Sabtu, 07 Januari 2012

Anggota dan pengurus BPK serbu kantor camat Bangko terima honor


Sejumlah ketua dan anggota BPK  di kantor camat Bangko tampak raut wajah tanpa senyum meskinpun mereka menerima honor. Mereka kecewa karena honor mereka tidak sesuai dengan apa yang di harapkan.


BAGANSIAPIAPI, KABARROHIL-Sejumlah ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPK) di empat kecamatan yakni kecamatan Sinaboi, kecamatan Bangko, kecamatan batu hampar dan kecamatan pekaitan menerima honorarium jabatan yang di emban kepadanya. Pembayaran tersebut berlangsung di aula kantor camat bangko jalan Utama bagansiapiapi, Sabtu (7/1). Namun setelah menerima honor tersebut tampak raut wajah mereka kecewa karena tidak seperti yang diharapkannya.


“Periode yang lalu honor ketua BPK mencapai lima ratus ribu rupiah sedangkan sekretaris dan anggota menerima sebesar empat ratus ribu rupiah per bulan ditambah dengan dana operasional pertahun sedangkan periode sekarang ini honor ketua BPK hanya 250 ribu rupiah perbulan sementara sekretaris menerima honor dua ratus ribu perbulan dan anggota menerima honor sebesar 150 ribu perbulan. Sementara itu untuk dana operasional nihil sama sekali sedangkan periode lalu ada dana operasional sebesar 5 juta rupiah pertahun,”tutur salah satu BPK yang enggan menyebutkan namanya untuk di publikasikan kepada WARTAWAN ketika ditemui disela-sela menerima honor tersebut di kantor Camat Bangko jalan Utama bagansiapiapi,Sabtu (7/1).


Disebutnya, tentu dengan menurunnya honor tersebut Ia merasa kecewa sekali karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dikatakannya dengan anggaran APDB Rohil yang meningkat semestinya harapan darinya dapat meningkat juga honor mereka.


“Bayangkan saja dengan APBD Rohil yang kurang dari satu Triliun rupiah kita menerima honor lebih besar daripada APBD Rohil yang sekarang sudah 2,004 Triliun lebih,”pungkasnya.


Sejogjanya, lanjutnya mengatakan honorarium mereka minimal sama dengan periode yang lalu dengan dana operasional untuk membantu penghulu dalam mengelola otonomi desa.


Sementara itu, kepala  Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (kepala Bapemas) Rokan Hilir Drs.Ferry.H.Parya ketika wartawan berupaya untuk  menemuinya di kantor Bapemas jalan Bintang Bagansiapiapi, Sabtu (7/1) tidak berhasil jumpa. Sehingga tidak bisa konfirmasi kenapa  dan apa sebab menurunnya honor BPK di kabupaten Rohil.


Informasi yang didapat dan dihimpun, Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPK) di kabupaten Rokan Hilir yang sebelumnya bernama Badan Perwakilan Kepenghuluan  menurut UU 22/1999 tentang pemerintahan daerah yang diatur oleh Peraturan Pemerintah nomor 73 /2005 tentang pemerintahan desa yang menurut UU merupakan badan Perwakilan desa ataupun sebutan nama lainnya. Hal ini  dibentuk di desa untuk mengelola otonomi desa sebagai legislasi di desa yang menjadi mitra kepala desa dalam menjalankan pelaksanaan pembangunan desa.


Seperti disebut didalam UU nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah pada bagian ketiga Badan Perwakilan Desa, pasal 104 berbunyi “Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa”. (andi krc)

Jumat, 06 Januari 2012

Sekjen Kemendagri Kunjung kerja ke IPDN Kampus Rokan Hilir


Sekjen Kemendagri Dyah Angraeni kunjung kerja keIPDN  Kampus Rokan Hilir. Dalam kunker itu, Dyah mengunjungi sarana dan prasarana kampus IPDN. 

UJUNG TANJUNG,KABARROHIL-Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementrian Dalam Negeri, Diah Anggraeni dan PLT Dirjen Menteri Kependudukan, Irman mengunjungi IPDN kampus Rokan Hilir  di jalan Lintas Timur Sumatera, kelurahan Banjar XII, Ujung Tanjung kecamatan Tanah Putih, Jumat (6/1). Dalam kunjungan kerja (Kunker,red)  tersebut didampingi oleh bupati Rokan Hilir, H Anas Maamun, ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan, wakil bupati H Suyatno, Plt Sekdakab Rohil Drs Wan Amir Firdaus,Msi, Kadis Cipta Karya dan tata ruang Syafruddin (iput,red) serta  tampak juga direktur IPDN Kampus Rokan Hilir Dwi Agus.S dan camat Tanah Putih, H Jabil Syamsudin.


Diah Angraeni menilai dari seluruh kampus IPDN yang ada di Indonesia, IPDN Kampus Rokan Hilir merupakan yang paling bagus, oleh sebab itu ia berharap pada tahun 2012 tahap pengerjaan pembangunan yang sedang dikerjakan sekarang ini bisa segera kelar. Hal ini disampaikannya kepada KABARROHIL disela-sela kunjungan kerjanya . Dia mengharapkan  paling lambat pertengahan tahun 2012 ini IPDN kampus Rokan Hilir telah kelar secara total.

 "Karena dananya bukan dari Riau saja, tapi dari Sabang hingga Merauke, ini sudah sangat luar biasa karena sudah berstandar Nasional," kata Diah.


Disebutnya bahwa IPDN kampus Rokan Hilir adalah yang paling bagus. Lanjutnya mengatakan  saat ini di kampus tersebut ditempatkan 13 praja berasal dari daerah Rokan Hilir, sementara untuk kabupaten lainnya hanya dialokasikan jatah sekitar 2 praja saja.

 "IPDN Kampus Rokan Hilir Ini sangat bagus dengan areal yang luas. Apalagi posisinya di daerah sehingga memperkuat NKRI," sambung Diah  lagi.


Sekjen kemendagri  Diah juga mengatakan agar diberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menikmati pemandangan yang indah baik di areal dalam maupun di areal luar halaman IPDN.


"Kalau  sudah kelar tentunya di berikan sedikit kebebasan bagi masyarakat ingin bersantai-santai disini. Sehingga  masyarakat juga bisa menikmati keindahan IPDN yang sangat luar bisa  pembangunannya,"tutur Diah.


Sementara itu Bupati Rokan Hilir H Annas Maamun kepada KABARROHIL mengatakan dengan adanya IPDN di daerah Rokan Hilir dapat untuk mengisi kekurangan tenaga ilmu pemerintahan di daerah Rokan Hilir. Sehingga disebutnya dapat meningkatkan SDM daerah Rokan Hilir yang sedang membangun daerahnya.  Dikatakannya untuk tahun 2011 telah ada empat anak dari keluarga kurang mampu yang diterima di IPDN.

"Ke depannya tetap kita harapkan anak orang tidak mampu di daerah Rokan Hilir tetapi berotak cemerlang dapat diterima di IPDN kampus Rokan Hilir. Tentunya Pemkab Rohil memperhatikan eksistensi IPDN ini karena IPDN ini adalah kebanggaan kita bersama," pungkas Annas . (andi krc)

Kamis, 05 Januari 2012

Masyarakat bukan menjadi penonton di daerahnya sendiri


“Atas ungkapan juru bicara pansus IV DPRD Rohil dalam siding paripurna desember 2011 lalu terhadap bupati kabupaten Rokan hilir, H.Annas Maamun akhirnya elemen masyarakat juga ikut bersuara karena mereka tidak ingin menjadi penonton didaerahnya sendiri”

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Selaku bagian dari elemen unsure masyarakat Rokan Hilir (Rohil) harus menapik ungkapan yang dilantunkan oleh Anggota DPRD Rohil pansus IV dalam siding paripurna Desember 2011 lalu terhadap bupati kabupaten Rokan Hilir, H.Annas Maamun. Karena Bupati kabupaten Rokan Hilir adalah merupakan pilihan rakyat begitu juga anggota DPRD Rohil adalah juga pilihan rakyat. Hal ini karena anggota DPRD Rohil harus intropeksi terhadap lingkungannya sendiri terlebih dahulu barulah intropeksi orang lain. Tugas anggota DPRD Rohil adalah sebagai pengawasan yang segala tindak tanduknya juga diawasi oleh rakyat. Demikian ditegaskan oleh Darwin Murin wakil ketua Pemuda Panca Marga (PPM) Rohil kepada KABARROHIL, Kamis (5/1) yang disebutnya baru saja mengikuti Munas VIII PPM di Medan.
wakil ketua PPM Rohil Darwin Murin (kiri)

“Selaku anggota DPRD Rohil harus melakukan tupoksinya sebagai pengawas dan legislasi. Lagipula harus intropeksi lingkungan sendiri terlebih dahulu barulah ngomong untuk intropeksi orang lain. Anggota Dewan jangan asal bicara karena bukan rahasia umum lagi, masyarakat juga punya catatan hitam buat oknum anggota DPRD Rohil yang kerjanya bermain proyek pembangunan. Lihat internal DPRD Rohil dulu apakah memang sudah bersih? Yang jelas DPRD Rohil tidak ada lagi kepentingan perjuangan untuk masyarakatnya apalagi menyikapi aspirasi masyarakat,”ujar Darwin.

Disebut Darwin, sejatinya anggota DPRD Rohil harus punya ide kreatif atau inisiatif. Lanjutnya mengatakan selaku anggota Dewan yang terhormat dan tidak kalah pentingnya control atau fungsi pengawasan terhadap proyek-proyek pembangunan yang terkendala di wilayah Rohil ini.

“Bagaimana bisa mengoptimalkan sector pengawasan pembangunan daerah jika ada oknum DPRD Rohil juga ikut andil bermain dalam pengerjaan proyek pembangunan daerah,”ungkap Darwin.

Dijelaskannya lagi, sesuai hasil observasi dan investigasinya dilapangan tidak sedikit proyek pembangunan yang terbengkalai dan tidak selesai dikerjakan. Bahkan proyek pembangunan tersebut diambang kehancuran sehingga disebutnya berapa banyak dana yang terserap pada proyek tersebut tidak dapat difungsikan dengan baik.

“Bukan rahasia umum lagi proyek di jalan bintang dan jalan kecamatan yang dikerjakan anggota dewan tidak dapat difungsikan. Bukan malah mencecar bupati seenaknya saja, karena bupati H.Annas Maamun tidak sedikit jasa dan penghargaannya bagi daerah Rokan Hilir bahkan bangsa dan Negara seperti bintang kehormatan lencana veteran pejuang kemerdekaan RI. Juru bicara Pansus IV anggota DPRD Rohil  jangan asal bicara dan melontarkan kata catatan hitam tanpa intropeksi kedalam. Diharapkan Dewan kehormatan DPRD Rohil mengusut dibalik semua ini dan mengklarifikasi apa yang dirumuskan oleh Pansus IV tersebut karena hal ini menyangkut moralitas,”tegas Darwin.

Hal senada juga diungkap oleh Edi Mukhtar, Dia mengatakan bahwa secara tidak langsung H.Annas Maamun yang dulunya ketua DPRD Rohil itu telah membesarkan anak harimau. Disebutnya  masyarakat sudah tahu track rcord oknum anggota DPRD Rohil sebelumnya yang tidak punya nama yang kemudian dibesarkan oleh Bupati H.Annas Maamun  baik melalui institusi partai, maupun didunia usaha.

“Jelasnya masyarakat tidak diam dan tidak ingin menjadi penonton di negerinya sendiri,”pungkas Edi Mukhtar. (andi krc)

SKPD di harapkan bekerja optimal untuk menggali potensi PAD


Pada zaman Otonomi daerah saat ini SKPD dituntut untuk menggali potensi pendapatan daerah selain migas. Oleh sebab itu anggota DPRD Rohil Rasmali,SH menekankan agar SKPD lebih giat bekerja untuk menggali potensi tersebut sehingga dapat meningkatkan PAD Rohil selain migas

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Anggota DPRD Rohil menegaskan agar satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) dapat menggali potensi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Daerah baik dalam sector retribusi maupun dalam sector pajak selain migas. Hal ini dikatakan oleh Rasmali,SH ketika ditemui KABARROHIL di ruang kerjanya di gedung DPRD Rohil jalan Merdeka bagansiapiapi, Kamis (5/1).

“Banyak potensi pendapatan daerah yang dapat digali didaerah Rokan Hilir ini disektor selain migas,”tuturnya.

Oleh sebab itu diharapkan oleh ketua Fraksi Golkar Plus di DPRD Rohil ini, seluruh SKPD selalu giat bekerja dalam meningkatkan PAD Rohil. Dikatakannya, otonomi daerah dalam era reformasi dan globalisasi ini didaerah Rokan Hilir jangan hanya mengandalkan potensi alam migas saja. Lanjutnya mengatakan masih banyak potensi yang harus digali di daerah Rohil ini. Disebutnya seperti di sector pariwisata, dan disektor perikanan perlu dikembangkan untuk menghasilkan pendapatan daerah.

“Satker harus bekerja dengan giat agar dapat menggali potensi tersebut sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah selain migas,”pungkasnya. (andi krc)

Rabu, 04 Januari 2012

Ketua DPC AWI Rohil sangat menyayangkan permasalahan pribadi mengkaitkan organisasi AWI Rohil


“Ketua Aliansi Wartawan Indonesia Rokan Hilir beserta sejumlah pengurus dan anggota  sangat berang dan menanggapi pemberitaan yang mengatas-namakan AWI Rohil tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan”

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Terkait pemberitaan catatan Jf di salah satu surat kabar umum terbitan Pekanbaru  edisi 30 tahun II tertanggal 15 Desember 2011 pada halaman 2 mengkaitkan nama AWI Rohil kedalam permasalahan pribadi  maka wadah organisasi profesi AWI Rohil  menyayangkan sekali. Kepada KABARROHIL ketika ditemui di jalan Perniagaan Bagansiapiapi, Rabu (4/1)  Sutrisno mengatakan Selaku ketua organisasi profesi Dewan Pimpinan cabang Aliansi Wartawan Indonesia Rokan Hilir (DPC AWI Rohil), Dia  sangat menyayangkan surat dari DPC AWI Rohil tersebut di publikasikan.  Karena surat itu ditembuskan kepada asosiasi profesi wartawan hanya untuk sekedar mengetahuinya saja. Sedangkan Jf ditegaskan oleh Sutrisno bukan anggota DPC AWI Rohil. Bahkan menurut sutrisno bahwa Jf pernah mengharap agar surat itu dipublikasikan beberapa bulan lalu dan selaku ketua DPC AWI Rohil, Sutrisno mengatakan tidak mengijinkan hal ini untuk di publikasikan.

Atas hal tersebut selanjutnya Sutrisno menuding Jf telah melanggar kode etik. Disebutnya  karena dirinya sudah melarang untuk dipublikasikan namun Jf mempublikasikan dimedia.  Atas hal tersebut tentunya dalam waktu dekat ini  AWI Rohil melakukan rapat untuk mengambil keputusan dari pendapat para anggota.

“Seharusnya sebelum mempublikasikan terlebih dahulu memberitahukan ke AWI Rohil baik secara tertulis atau lisan dan bertatap muka dan tidak melalui HP. Karena hal ini merupakan atas nama organisasi profesi DPC AWI di Rohil. Pernah disampaikan Jf pada tiga bulan yang lalu namun tidak mendapat persetujuan kita. Selaku jurnalis yang profesional jelasnya tidak etis menaikkan berita atas nama AWI Rohil tanpa terlebih dahulu mengkonfirmasi untuk mendapat persetujuan DPC AWI Rohil. Itu sudah melanggar kode etik selaku insan pers, tahu ngak UU pers tentang pemberitaan dan publikasi ke media kalau ngak jelas tanya dan pelajari UU tersebut. Jangan arogansi membuat berita tanpa persetujuan terlebih dahulu,"tandas Sutrisno.

Sedangkan sekretaris DPC AWI Rohil, Chandra pada hari yang sama ketika dihubungi juga menegaskan bahwa pemberitaan menyangkut nama AWI Rohil seharusnya memberitahukan terlebih dahulu karena organisasi profesi DPC AWI Rohil menurut Chandra jika mengatasnamakan wadah organisasi DPC AWI Rohil harus mendapat persetujuan dari pengurus maupun anggota yang ada.

“Jika mengatasnamakan AWI Rohil maka pengurus dan anggota terlebih dahulu bermufakat untuk mendapatkan suara terbanyak. Tetapi  lain halnya jika atas nama pribadi,”ujar Chandra.

Begitu juga Hendri anggota DPC AWI Rohil mengatakan bahwa seorang jurnalis seharusnya bertindak professional dengan memilahkan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan lainnya. Disebut Hendri bahwa permasalahan pribadi akhirnya mengkaitkan organisasi wartawan lain hal itu sama dengan mendapat keuntungan dengan berlindung dari organisasi profesi lain. 

“Sangat disayangkan permasalahan pribadi di kaitkan dengan permasalahan AWI Rohil. Mengapa tidak dengan organisasi yang dinaunginya,”pungkas Hendri. (andi krc)

Senin, 02 Januari 2012

Anggota Legislatif Bakal Ajukan Bentuk Pansus Tentang Pertanahan ke Ketua DPRD Rohil


Untuk mengatasi permasalahan lahan dan hutan di kabupaten Rokan Hilir  termasuk peninjauan tentang ijin HPH maka anggota legislatif bakal mengajukan pembentukan Pansus ke ketua DPRD Rohil


BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Anggota akan mengajukan ke ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan untuk membentuk pansus tentang pertanahan. Hal ini untuk meninjau langsung tentang ijin HPH di daerah Rokan Hilir dan tentang perselisihan serta perambahan hutan di daerah Rokan Hilir.  Demikian diungkapkan oleh anggota DPRD Rohil, Rasmali,SH ketika ditemui KABARROHIL, Senin (2/1).

“Anggota DPRD akan mengajukan  pembentukan pansus yang berkenaan dengan tanah kepada ketua DPRD Rokan Hilir. Hal ini untuk mengatasi persoalan tanah dan hutan di daerah kabupaten Rokan Hilir sehingga pansus dapat meninjau langsung kelapangan dan memberikan laporan berdasarkan kajian dan kondisi real,”ujar Rasmali.

Disebutnya, pansus ini juga akan melihat kondisi realta di lapangan tentang kondisi  perusahaan yang memiliki ijin HPH di daerah Rokan Hilir.   Dia menambahkan termasuk juga meninjau kondisi wilayah yang mencakup tentang lahan yang bermasalah, begitu juga  hutan, termasuk hutan cagar alam, hutan konvensi, dan hutan produksi.

Dia mengatakan bahwa Pansus ini akan meninjau kondisi ramah hutan yang berkenaan ijin HPH dan hutan  konversi. Ditambahkannya, termasuk  ijin HPH dari pusat akan ditinjau kembali apakah ijin tersebut  sesuai dengan kondisi realita sekarang yang sebenarnya. Karena, lanjutnya mengatakan yang akhirnya berbenturan dengan RT-RW dimana areal lahannya itu termasuk  pada areal lahan milik masyarakat.

“Pansus ini akan meninjau terhadap PT Najatim tentang plasma, RUJ masalah lahan PT Diamon tentang jalan sinaboi ke Dumai. Begitu juga mengecek  apakan sesuai dengan ijin yang lama, atau penambahan ijin perluasan lahan. Hal inilah yang harus di evaluasi,”pungkasnya. (andi krc)

Minggu, 01 Januari 2012

Menyambut Tahun baru 2012 Warga lebih padat, taman kota dan batu enam di serbu warga


Minimnya sarana dan prasarana tempat hiburan di ibukota Bagansiapiapi akhirnya warga masyarakat menyerbu tiga tempat yang menyediakan arena permainan anak-anak yakni di taman kota, batu enam sepanjang pesisir sungai Rokan dan pasar pelita arena permainan e zone.

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Pada tahun baru 2012 di ibukota kabupaten Rokan Hilir Bagansiapiapi dipenuhi  warga masyarakat  yang berpusat di daerah batu enam sepanjang pesisir batu enam bBgansiapiapi, Minggu (1/1). Permainan anak-anak seperti mobil tenaga baterai, dan permainan memancing ikan-ikanan banyak diminatai oleh anak-anak.

Penjaja makanan juga tidak luput dari daya beli masyarakat yang menikmati rekreasi dan refresing di sepanjang pesisir sungai Rokan tersebut. Bahkan juru parkirpun meraih rezeki pada awal tahun 2012 ini.

"Kita mengajak anak-anak bermain di lokasi sepanjang pesisir sungai Rokan sambil menikmati pemandangan pulau Pedamaran dan laut,’tutur Ros (43) salah satu pengunjung ketika ditemui KABARROHIL.

Dia mengatakan dari pada tahun baru 2011 lalu, pada tahun ini (2012,red) sangat ramai pengunjung. Dia menerangkan pada malam menyambut tahun baru 2012 juga di kota Bagansiapiapi sangat padat oleh warga. Dia mengatakan bahwa keramaian warga di taman kota sehingga membuat macet jalan.

“Tadi malam menyambut tahun 2012 lebih ramai lagi di taman kota. Tepat jam 00.00 wib mercon mengudara menghiasi udara di kota Bagansiapiapi,”tandasnya.

Hasil pantauan, di pasar pelita lantai II jalan perniagaan bagansiapiapi di arena permainan anak e zone juga di padati oleh warga masyarakat. baik dari kota Bagansiapiapi maupun dari luar kota. hal ini di lihat dari areal parkir yang membludak tidak seperti biasanya. bahkan mobil juga ikut parkir di areal parkir  tersebut. Areal Parki sepeda motor yang hanya biasa di pinggir jalan akhirnya membuka areal hingga ke halaman kantor bea dan cukai. (andi krc)  

Jumat, 30 Desember 2011

Kampung Aman Banjir, sedikitnya 162 rumah terendam


SUNGAI BAKAU,KABARROHIL-Sedikitnya 162 KK rumahnya terendam air di desa kampong Aman kepenghuluan Sungai bakau kecamatan Sinaboi. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris desa kampong Aman Muhammad Yusuf kepada KABARROHIL, Jumat (30/12).

Dijelaskannya bahwa kampong Aman dilanda banjir sehingga merendam 162 KK yang diperkirakan sebanyak 532 jiwa. Disebutnya banjir di daerah kampong Aman disebabkan debet curah air hujan yang berlebihan dalam tiga hari ini.

“Banjir melanda 162 KK atau sebanyak 532 jiwa di kampong Aman, tuturnya.

Sedangkan anggota DPRD Rohil, Rasmali,SH ketika ditemui KABARROHIL mengatakan bahwa banjir di kampong Aman kepenghuluan Sungai Bakau kecamatan Sinaboi merupakan banjir musiman yang melanda hampir di seluruh daerah Rohil bahkan di Riau jika dating musim penghujan. Oleh sebab itu diharakan masyarakat lebih waspada  sebagai antisipasi meningkatnya debet air.

Dia mengatakan setelah habis musim penghujan ini tentunya akan mengajukan program untuk membuka tali air untuk mengantisipasi banjir di tahun berikutnya.

“Banjir ini merupakan banjir musiman yang tentunya masyarakat harus lebih waspada. Selanjutnya kita akan mengusulkan program membuka tali air agar air mengalir dengan bagus,’pungkasnya. (andi krc)

Warga jangan takut melaporkan kontraktor mengerjakan program pembangunan tidak beres

SUNGAI BAKAU,KABARROHIL-Anggota DPRD Rokan Hilir dari Komisi bidang pembangunan Rasmali,SH menyatakan agar warga masyarakat jangan takut melaporkan para kontraktor mengerjakan kegiatan pembangunan tidak beres kepada dirinya ataupun kepada anggota DPRD lainnya di komisi bidang pembangunan DPRD Rokan Hilir. Hal ini ditegaskan oleh ketua fraksi Golkar plus ini dalam reses di Sungai bakau, kamis (29/12) kemaren.

Dikatakan Rasmali, bahwa masyarakat berhak untuk melaporkan segala kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan bistek kepada anggota DPRD Rohil. Karena dengan adanya laporan tersebut maka anggota DPRD Rohil akan melakukan peninjauan dan menegur para kontraktor. Disebut Rasmali, seperti pembangunan gang Jangi rt 09, gang sumo rt 10, kata rasmali.

Di jelaskan oleh Rasmali agar masyarakat jangan takut untuk mengawasi pembanguan di daerahnya karena pembangunan tersebut merupakan uang dari rakyat yang dipergunakan untuk kepentingan rakyat oleh sebab itu rakyat berhak utk mengawasi pembangunan daerahnya.

"Rakyat jangan takut untuk mengatakan dan menegur kontraktor jika pembangunan tidak sesuai bistek. Kemudian jika digertak kontraktor akan rugi jika ditegur karena tidak dibangun dan mengalihkan pembangunan kedaerah lain, hal itu adalah tidak benar karena mengalihkan pembangunan harus dengan persetujuan anggota DPRD Rohil. Melainkan merekalah yang akan rugi jika tidak membangun sesuai dengan bistek dan  dilaporkan oleh masyarakat ke DPRD,"tegasnya.

Di sebut rasmali masyarakat sinaboi memang dikategorikan rakyat bertaraf miskin oleh sebab itu didaerah sinaboi ini di prioritaskan untuk dibangun agar masyarakat sinaboi menjadi lebih makmur paling tidaknya setara dengan wilayah lainnya dalam pemerataan pembanguan. Kemudian itu, ditambah Rasmali bahwa bupati Rohil H.Annas Maaun sangat komitmen dan mengutamakan pembanguanan infrastruktur jalan agar tidak terisolir karena dapat menjadi penghubung mengangkut hasil petani agar lebih cepat, dan hasil petani tetap segar dengan harga jual tinggi.

Disebut Rasmali, bercocok tanam di daerah Sinaboi untuk menjadi lumbung padi sangat didukung. Oleh sebab itu diharapkan masyarakat mempertahankan jiwa pertanian tersebut sehingga lebih menghasilkan lagi.

Kemudian itu dikatakan Rasmali, tentang perikanan bagi penghidupan nalayan akan ditingkatkan dengan menyediakan kapal patroli agar mengawasi terhadap illegal fishing. Sehingga, ditambahkan Rasmali masyarakat tempatan dapat leluasa menangkap ikan dengan tradisional untuk menambah hasil dan pendapatannya.

“jelasnya masyarakat harus kompak menjaga kesatuan dan persatuan sehingga perkembangan didaerahnya menjadi semakin lebih maju,”pungkas Rasmali. (andi krc)