BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Dalam
rapat dan sidang Paripurna DPRD dalam penyampaian laporan Keterangan
Pertanggung-jawaban (LKPJ) Bupati dan wabup Rokan Hilir (Rohil) Tahun Anggagan
(T.A) 2011 ini dihadiri oleh 34 anggota dari 40 anggota DPRD Rohil. Acara itu
langsung dihadiri Bupati Rohil H.Annas Maamun, wabup H.Suyatno, Kejari Rohil
Muh Zainuddin,SH, ketua PN Wuryanta,SH, ketua Pengadilan Agama dan sejumlah
kepala dinas dilingkungan Pemdakab Rokan Hilir. Sidang paripurna DPRD Rohil
tersebut langsung dipimpin ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan didampingi oleh wakil ketua DPRD 1 M.Ridwan dan, wakil ketua
DPRD 2 Drs Jamiluddin.
Disebut ketua DPRD Rohil bahwa mendengar
daftar hadir yang disampaikan oleh Sekwan Syamsuri maka disebut ketua DPRD
bahwa kuorum sudah terpenuhi. Dikatakannya tepat pukul 15,00 wib secara resmi
Sidang paripurna dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Dijelaskan oleh
ketua DPRD Rohil bahwa rapat pada kali
ini adalah acara penyampaian laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati dan
Wabup tahun anggaran 2011. Dikatakannya sesuai aturan bupati menyampaikan LKPJ
kepada DPRD Rohil untuk menjelaskan arah kebijakan umum dari pemdakab Rohil.
"Penyampaian ini merupakan
tanggung jawab bupati kepada DPRD Rohil. DPRD hanya memberikan saran terhadap
LKPJ Bupati ini,”tutur Nasrudin Hasan.
Bupati H.Annas Maamun dalam LKPJ
nya mengatakan bahwa kondisi sosial politik secara nasional beberapa waktu lalu sangat berpengaruh terhadap kondisi
daerah. Namun demikian, dikatakannya pembangunan daerah Rokan Hilir tetap berjalan terus tanpa
kendala. Hal ini disebut bupati disebabkan karena program pembangunan daerah
didukung oleh DPRD dan masyarakat didaerah.
"Otonomi daerah sangat
banyak menguntungkan bagi daerah. Daerah kita termasuk daerah penghasil minyak.
Pada tahun 2013 ada sebahagian wilayah kerja Chevron berakhir masa kontrak
kerjanya. Namun hal ini tergantung dari
DPRD Rohil untuk memperpanjang lagi
kontrak kerja dengan PT Chevron atau tidak,"tandas Annas Maamun.
Dijelaskan oleh orang nomor satu
di Rohil ini, diperkirakannya jika pengeboran minyak batang di Rantau Bais
berjalan maka dalam masa mendatang daerah Rohil bisa menjadi daerah penghasil
minyak terbesar di Riau bahkan mungkin nomor dua di Indonesia setelah Kutai.
Sedangkan masalah Perkebunan,
disebut Bupati Annas terkendala karena banyak daerah perkebunan di plot oleh
pemerintah pusat sebagai kawasan hutan. Sampai saat ini dijelaskan oleh orang
nomor satu di Rohil masalah RTRW belum ditanda-tanganinya.
"Sampai sekarang saya belum
menanda-tangani RTRW karena kantor camat Rimba Melintang dan Kawasan kampung
masyarakat bahkan bangunan sekolah untuk masyarakat disebut sebagai kawasan
hutan,"jelasnya.
Disebut Annas Maamun bahwa
potensi sumber daya alam juga kadangkala dapat merusak lingkungan. Oleh sebab
itu dikatakannya dirinya harus serba hati-hati untuk memberikan perijinan, baik
itu perijinan PKS maupun untuk pengeboran minyak. Dijelaskan oleh orang nomor
satu di Rohil bahwa rencana pembangunan jangka menengah pada akhir tahun 2011
sudah berakhir.
Dalam kesempatan ini bupati
H.Annas Maamun juga menerangkan beberapa waktu lalu ada kunjungan anggota DPR
RI dari komisi IV membidangi kelautan, kehutanan dan pertanian. Dia menjelaskan
atas kedatangan dan kunjungan anggota DPR RI terhadap pompanisasi di Jumrah itu
maka kedepan bakal ditambah lagi pompanisasi untuk mencukupi areal pertanian.
"Kemaren daerah Rokan Hilir
telah dikunjungi oleh anggota DPR RI komisi IV di wilayah Jumrah untuk
melihat pompanisasi
pertanian,"terangnya.
Dikatakannya, atas kunjungan DPR RI tersebut maka kedepan
diprogramkan lanjutan pompanisasi pertanian untuk memenuhi areal pertanian di
wilayah jumrah tersebut. Dikatakan orang nomor satu di Rohil ini sesuai dengan
konsep angka-angka yang disebut dapat dibaca dalam konsep LKPJ ini. Namun
disebutnya, perlu juga di ketahui oleh anggota DPRD Rohil tentang yang tidak
bagusnya yang mungkin perlu diketahui.
“Kalau mengikuti konsep ini
tentunya yang bagus saja. Untuk itu saya
juga sampaikan yang masih perlu dipikirkan oleh kita,”tutur H.Annas Maamun.
Bupati Rohil ini menegaskan
seperti pasokan Listrik dan masalah air masih belum memadahi saat ini.
Dikatakannya dibangun travo 8 Mega watt di simpang pedamaran belum selesai.
Begitu juga kunjungan Dahlan Iskan diwaktu menjabat Direktur PLN menjanjikan
bakal dibangun gardu Induk (GI) 30 Mega watt di baganbatu masih belum juga
terealisasi.
Lebih jauh disebutnya, bahwa
indikator sosial penduduk di Rohil per-April 2012 sudah mencapai 734 ribu jiwa.
Dikatakannya, jumlah kepadatan penduduk
di wilayah Rokan Hilir sudah meningkat hingga rata-rata mencapai 150 jiwa
perkilometer persegi. Disebutnya, persoalan kepadatan penduduk dan angka pengangguran bakal meningkat setiap
tahun merupakan persoalan yang perlu dipikirkan. Dijelaskannya upaya pemdakab
Rohil untuk mendirikan perguruan tinggi dan akademi agar dapat menampung
lulusan SMA di daerah sampai saat ini dikatakannya masih belum mendapatkan
ijin.
"Pada tahun ini anak didik
SMA jika lulus 100 persen 6958 siswa, akan dikemanakan anak kita ini. Kita
sudah upayakan agar mendirikan sekolah tinggi namun hingga sekarang ijinnya
belum dapat juga,"kata Bupati Annas.
Dijelaskannya pada sector
ketenaga kerjaan, disebutnya yang memiliki kartu kuning sebanyak 4 ribu lebih
yang telah didata. Jika ditambah lagi pada tahun ini lulusan SMA sebanyak 6958
orang maka bakal banyak angka pengangguran di daerah.
Dikatakannya juga bahwa sarana
dan prasarana sekolah masih terus dibenahi. Disebutnya seperti jumlah sekolah
di kecamatn Batu Hampar dan di kecamatan
Rantau Kopar yang perlu tambahan
sarana sekolah. Hal ini karena sarana sekolah
tidak sebanding dengan kepadatan penduduk mendiami wilayah tersebut.
"SDM kita dibidang
pendidikan saat ini masih kurang. Hal ini kita akui, tetapi kita sudah tekankan
Kadisdik Rohil agar menindak tegas kepada guru yang tidak disiplin. Oleh sebab
itu kita akan pacu terus masalah pendidikan ini,"lugasnya. (andi
krc)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar