Komisi III DPRD Rohil harap kontraktor tuntaskan kegiatan proyek pembangunan, jika tidak Aboy sebut di Black List aja.

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Diharapkan para kontraktor dapat menuntaskan kerja proyek pembangunan yang dilaksanakannya. Hal ini mengingat waktu hanya satu bulan setengah lagi sudah berganti tahun. Pasalnya, masih ada juga kontraktor yang enggan menuntaskan pekerjaannya. Demikian ditegaskan oleh sekretaris Komisi III DPRD Rokan Hilir Abu Khoiri ketika ditemui KABARROHIL di ruang komisi Gedung wakil rakyat jalan Merdeka Bagansiapiapi, Selasa (20/11/2012).

"Hasil koordinasi, Dinas Bina Marga dan Pengairan Rokan Hilir sudah surati Hutama Karya janji dikerjakan,"katanya.

Namun kenyataan, disebut yang biasa akrab dipanggi Aboy ini belum juga dikerjakan sehingga pekerjaan belum selesai.

Dijelaskannya, seperti peningkatan jalan aspal jalan Datuk Rambe yang mengkucurkan dana sebesar Tujuh Milyar Rupiah di kepenghuluan Teluk Nilap. Lanjutnya mengatakan begitu juga peningkatan jalan aspal pada jalan Datuk Kancil di kepenghuluan Sungai Kubu yang mengkucurkan dana sebesar lima Milyar Rupiah.

Dia mengatakan saat ini kondisi jalan sudah di base (penimbunan,red) namun sudah lama tidak dilanjutkan sehingga masyarakat menghirup debu sepanjang hari.

"Sudah ada korban jiwa, bahkan ada yang buta."sebutnya.

Oleh sebab itu, Sekretaris Komisi III DPRD Rokan Hilir bidang pembangunan ini menegaskan jikalau kontraktor tidak juga mau melanjutkan kerjanya maka DPRD Rohil mendesak Dinas Bima air untuk memutuskan kontrak kerjanya.

Sementara itu, lanjut sekretaris komisi III DPRD ini  mengatakan tidak pernah terdengar olehnya kendala yang signifikan. Disebutnya sudah enam bulan ini vakum tidak ada kegiatan.

"Kita kan desak segera digesa dengan sisa waktu yang ada untuk dilanjutkan karena sudah dekat akhir tahun. Kalau mereka serius pekerjaan dapat dituntaskan. Jika tidak maka kita desak perusahaan tersebut di Black List,"tandasnya. (krc 01).  

Anggota DPR RI dan Dirjen keuangan daerah kemendagri ke Rohil

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Besok Rabu (21/11/2012,red) dilaksanakan acara sosialisasi pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB,red) pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) menjadi Pajak daerah di Kabupaten Rokan Hilir. Demikian dikatakan oleh Kabag Humas Pemdakab Rokan Hilir, Jasmuddin A.Rauf.S.Sos kepada KABARROHIL ketika ditemui di ruang kerjanya di kantor Kabag Humas Pemdakab Rokan Hilir jalan Merdeka Bagansiapiapi, Selasa (20/11/2012).

"Besok Rabu dimulai jam 08.00 wib acara sosialisasi di lantai IV ruang pertemuan Kantor Bupati jalan Merdeka Bagansiapiapi,"ujarnya.

Dia mengatakan acara tersebut merupakan kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dirjen Perimbangan keuangan dan pajak kementerian keuangan Direktorat jenderal keuangan daerah Kementerian Dalam Negeri ke Kabupaten Rokan Hilir.

"Sesuai rencana acara tersebut di buka oleh Bupati H.Annas Maamun yang dihadiri oleh  anggota DPR RI dan Dirjen keuangan daerah kemendagri ke Kabupaten Rokan Hilir,"tandasnya. (krc 01)

Ditaja Disbun Riau, Sosialisasi penertiban izin usaha perkebunan

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Kegiatan rapat sosialisasi penertiban izin usaha perkebunan yang ditaja oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau direncanakan dilaksanakan besok Rabu (21/11/2012). Demikian dikatakan oleh kadisbun Rokan Hilir (Rohil) H.Muchtar Luthvie kepada KABARROHIL ketika ditemui di ruang pertemuan lantai V Hotel Lion jalan Mawar Bagansiapiapi, Selasa (20/11/2012).

"Insya Allah sesuai rencana besok di lakukan sosialisasi oleh Dinas Perkebunan Riau dengan kerjasama menfasilitasinya Dinas Perkebunan Rokan Hilir,"ujar H.Muchtar Luthvie.

Acara tersebut sesuai undangan dihadiri oleh camat, petugas UPTD kecamatan dan petugas dari Dinas/Badan instansi yang berkaitan dengan Perizinan Usaha Perkebunan. Dikatakannya, pihak Dinas Perkebunan Rokan Hilir hanya sebagai memfasilitasi pertemuan tersebut yang sesuai rencana digelar di Grand Hotel jalan Sei Garam Bagansiapiapi.

"Sesuai jadwal pertemuan direncanakan dibuka oleh Bupati H.Annas Maamun yang dihadiri oleh camat Simpang Kanan, camat Bagansinembah, camat Pujud, camat Bangko Pusako, camat Kubu Babussalam, camat Tanah Putih dan camat Tanah Putih Tg Melawan,”katanya. (krc 01)

 

Annas Maamun usulkan Flexible/Rigid Pavement untuk pembangunan jalan di daerah Rokan Hilir

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Agar pembangunan tertata dengan baik dan rapi serta tepat sasaran maka pembangunan harus terencana. Oleh sebab itu jikalau pihak provinsi Riau melaksanakan kegiatan program pembangun di daerah Kabupaten Rokan Hilir diharapkan memberitahukan terlebih dahulu kepada pemerintah kabupaten Rokan Hilir. Hal ini agar pembangun yang dilaksanakan tepat sasaran. Demikian ditegaskan oleh Bupati H.Annas Maamun kepada KABARROHIL seusai mengikuti sidang paripurna DPRD Rohil di Gedung wakil rakyat jalan Merdeka Bagansiapiapi, Senin (19/11).

Dikatakannya seharusnya program pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak provinsi terjalin koordinasi antara pihak provinsi dengan pihak kabupaten sehingga mendapat rekomendasi di laksanakan pembangunan di daerah pemerintahan kabupaten tersebut. 

Lanjutnya mengatakan hendaknya pimpinan didaerah kabupaten mengetahui proyek pembangunan provinsi tersebut untuk merekomendasi sehingga tepat sasaran. Hal ini jika terjadi pengawasan maka pihak pemerintah kabupaten mengetahui dimana proyek pembangunan dilaksanakan.

“Minimal penghulu atau camat mengetahui pembangunan proyek tersebut dilaksanakan di daerahnya. Karena pimpinan pemerintah daerah  mengetahui daerah mana saja yang perlu untuk dibangun,”tutur H.Annas Maamun.   

Disisi lain H.Annas Maamun mengucapkan terimakasih atas monitoring dan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Rokan Hilir terhadap kegiatan proyek pembangunan  pemerintah daerah Rokan Hilir yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana. Dia mengharapkan pengawasan tersebut dilakukan untuk meningkatkan percepatan pembangunan.

"Saya berterima kasih atas pengawasan DPRD yang langsung kelapangan,"katanya.

Orang nomor satu di Rokan Hilir ini mengharapkan pengawasan dilakukan dengan bagus dan diteliti dengan sebaiknya. Karena, disebutnya tugas pokok pemerintah dan DPRD dapat membahagiakan orang miskin dengan meningkatkan taraf kehidupan mereka. Ditambahkannya segala pembangunan memprioritaskan kepada masyarakat miskin dan mengenai public pada umumnya.

Dalam kesempatan ini, politisi Golkar ini juga mengusulkan agar pembangunan jalan lebih ditingkatkan. Dia mengharapkan pembangunan jalan yang biasa hanya di hotmix agar lebih tahan lama maka ditingkatkan dengan membangun jalan beton (Flexible/Rigid Pavement,red).

"Kalau disepakati oleh DPRD maka pembangunan jalan di beton (Flexible/Rigid Pavement,red) agar jalan tersebut tahan lama. Karena jika pembangunan jalan dengan hotmix maka setiap tahun dana dianggarkan terus untuk memperbaikinya. Pembangunan jalan beton sebagai contoh jalan yang pernah dibangun dari patung ikan hingga patung burung elang di komplek perkantoran batu enam Bagansiapiapi. Memang biayanya bisa mencapai 1,5 kalilipat dari pembangunan jalan hotmix namun ketahanannya bisa lama,"katanya.

Kemudian itu, diharapkan oleh Bupati H.Annas Maamun kepada SKPD  melaporkan kegiatan proyek yang belum terlaksanakan di tahun 2012 dan kegiatan proyek yang masih sisa belum dikerjakan hingga akhir tahun 2012. Karena disebutnya, untuk tahun anggaran 2013 dikejar dan dipacu pembangunan agar berjalan dengan baik dan sesuai waktu akhir tahun anggaran. Selanjutnya dia menegaskan agar kerja dan kinerja kegiatan pembangunan jangan membanding-bandingkan dengan daerah lain. Diharapkan kerja dengan baik dan bagus dengan hati nurani untuk percepatan pembangunan daerah Rokan Hilir.

"Kita jangan membandingkan dengan pembangunan daerah lain. Hal yang penting adalah pembangunan yang kita laksanakan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kita harus bekerja serius dengan hati nurani yang bagus untuk meningkatkan pembangunan daerah sehingga lebih maju,"tandasnya. (krc 01).

Sejumlah warga bersama ormas PPTM mengadu ke komisi I DPRD Rohil

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIl-Sedikitnya sembilan orang komisi I DPRD Rokan Hilir yang dipimpin ketua Dedi Humadi melakukan pertemuan hearing dengan masyarakat kepenghuluan Putat. Pertemuan tersebut dilaksanakan di ruang rapat komisi lantai II gedung DPRD Rokan Hilir (Rohil) jalan Merdeka Bagansiapiapi, Senin (19/11/12). Dalam pertemuan tersebut masyarakat didampingi oleh ormas Perjuangan Penyelamat Tanah Masyarakat (PPTM) yang berpusat di Manggala Sakti Km 4.

Menjawab KABARROHIL ketua PPTM , Laidir melalui pembinanya Amirza mengatakan bahwa masalah lahan ini setelah masyarakat melaporkannya kepada PPTM yang selanjutnya bersam-sama menyampaikan aspirasi tersebut ke DPRD Rokan Hilir.

Dikatakannya, PPTM bergerak tentang masalah lahan yang bersengketa untuk diangkat aspirasinya ke DPRD. Lanjutnya mengatakan ormas PPTM ini siap untuk memperjuangkan lahan warga masyarakat.

"Warga masyarakat Putat ini kita bawa langsung untuk menemui Komisi I DPRD Rohil. Masih ada lagi juga permasalahan yang sama di Sei Keladi yang saat ini masih didata berapa luasnya,"katanya.

Pada saat yang sama kepada KABARROHIL ketika ditemui,  ketua komisi I Dedi Humadi menjelaskan ada sejumlah masyarakat bersama ormas PPTM untuk berjumpa dengan anggota DPRD Rokan Hilir khususnya Komisi I.

"Insya Allah dipelajari terlebih dahulu,"katanya.

Disebutnya masyarakat menyampaikan permasalahannya kepada komisi I DPRD Rokan Hilir. Lanjutnya mengatakan ada 4 kelompok, yakni kelompok pertama pak Patas dimana lahan yang dibeli di kepenghuluan Putat. Disebut Dedi Humadi, pak Patas menyampaikan lahan dibeli dengan surat ada namun ditanami oleh oknum bernama Miau Lek.

“Khabarnya Miau Lek memiliki lahan ribuan hektar di kepenghuluan Putat,”ujarnya.

Disebutnya, kelompok kedua Syafrul alias khulul, Dia telah dikasih panjar oleh Miau Lek sebagai ganti rugi lahan 2 (dua) pancang kurang lebih seluas 4 (empat) hektar yang belum lunas sampai sekarang. Lanjutnya Dedi Humadi mengatakan. sedangkan kwitansi atas nama oknum polisi Brigda JP.

Kemudian kelompok ketiga Nuar, Dia mengadukan rumah dan tempat mencari ikan warga masyarakat saat ini telah ditutup dengan lumbang kayu sehingga nelayan tidak dapat masuk disana. Hal ini disebabkan  rumah tempat mencari ikan habis dibabat.

Selanjutnya kelompok keempat pak Pariadi, Dia membeli lahan di putat yang bermasalah dengan penghulu Sidarman. Hal  ini karena lahan dia diganti dengan lahan penghulu yang sekarang akhirnya bermasalah juga dengan Miau Lek.

Atas laporan dan permasalahan yang dihadapi warga masyarakat tersebut maka dalam waktu dekat komisi I DPRD Rokan Hilir akan melakukan pengecekan ke lapangan. Namun karena saat ini kondisi masih banjir maka anggota menunda kelapangan.

“Sehubung dengan laporan masyarakat kepenghuluan Putat maka kita akan cek kelapangan. Namun kondisi daerah Putat saat ini masih banjir maka komisi I menundanya terlebih dahulu. Tidak tertutup juga komisi I DPRD Rokan Hilir  memanggil pihak Miau Lek,”pungkasnya. (krc 01).