Rabu, 15 Desember 2010

Penyampaian nota keuangan oleh Bupati Rohil >>RAPBD 2011 defisit 219 M lebih


BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Sebanyak 31 anggota DPRD Rokan Hilir menggelar Sidang paripurna ke 11 masa sidang ketiga tahun 2010 di gedung wakil rakyat jalan Merdeka bagansiapiapi,Rabu (15/12). Sidang tersebut dipimpin langsung oleh ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan dengan dihadiri Bupati Kabupaten Rokan Hilir H.Annas Maamun, wabup H.Suyatno, sekdakab Rohil Ir.H.Asmirin Usman, asisten, kepala dinas, badan dan kantor serta tampak juga kabag humas pemkab Rohil Firdaus.SE. Sidang para wakil rakyat tersebut untuk mendengarkan penyampaian nota keuangan ranperda RAPBD tahun 2011.

“Kita mohon agar dapat meningkatkan kinerja pada akhir tahun 2010 ini,”tutur Nasrudin Hasan.

Dalam menyampaikan sambutannya H.Annas Maamun menerangkan bahwa penyampaian nota terakhir ditahun kelima periode kepemimpinannya merupakan menyusun kebijakan umum ditahun 2011. Kebijakan umum APBD tersebut merupakan pedoman untuk menentukan kegiatan dan komponen pelayanan yang diberikan perangkat daerah kepada masyarakat sesuai dengan tupoksi masing-masing SKPD dengan menerapkan prinsip-prinsip efesiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Dikatakannya mencermati kondisi riil daerah saat ini masih menghadapi tiga isu strategis yakni terbatasnya infrastruktur, kualitas SDM yang masih rendah, dan tingginya angka kemiskinan di kabupaten Rohil.

Ia mengatakan bahwa pendapatan daerah ditahun 2011 direncanakan sebesar Rp1.413.714.216.823,_dibandingkan pada tahun lalu (2010.red) setelah perubahan terjadi penurunan sebesar Rp 203.305.244.621,_.

“satu hal yang menggembirakan disektor pendapatan pada tahun 2011 kita menerima DAU yang sejak tiga tahun terakhir tidak diperoleh. Hal ini berkat perjuangan kita semua. Kedepan dengan seluruh komponan yang ada terutama eksekutif dan legislatif serta dukungan pemerintah provinsi riau, kita berharap alokasi anggaran untuk kabupaten Rokan Hilir dapat terus meningkat disetiap tahunnya.

Pada RAPBD 2011 PAD diperkirakan Rp 112.157.623.386,_terjadi penurunan sebesar 3,22 persen dibandingkan pada tahun 2010 lalu. Sedangkan dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil dan gas sebesar Rp 1.273.231.850.879,_. Dana alokasi umum diperoleh sebesar Rp 186.049.030.000,_ yang dialokasikan untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai.

Sedang DAK tahun 2011 diperoleh sebesar Rp 19.158.600.000,_ yang dialokasikan untuk bidang pendidikan, prasarana jalan, lingkungan hidup serta perikanan dan kelautan. Dikatakannya pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 28.324.742.558,_ yang diperoleh dari bagi hasil pajak pemerintah provinsi.

Sementara belanja daerah di RAPBD 2011 direncanakan sebesar Rp 1.629.691.639.361,_ tersebut dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 619.077.678.776,_ dan belanja langsung sebesar Rp 1.014.563.375.785,_. Sehingga jika dibandingkan antara pendapatan dan belanja maka RAPBD 2011 terjadi devisit anggaran sebesar Rp 219.926.837.738,_.

“Untuk pembiayaan tahun 2011 diperkirakan sebesar Rp 600 Milyar yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan lanjutan serta untuk menutupi defisit anggaran,”tandasnya. (gun)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar