Wabup Suyatno sebut, perumahan murah program kemenpera dengan angsuran cicilan selama 15 tahun.

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Kabupaten Rokan Hilir merupakan satu satunya di provinsi Riau yang mendapatkan program perumahan rakyat murah bekerjasama antara kemenpera dan  perumnas. Jika program ini terlaksana dihimbau kepada masyarakat berbondong-bondong untuk memilikinya. Demikian dikatakan oleh wabup Rokan Hilir (Rohil) H.Suyatno kepada KABARROHIL ketika ditemui di jalan Utama Bagansiapiapi, Selasa (24/4).

Disebut orang nomor dua di pemerintahan kabupaten Rokan Hilir ini, tentang lokasi untuk dibangun perumahan rakyat murah tersebut masih dikonsultasikan kepada Bupati kabupaten Rokan Hilir. Disebut wabup Rohil ini, lahan untuk perumahan rakyat murah tersebut sudah ada namun setelah disetujui bupati dan tentukan berapa luas lahan untuk lokasi rumah murah tersebut barulah dilakukan peninjauan. Dijelaskan wabup, perumahan rakyat murah di peruntukkan untuk masyarakat dalam jangka 15 tahun dengan cicilan diperhitungkan 500 ribu lebih rupiah perbulan. Tentang DP dalam arti uang muka disebut wabup H.Suyatno bisa dengan DP juga bisa tidak dengan DP.

“Dalam waktu dekat dilakukan peninjauan oleh perumnas dan pihak kemenpera,”ujar wabup H.Suyatno.

Wabup mengatakan program kemenpera tersebut per unit rumah murah senilai 35 juta rupiah. Namun disebut Suyatno, jika nilai tersebut diterapkan di kondisi alam wilayah kabupaten Rokan Hilir tentunya akan menghasilkan rumah yang tidak sesuai seperti yang diharapkan.  Dikatakan wabup saat ini saja rumah rakyat layak huni terbuat dari beton dengan lantai keramik menggunakan dana APBD Rohil senilai 80 juta rupiah per unit. Oleh sebab itu diharapkan bupati Annas Maamun pembangunan rumah murah tersebut dananya bisa sharing dengan dana APBD Rohil, sehingga setidaknya anggarannya sama dengan rumah layak huni pemdakab Rohil.

“Kita ingin dana bisa sharing dengan dana daerah agar rumah tersebut tampak bagus. Namun hal ini belum dibicarakan dengan pihak pusat apakah dana pembangunan rumah murah program kemenpera tersebut bisa sharing dengan dana daerah,”pungkasnya. (andi krc)