap jalannya proses hukum tersangka dan barang bukti kapal ikan yang
ditangkap. Disebutnya terkhusus terhadap kapal penangkap ikan buatan thailand
yang begitu canggih yang ditangkap beroperasi di perairan wilayah Rokan Hilir.
“Agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku illegal fishing, sebaiknya BB
disita oleh Negara dan para pelaku dihukum menurut hukum yang berlaku,”tandasnya.
Dikatakannya, operasi yang dilakukan rutin oleh Diskanlut Rohil sangat
didukung karena dapat mengawasi illegal fishing di perairan Rohil. Karena disebutnya, masyarakat nelayan tradisional sangat tergantung dari potensi
hasil laut di wilayah perairan Rohil sebagai mata pencaharian menyambung
kehidupan keluarga mereka.
Ditambahkannya, DPRD Rohil mendukung
hal tersebut tentunya dengan bersama pemerintah daerah akan menambah anggaran
Diskanlut Rohil agar dapat melakukan operasi pengawasan pulau terluar dan perairan
daerah Rohil dengan maksimal.
“Untuk memenuhi agar Diskanlut Rohil
senantiasa pro aktif melakukan monitoring pengawasan dan pemulihan
kehidupan nelayan tradisional tentunya dengan membantu menambah fasilitas agar
kerja dapat dengan maksimal. DPRD Rohil bersama pemerintah daerah akan
meng-anggarkan kebutuhan Diskanlut sesuai dengan kebutuhan daerah,”pungkasnya.
(andi wrc) .
Tidak ada komentar:
Posting Komentar