Pelbagai pandangan umum yang
disampaikan oleh fraksi di DPRD Rohil. Pada umumnya mendukung kemajuan program
pemerintah daerah namun fraksi PBK dan KNS masalah pembangunan pedamaran I dan
pedamaran II perlu kajia.n
BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Rapat
sidang pertama awal tahun 2012 anggota DPRD Rokan Hilir (Rohil) di gelar di gedung
wakil rakyat jalan Merdeka Bagansiapiapi, Selasa (10/1). Pada sidang kali ini
untuk mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Rohil terhadap tiga
ranperda. Adapun tiga agenda rapat paripurna yang disampaikan diantaranya
tentang ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Rohil tahun 2012-2016. Selanjutnya, ranperda laporan pertanggung Jawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten Rohil tahun 2010 dan Ranperda tentang APBD Kabupaten
Rohil tahun anggaran 2012. Rapat siding yang dihadiri sebanyak 33 anggota
legislative (Aleg) itu dibuka langsung oleh Ketua DPRD Rohil, Nasrudin Hasan
serta dihadiri Wakil Bupati Rohil, H Suyatno, Wakil Ketua DPRD Rohil, Jamiludin
dan Moh Ridwan, Sekretaris Daerah Rohil yang baru saja dilantik, Drs H Wan Amir
Firdaus,Msi, Sekretaris DPRD Rohil, Roy Azlan,AP, kepala dinas, badan dan
Kantor, dilingkungan pemdakab Rokan Hilir.
Dikatakan ketua DPRD Rokan Hilir
Nasrudin Hasan telah tanpak kemajuan daerah Rokan Hilir saat ini namun demikian,
disebut politisi Golkar ini belum dapat
memenuhi harapan masyarakat pada umumnya.
Karena dikatakannya, masih ada kekurangan sebagai bahan evalusi kedepan. Lanjutnya mengatakan pada masa mendatang akan lebih baik lagi jikalau
dengan usaha dan kerja keras.
Kemudian itu, dikatakan ketua Dewan wakil rakyat ini bahwa agenda
hari ini penyampaian pandangan umum frasksi terhadap RPJMD mendatang.
Sebagaimana dimaksud tersebut maka perlu dibahas ranperda dengan dua tingkat
pembicaraan. Dikatakannya pada saat ini
merupakan pembahasan tingkat pertama.
Mengawali penyampaian umum
pandangan fraksi di DPRD Rohil, juru bicara fraksi Golkar Plus, H. Bahtiar,SH
mengatakan dalam penyampaian fraksinya bahwa sesungguhnya dikatakannya membangun
daerah Rokan Hilir merupakan satu amanah. Dijelaskannya bahwa pembahasan
dilakukan dengan pembicaraan tingkat yakni dilakukan penjelasan oleh kepala
daerah, pandangan umum dari fraksi dan jawaban terhadap pandangan umum fraksi.
Dikatakannya pandangan umum ini
merupakan pertemuan tingkat pertama. Disebutnya dalam pertanggung jawabannya,
Bupati menyampaikan tentang keberhasilan
pelaksanaan pembangunan daerah Rokan Hilir yang sesuai dengan perundangan-undangan
yang berlaku. Ditambahkannya, hal ini Bupati H.Annas Maamun beserta jajarannya
patut diberikan aplus dengan sebaik baiknya. Lanjutnya lagi mengatakan tentang RPJMD
yang mewujudkan Rohil sejahtera di tahun 2016 sehingga dapat disegani daerah
lain. Tentunya, disebut H.Bahtiar,SH jikalau dengan kerja bersungguh-sungguh. Oleh
sebab itu, dikatakannya fraksi golkar plus siap mendukung untuk bekerja keras
membangun daerah Rokan Hilir ini.
Fraksi golkar plus pada
kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada kepemimpinan H. Annas Maamun dan
H. Suyatno yang sangat serius dan dengan niat naluri hati yang cukup tinggi
dalam meningkatkan pembangunan daerah Rohil. Hal ini, disebutnya karena cukup
besarnya perhatian beliau yang dapat menunjukkan kerja terjun kelapangan dalam
pembangunan daerah terutama untuk masyarakat miskin seperti rumah layak huni. Hal ini dikatakannya, fraksi golkar plus mendukung sepenuhnya
program pembangunan untuk khalayak banyak. Diterangkannya bahwa Fraksi golkar ini
diketuai oleh Rasmali,SH dengan sekretaris Karmilasari,S.kom.
"Program rumah layak huni
dan rumah resetlement merupakan salah satu program pemerintah yang berhasil
mensejahterakan rakyat banyak terutama bagi masyarakat miskin,"tandasnya.
Kemudian fraksi PDI Perjuangan,
dengan jurubicaranya Hj Rusmanita
menyampaikan pandangan umum fraksinya.
Dia mengatakan setelah memperhatikan
ranperda maka fraksi PDI-P memandang perlu di tekankan pada bidang pendidikan sebagai
sarat mutlak untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dikatakannya anggaran 20
persen dengan mencakup pemberian bea siswa, pembangunan sarana dan prasarana dan
lain sebagainya perlu didukung. Namun
diharapkan olehnya, agar diperhatikan juga terhadap sarana sekolah yang baru
saja di negerikan. Sedangkan pada sektor kesehatan agar jamkesmas dan jamkesda tepat
sasaran kepada masyarakat miskin. Kemudian itu juru bicara Fraksi PDI-P ini
menginginkan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat di Rumah Sakit Daerah dr
Pratomo Bagansiapiapi. Ditegaskannya jika perlu sarana untuk dilengkapi agar
segera diwujudkan maka disebutnya, fraksi PDI-P mendukungnya.
Sedangkan untuk sektor pertanian diharapkan ada upaya untuk mencari
solusi akibat alih fungsi lahan. Karena disebutnya, dikwatirkan hal ini akan
mengakibatkan berkurangnya luas area lahan pertanian. Kemudian itu ditegaskannya
lagi di bidang infrastruktur fraksinya
memandang perlu penggesaan pekerjaan pembangunan jembatan pedamaran I dan II
sebagai solusi untuk mengatasi keterisolasian daerah tertinggal khususnya
dipesisir pantai. Lanjutnya mengatakan, jika ditemui kendala Fraksi PDI-P siap
membantu pemerintah daerah mencari solusi untuk menyelesaikan dalam satu tahun
anggaran
Selanjutnya tentang pembangunan Bandar
udara (bandara) agar secepatnya dapat direalisasikan karena bandara tersebut sangat
diperlukan sekali oleh masyarakat daerah Rokan Hilir untuk memperingkas waktu
perjalanan. Kemudian itu, diharapkan dana anggaran untuk pemeliharaan
infrastruktur jalan agar jalan yang rusak dapat diatasi sehingga tidak menjadi
rusak lebih parah lagi.
Dijelaskannya kemajuan daerah Rokan
Hilir tidak terlepas dari menyalurkan aspirasi masyarakat seperti pembangunan
jembatan pedamaran yang bisa merangkai daerah terisolir. Dengan demikian sumber pariwisata mampu menambah pendapatan Rohil.
“Sedangkan kampus IPDN suatu
pencapaian yang bagus karena semua daerah sangat mendambakannya,”tuturnya.
Hal senada juga disampaikan oleh
Fraksi Demokrat dengan juru bicara Dodi Saputra. Ditekankannya bahwa upaya lain dalam masalah menuntasakan
kemiskinan didaerah dengan membuka lapangan pekerjaan melalui kerjasama dengan
pihak ketiga (investor). Lanjutnya juga Dodi mengatakan dengan harapan juga
membuka balai latihan kerja sehingga tercipta lapangan pekerjaan memadai yang
mampu menyerap tenaga kerja daerah.
"Fraksi demokrat mengusulkan
perlunya dibangun Balai Latihan Tenaga kerja didaerah,"ungkapnya.
Sementara H. Bachid Madjid juru
bicara fraksi Persatuan Bintang Kebangsaan (PBK) menegaskan perlu pembahasan
selanjutnya yakni masalah penganggaran jembatan pedamaran satu dan pedamaran dua.
Karena, disebutnya eskalasi harga barang
perlu mendapatkan penjelasan selanjutnya. Untuk itu ditambahkan yang
biasa dipanggil Haji Akib ini sebaiknya dibicarakan secara matang. Dikatakannya
pembangunan jembatan pedamaran satu dan pedamaran dua sangat perlu tetapi tidak
diinginkan adanya permasalahan kelak.
Selanjutnya dia minta
penganggaran anggaran langsung dengan SKPD. Sedangkan tenaga honor guru layak
mendapatkan perhatian, oleh sebab itu dana
intensif tersebut dapat berdaya guna. Kemudian itu disentilnya dalam pembayaran
guru honor agar tidak ada tebang pilih. Kemudian haji Akib juga mengkritik
tentang pembinaan dibidang agama dalam
pembacaan alquran. Dirinya menegaskan hasil MTQ di Rengat lalu sebagai peringkat
9 sangat memprihatinkan. Oleh sebab itu, disebutnya agar kedepan anggaran untuk
LPTQ perlu suntikan dana sehingga ditambah mencapai 5 milyar. Hal ini
dikatakannya setelah membandingkan anggaran LPTQ di daerah lain. Tentu
konsekwensinya juga, sebutnya mengutamakan putra daerah.
“Begitu juga tentang honor BPK perlu kita ketahui bahwa dana tersebut
tertunda. Diharapkan untuk tahun
mendatang tidak tertunda lagi,”ujarnya.
Kemudian masalah sengketa lahan,
di sebut juru bicara fraksi PBK sangat banyak permasalahan tentang perselisihan
dan perambahan tanah. Dikatakannya
permasalahan agraria ini harus diperhatikan dengan sangat serius. Disebutnya
ranperda sudah memenuhi sasaran yang hanya perlu dibicarakan dengan pembahasan
bersama lagi.
“Permasalahan lahan ini jika
dibiarkan akan berdampak terusirnya masyarakat Rohil dari kampung halamannya
sendri,”pungkasnya.
Sementara itu fraksi Fraksi
Kebangkitan Nasional Sejahtera (KNS) yang disampaikan oleh Syafruddin menjelaskan
adanya keinginan pemerintah daerah untuk
menambahkan anggaran jembatan pedamaran I dan pedamaran II perlu ditelaah lagi.
Disebutnya perlu perencanaan pembangunan yang lebih matang dalam realisasi mencapai target yang diinginkan. Fraksi ini
berpandangan terjadinya penurunan pendapatan daerah dibandingkan tahun
sebelumnya dikhawatirkan dapat menganggu mobilitas pembangunan didaerah.
“Perlu penjelasan penurunan
pendapatan daerah dibandingkan tahun lalu,”pungkasnya.
Sedangkan ketua DPRD Rokan Hilir Nasrudin Hasan, setelah semua fraksi di DPRD Rohil
menyampaikan pandangan umumnya di ruang rapat utama gedung DPRD Rohil
menjelaskan bahwa pansus pembahasan RPJMD di coordinator oleh dirinya merangkap
anggota. Selanjutnya anggota Dedi Humadi, Dodi Syahputra, Hj Rusmanita,
Zulkifli, Murtono dan bukan anggota Andreas.
Sementara itu, Pansus ABPD Rohil
susunannya yakni Nasrudin hasan sebagai coordinator dan anggota selanjutnya
anggota Darwis Syam, m.Kazim, rashyd Abysar, dan Abu Khoir . Dikatakannya rapat
paripurna dengan menyampaikan masalah pembangunan infrastruktur jalan, masalah
banjir, perikanan dan pertanian juga masalah perambah hutan. Oleh sebab itu
dikatakannya DPRD Rohil akan membentuk panitia khusus (pansus). (andi
krc)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar