BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Mengenai
pencemaran yang terjadi disepanjang sungai Rokan di kepenghuluan air hitam
kecamatan Pujud yang berdampak pada perekonomian masyarakat yang sebahagian
bermata pencaharian nelayan yang juga berdampak terhadap kesehatan maka Pemerintah
Daerah Rokan Hilir melalui Bapedalda Rohil akan melakukan peninjauan
disepanjang aliran sungai Rokan khususnya di kepenghluan air hitam untuk
pengambilan simple atau contoh air yang berguna untuk dibawa ke laboratotium
untuk mengetahui tingkat pencemaran yang terjadi. Demikian dikatakan oleh Wabup
H.Suyatno dalam menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi di sidang paripurna
DPRD Rohil jalan Merdeka Bagansiapiapi, kamis (13/9).
“Selanjutnya
disusun rencana langkah penanggulangan yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan
pencemaran tersebut,”tuturnya.
Sedangkan
menanggapi pandangan umum fraksi kebangkitan Nasional Sejahtera (KNS) agar para
kontraktor yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan
untuk ditindak tegas. Pemerintah dalam hal ini terlebih dahulu akan
menginventarisir kegiatan yang sampai saat ini penyelesaian fisiknya belum
terselesaikan. Setelah di inventaris maka akan di koordinasikan dengan SKPD
yang nantinya diharapkan dapat merumuskan langkah-langkah dan tindakan yang
akan diambil sesuai dengan permasalahan yang ditemukan.
Tentang
alat Endoscopy dan Bor tulang yang dianggarkan dalam rancangan perubahan APBD
tahun 2012 pada RSUD Dr Pratomo disampaikan bahwa pengoperasian peralatan
tersebut telah memiliki tenaga dokter penyakit dalam yang telah terlatih
sebagai operator endoscopy.
"Tahun
ini direncanakan akan dilatih tenaga tambahan sebagai operator dan asisten
operator endoscopy,"ujarnya.
Sedangkan
untuk peralatan bor tulang saat ini telah memiliki dua orang dokter spesialis
bedah yang dapat menggunakan alat tersebut sesuai kompetensinya.
Berkenaan
dengan abrasi yang terjadi di kawasan jumrah kecamatan Rimba Melintang yang
telah mengancam eksistensi jembatan jumrah sebagai penghubung lintas
Bagansiapiapi ke Ujung Tanjung telah dibicarakan pada musrenbang tingkat
provinsi Riau, karena jalan dan jembatan tersebut penanganannya merupakan tanggung
jawab pihak provinsi Riau.
"Karena
jembatan tersebut merupakan urat nadi transportasi menuju kota Bagansiapiapi
maka pemerintah daerah melalui dinas bina marga dan pengairan akan melakukan
konsultasi dengan ahli kontruksi yang ada untuk menentukan langkah terbaik yang
harus diambil dalam menangani masalah tersebut,"pungkas wabup H.Suyatno. (andi
krc)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar