Wabup H.Suyatno menyampaikan jawaban pemerintah daerah pada sidang paripurna DPRD

Secara gamblang wabup H.Suyatno mengulas jawaban pemerintah daerah Rokan Hilir terhadap pandangan umum fraksi-fraksi pada sidang paripurna DPRD Rohil. Hal ini di paparkannya satu demi satu jawaban terhadap pandangan kelima fraksi di DPRD Rohil

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Sidang paripurna penyampaian jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas Ranperda RPJMD tahun 2012-2016, Ranperda laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2010 serta Ranperda APBD tahun anggaran 2012 di gelar di ruang sidang utama gedung wakil rakyat jalan Merdeka Bagansiapiapi, Kamis (12/1). Sidang tersebut di hadiri oleh wabup H.Suyatno, sekdakab Rohil Drs Wan Amir Firdaus,Msi, para Asisten, kepala disnas, badan, kantor,serta kepala bagian dilingkungan Pemdakab Rohil. Sementara itu sidang dihadiri oleh 25 anggota legislative yang di pimpin langsung oleh ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan didampingi wakil ketua Drs Jamiluddin.

Dikatakan Nasrudin Hasan dalam membuka sidang tersebut, bahwa pada hari ini bupati kabupaten Rohil menyampaikan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum frasksi-fraksi atas ranperda RPJMD tahun 2012-2016 yang disampaikan oleh wabup H.Suyatno.

Dalam penyampaiannya, pertama sekali wabup H. Suyatno menyatakan keberhasilan pelaksanaan APBD Rohil tahun anggaran 2010 tersebut karena partisipasi semua pihak. Kemudian wabup H.Suyatno mengatakan  dalam kesempaatan ini memberikan jawaban pemerintah daerah Rokan Hilir terhadap pandangan umum fraksi-fraksi.

Dikatakan H.Suyatno,  terdahulu  disampaikan olehnya adalah jawaban pemerintah daerah terhadap  fraksi golkar plus. Disebutnya kemudian didalam penyampaian pandangan umum terhadap RPJMD (rencana Program Jangka Menengah Daerah) pemerintah daerah, terlebih dahulu  mengucapkan terima kasih kepada fraksi Golkar plus yang memberikan dukungan terhadap pemerintah daerah Rohil.

Selanjutnya wabup memberikan penjelasan kepada fraksi PDI Perjuangan  yang berkenaan tentang sekolah  baru dinegerikan, hal ini sebagai bahan masukan kepada  SKPD yang  bersangkutan. Ditegaskan wabup H.Suyatno  khusus tentang pendidikan pemdakab Rohil sangat komitmen sekali. Dijelasnya khusus  sekolah yang ada satu ruang dibagi dua kelas akan lebih diperhatikan.  Sedangkan berkenaan Jamkesda atau sebelumnya jamkesmas, disebut wabup H.Suyatno  sudah merupakan prioritas pemkab Rokan Hilir dengan menganggarkan kepada Dinas Kesehatan Rohil.

Tentang pelayanan rumah sakit di RSUD dr Pratomo Bagansiapiapi yang disebut fraksi PDI P masih belum prima akan menjadi perhatian juga bagi pemkab Rohil.

“Pemkab akan mengoptimalkan pelayanan di RSUD Dr Pratomo Bagansiapiapi dalam mewujudkan pelayanan prima,”tuturnya.

Sedangkan tentang alih fungsi lahan  menyebabkan berkurangnya areal lahan pertanian sebagai distribusi beras di daerah kecamatan Rimba Melintang, dikatakan wabup H.Suyatno pemdakab Rohil akan  menata tata ruang, wilayah dan kawasan-kawasan lagi.

“Pada tahun 2007 lalu telah ada pernyataan sikap dari masyarakat Rimba Melintang tidak akan mengalih fungsi lahannya. Oleh sebab itu akan kita tinjau kembali,”tutur wabup H.Suyatno.

Mengenai dana sharing tentang pedamaran dan bandara dikatakan Wabup H.Suyatno telah ada kesepakatan dengan Pemprov Riau dimana jalan sepanjang pesisir di tanggung dananya oleh pemprov Riau. Sedangkan tentang bandara agar dilakukan sharing anggaran dan dana dengan Pemprov Riau sedang dilakukan pembicaraan  pemkab Rohil dengan pemprov Riau.

Sementara itu, agar jalan jangan terlalu parah, disebut wabup H.Suyatno ada dana pemeliharaan yang sudah dilaksanakan sejak beberapa tahun lalu. Disebutnya pada tahun terakhir yakni tahun 2011 sebanyak 29 milyar dana dikucurkan,  sedangkan pada tahun 2012 disebut wabup  akan mengalokasikan lebih besar lagi. Ditambahkan wabup juga akan melakukan penertiban terhadap kenderaan bermuatan besar melebihi kapasitas kekuatan jalan.

Kemudian untuk  fraksi Demokrat dikatakan wabup didalam menyampaian pandangan umum fraksi nya sangat disambut baik oleh pemkab Rohil sehingga kedepan, lanjutnya mengatakan optimis dapat melaksanakan program pembangunan dengan sebaik-baiknya. Dikatakan wabup dengan memperkuat SDM (Sumber Daya Manusia,red)  yang berkualitas tentunya dapat ditempatkan dan digunakan.  Sedangkan tentang usulan fraksi Demokrat untuk mendirikan Balai Latihan Kerja, disebut Wabup akan dipertimbangkan  sesuai  dengan anggaran yang ada.

“Dimana fokus adalah bagaimana meningkatkan SDM agar  visi dan misi Rohil dapat tercapai,”ujarnya.

Tanggapan atas pandangan umum fraksi PBK yang disampaikan oleh H.Bachid Madjid, orang nomor dua di Rohil ini menjelaskan bahwa anggaran telah di alokasikan pada tahun 2011 lalu. Sedangkan untuk  tahun anggaran baru dimana secara lengkapnya akan dijelaskan didalam pembahasan anggaran nantinya. Terkait dana hibah, disebut wabup  begitu juga untuk honor dan dana insentif guru sangat dihargai pandangan umum fraksi PBK tersebut.

“Harus dilakukan dengan kerjasama dari pelbagai pihak agar diberikan  tepat sasaran. Gaji guru honor tersebut diberikan langsung  tanpa perantara. Sementara pembayaran gaji guru perlu pengecekan lagi,”tutur H.Suyatno.

Sedangkan merosotnya prestasi kabupaten Rokan Hilir di ajang mtq di Rengat lalu diakui oleh wabup H.Suyatno. Namun demikian disebut orang nomor dua di Rohil ini tentunya kedepan di sinergikan lagi agar prestasi dapat lebih ditingkatkan lagi. Wabup H.Suyatno menjelaskan sebagai terobosan awal telah terjadi pergantian dikepengurusan LPTQ Rohil untuk masa kedepan. Kemudian itu, wabup H.Suyatno menegaskan jika ada familli yang bisa dibina untuk berprestasi agar digiring kedaerah Rokan Hilir sehingga dapat membawa nama daerah Rokan Hilir. Sementara dana 5 (lima) milyar yang diusulkan dapat dimaklumi, namun perlu pertimbangan lagi karena dana yang diberikan merupakan dana hibah. Disebut wabup pemberian bantuan dana hibah  harus dengan perencanaan matang.

Tentang gaji BPK, disebut wabup  kedepan tidak akan tertunda lagi. Hal ini dikatakan wabup telah dipertimbangkan. Karena menurutnya keterlambatan pembayaran gaji BPK disebabkan  lambatnya daftar nama BPK ke Bapemas Rohil. Untuk sengketa agraria diharapkan dapat diselesaikan dengan kerjasama pelbagai pihak. Oleh sebab itu kedepan akan dibentuk tim yang pada prinsipnya harus didukung.

Jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi KNS, dikatakan wabup  dengan penyusunan skala prioritas jalan dan jembatan dan regulasi kapasitas barang sesuai kualitas barang maka pemdakab Rohil telah menyusun PPAS yang telah dijawab pada sebelumnya.  Sedangkan terhadap bea siswa terhadap putra Rohil yang berprestasi pada prisipnya dapat dibicarakan lebih lanjut. Sedangkan tentang PAD berasal dari potensi apa saja dengan berdasarkan realisasi penerimaaan pajak 2011 mengalami kenaikan dari target yakni dari pajak penerangan jalan yang melibihi 5 (lima) milyar dari target, sementara penerimaan PAD ditargetkan naik sebesar 3 (tiga) milyar lebih.

“Kedepan diprediksi naik dengan menyiapkan peraturan-perundangan yang berlaku karena baru efektif dilaksanakan pada tahun 2013,”pungkasnya. (andi krc)