Bakesbangpolinmas gelar kegiatan peningkatan kapasitas aparatur dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah..

BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL- Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah. (fasilitas dan mediasi upaya-upaya peningkatan institusi kemasyarakatan sebagai wadah resolusi konflik dan penciptaan harmonisasi antara kelompok masyarakat) Tahun Anggaran 2012 di gelar Bakesbangpolinmas Rokan Hilir di lantai VI Hotel kesuma jalan Riau Bagansiapiapi, Senin (22/10). Tampak hadir saat itu Ka.Satpol PP Rohil Mashur,SE, kapolsek bangko Kompol Hamrizal Nasution,S.Sos, para PNS dilingkungan pemdakab Rokan Hilir. Acara tersebut di buka oleh kepala Badan Kesbangpolinmas Rokan Hilir H.Syukur Rambah,SH,MSi.

Ketua pelaksana, Ismail Mahsah dalam hal ini diwakili oleh H.Yusriadi menegaskan bahwa tujuan terselenggaranya kegiatan ini untuk kamtibnas di Rokan Hilir. Dikatakannya dalam kegiatan ini diikuti oleh sebanyak 70 orang peserta diantaranya darii aparatur keamanan. Disebutnya sebagai nara sumber dalam kegiatan ini dari kepolisian, Kodim dan Bakesbang.

Sedangkan Ka. Bakesbangpolinmas Rokan Hilir, H.Syukur Rambah,SH,MSi mengatakan dalam sambutan Bupati Rokan Hilir yang dibacakannya menegaskan  bahwa kegiatan ini adalah amanah dari UU nomor 7 tahun 2012  tentang penanganan konflik sosial.

“Enam masalah yang perlu diperhatikan yakni penanganan konflik, pencegahan konflik, penghentian konflik, pemulihan konflik, status keberadaan konflik, dan kesatuan tugas penyelesaian konflik,”tuturnya.

Dijelaskannya, sesuai pasal 1 UU nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial yakni perseteruan dan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok  masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidak-amanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Disebutnya , daerah Rokan Hilir bias dikatakan rawan konflik seperti masalah lahan, batas wilayah serta heterogen nya masyarakat di Rokan Hilir. Hal ini dilanjutnya mengatakan bias rentan terhadap akibat isu suku, agama, dan sara.

Oleh sebab itu, dikatakannya pemerintah membentuk tim terpadu untuk mencari jalan terbaik dalam menegakkan pranata hukum. Dikatakannya saat ini Bakesbangpolinmas Rokan Hilir melakukan sosialisasi. Hal ini dilakukan jelang pelaksanaan pilgubri. Dijelaskannya karena suasana tersebut semua pihak harus ikut serta mengantisipasi sejak dini.

Dikatakannya, mengutip pernyataan presiden SBY, maka perlu adanya koordinasi tepat, harus megetahui profil konflik,  lebih baik mengatasinya dengan peranan intelijen, dibutuhkan kepemimpinan yang tepat untuk mengarahkan kondisi politik, meski ada upaya untuk mengendalikan penyelesaiannya serta selalu usaha membuat kesepakanan untuk sosialisasi,  memajukan rekonsolidasi dan resolusi konflik, mencari kesepakatan untuk saling mendengarkan, dan upaya perdamaian jangka panjang yang persuasif.

“Penanganan konflik bertujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai dan sejahtera. Kemudian memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan social kemasyarakatan, selanjutnya meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian memelihara keberlangsungan fungsi pemerintah, melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum, memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban dan memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum,”tandasnya. (krc 01)