BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Sebanyak 30 aleg (anggota
legislative,red) hadir dari 40 aleg DPRD Rokan Hilir (Rohil) pada sidang
paripurna ke-13 masa sidang ke 3 tahun 2012 yang di pimpin wakil ketua DPRD Drs
Jamiluddin didampingi wakil ketua DPRD Muh Ridwan,Sip. Acara tersebut di gelar
di gedung wakil rakyat jalan Merdeka Bagansiapiapi, rabu (10/10). Hadir dalam
siding tersebut wabup H.Suyatno, para unsur forkopimda, setdakab Rohil Drs
H.Wan Amir Firdaus,MSi sejumlah kadis, badan dan kantor dilingkungan pemdakab
Rohil. Kelima Fraksi DPRD Rohil dapat menerima RAPBD untuk di perdakan. Pada
saat itu di serahkan oleh wakil ketua DPRD Rohil M.Ridwan,Sip surat keputusan
tersebut kepada pemerintah Rokan Hilir dalam hal ini diterima wabup H.Suyatno
untuk di perdakan.
Dikatakan oleh Drs Jamaludin bahwa
beberapa waktu lalu bupati telah menyampaikan rancangan RAPBD. Disebutnya
sebagaimana diajukan oleh pemerintah sebesar 2 Triliun lebih. Kedalam RAPBD
tahun 2012 dengan memenuhi ketentuan dan tahapan-tahapan pembahasan.
Dikatakannya pada saat ini telah memasuki tahapan selama 36 hari. Banggar,
dijelaskannya bersifat penting sekaligus fungsi pengawasan sehingga tercipta
standart pelaporan yang siap diperiksa BPK dan BPKP. Karena ditambahkannya APBD
harus rasional, efisien yang berektifitas yang berdaya guna dan berguna.
Dikatakan Jamiluddin, hasil
pembahasan perubahan APBD disampaikan oleh ketua banggar. Oleh sebab itu dalam
sidang paripurna penyampaian laporan banggar dan mengambil keputusan yang
merupakan agenda saat ini akan disampaikan oleh Darwis Syam selku ketua badan
anggaran (banggar,red).
Disebut Darwis Syam dalam
laporannya, dengan adanya perkembangan dari asumsi, maka mengalami perubahan.
Hal ini karena terjadi tambahan selisih silpa, adanya pergeseran pendapatan
belanja. Lanjutnya mengatakan perubahan APBD merupakan satu kesatuan yang
disusun dengan peningkatan dan kemampuan keuangan daerah.
Dijelaskan Darwis Syam, struktur
pendapatan APBD 2012 sebesar Rp 1,778 Triliun menjadi Rp 1,986 Triliun
mengalami peningkatan. Sedangkan Pad mengalami kenaikan karena pajak daerah
semula Rp 10 Milyar menjadi Rp 13 Milyar lebih. Namun disayangkan
retribusi target sebesar Rp 3 Milyar malah menurun sebesar Rp 2,7 Milyar
sedangkan lainnya tetap.
Sebagai mana tercakup pada
ketetapan bersama berjumlah Rp 2,269 Triliun lebih bertambah sebesar Rp 134,7
Milyar lebih sehingga menjadi Rp 2,403 Triliun lebih, yang terdiri dari
pendapatan setelah perubahan Rp 1,989 Triliun lebih. Perubahan tersebut, disebutnya
berdasarkan evaluasi dengan penyesuaian peraturan perundangan yang berlaku.
Dana primbangan 2012 sebesar Rp 1 Triliun lebih setelah perubahan menjadi Rp 1,7
Triliun mengalami kenaikan menjadi Rp 142 Milyar lebih karena alokasi DBH
pemerintah pusat. Penerimaan Rp 838 Milyar lebih sedangkan pajak bumi
bangunan setelah perubahan menjadi Rp 175 Milyar lebih. Mengalami devisit
anggaran sebesar Rp 414 Milyar lebih.
Di katakan oleh ketua Banggar
bahwa kesimpulan dari pendapat fraksi-fraksi yakni fraksi Golkar Plus, Fraksi
PDIP, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Kebangkitan nasional Sejahtera (KNS),
Fraksi Bintang Kebangsaan (Fraksi BK) menjelaskan RAPBD dapat diterima untuk
diperdakan dengan saran.
Fraksi Golkar Plus menyampaikan
saran agar pemerintah dapat menginsentifkan perda dengan pengkajian subjek dan
objek agar menghilangkan kebocorkan. ditambahkannya yang penting dapat
meningkatkannya. Kemudian kepada Dinas perhubungan dan kominfo agar lebih
meningkatkan retribusi parkir.
“Ironisnya kenderaan semakin
banyak sedangkan pajak semakin menurun. Jikalau tidak dapat maka dikaji ulang
untuk melakukan tata cara penarikan retribusi,”tuturnya.
Fraksi PDIP memberikan masukan
jalan provinsi diwilayah Rohil agar ditinjau aspek dan lebar dengan layak
kekuatan tonase jalan sehingga jembatan jumrah yang terjadi abrasi dan lonsor.
Oleh sebab itu, fraksi PDIP menyarankan adanya kerjasama pemerintah Rokan Hilir
dengan pemerintah provinsi Riau untuk menambah kekuatan tonase jalan dan
perbaikan abrasi di jembatan Jumrah. Dikatakannya jikalau perlu dana sharing
antara pemkab Rohil dengan Pemrov Riau.Kemudian itu agar semua honor untuk
tenaga dokter dapat ditingkatkan sebagai upaya meningkatkan kerja didalam
memaksimalkan pelayananan kepada masyarakat,
Fraksi Demokrat menyarankan agar
dalam mengajukan RAPBD agar lebih awal sehingga pelaksanaannya tepat waktu,
Kemudian itu pemerintah dapat meningkatkan PAD dengan melakukan upaya pelatihan
kepada pemungutan pajak dan retribusi, Lanjutnya berharap agar guru profesional
ditempatkan didesa.
“Kiranya mencari solusi agar
pekerja lokal dapat bekerja di perusahaan-perusahaan menambang migas di daerah
Rohil. Juga melakukan upaya maksimal dalam pencegahan perambah
hutan,”pungkasnya. (krc 01)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar