BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Diharapkan
Dispenda Rokan Hilir supaya bekerja lebih giat lagi sehingg Pendapatan Asli
daerah (PAD,red) bertambah. Dimana kendalanya sehingga PAD menurun maka diharapkan
diberitahukan permasalahannya ke DPRD Rokan Hilir. Demikian ditegaskan oleh
ketua Komisi I anggota DPRD Rokan Hilir
(Rohil) Dedi Humadi kepada KABARROHIL ketika ditemui di kedai
kopi Medan Baru jalan Perniagaan Bagansiapiapi, Rabu (5/12/2012).
“Jika perlu bantuan DPRD maka anggota DPRD
Rokan Hilir siap membantu,” kata Dedi Humadi.
Disebutnya, pemerintah
daerah jangan hanya berpatok kepada dana perimbangan saja. Pemerintah daerah
khususnya Dispenda harus serius untuk menggali PAD dengan serius.
Dijelaskannya, waktu pembahasan perda lalu Kadispenda Rokan Hilir berjanji enam
bulan setelah disahkan Perda asumsi PAD bias meningkat dan dirinya siap hearing
dengan DPRD Rokan Hilir. Namun kenyataannya, sebut Dedi Humadi, sudah setahun
setengah tahun lalu disahkan Perda malah asumsi menurun.
“Dinas bersangkutan tidak
serius dan tidak pro aktif untuk mengejar agar PAD meningkat,”ujarnya.
Atas menurunnya asumsi
tersebut, lanjut Dedi Humadi mengatakan kendalanya tentunya Dinas yang
bersangkutan tidak betul-betul serius dalam menjalankan Perda yang telah
disahkan oleh DPRD Rohil. Salah satu contoh, dijelaskan Politisi Golkar Rohil
ini, pajak penangkaran sarang burung wallet ketika melalui peraturan bupati
mencapai 1,5 milyar rupiah namun kenapa setelah disahkan perda asumsi hanya
mencapai 500 milyar rupiah saja.
Hal yang sama juga terjadi
pada pendapatan dari retribusi parker, Dedi Humadi menambahkan setelah disahkan
perda nyatanya retribusi parker hanya 20 juta rupiah dalam setahun. Sedangkan
nyatanya, lanjut Dedi Humadi setelah di kroscek di lapangan terutama di
kecamatan Bagan Sinembah pedapatan retribusi parker bias mencapai minimal 10
juta rupiah sehari.
“Hitung saja sendiri berapa uang
akibat terbengkalainya dalam menarik retribusi parker dilapangan untuk
mendokrak PAD. Langkah DPRD Rokan Hilir kedepan akan memanggil Dinas Pendapatan
Daerah Rokan Hilir mengapa hal ini sampai terjadi karena DPRD Rokan Hilir
sebagai pengawasan,”tandas Dedi Humadi. (krc 01)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar