>>Setelah disahkan 3 Ranperda menjadi Perda dan RAPBD-P menjadi APBD-P Rohil 2009
>>Kepsek Mengangkat Tenaga Guru Honor
BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Setelah mendengar penyampaian pendapat fraksi-fraksi anggota dewan tentang 3 Ranperda untuk dijadikan Perda, Bupati Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) H.Annas Maamun menyampaikan sambutannya di gedung DPRD Rohil jalan Merdeka Bagansiapiapi, Selasa (8/9) kemaren.
"Hari ini telah dapat disahkan Ranperda menjadi Perda yang adalah untuk kepentingan masyarakat,"ujarnya.
Orang nomor satu di Rohil ini mengatakan akan melaksanakan kesepakatan tersebut dengan sebaik-baiknya.
"Kami berjanji akan melaksanakan apa kesepakatan ini dengan sebaik-baiknya,"katanya.
Ia menegaskan tentang permasalahan guru honor seperti yang disampaikan oleh anggota dewan, Ia mengatakannya bahwa hal tersebut telah terjadi kesalahan bersama karena selama ini banyak kepala sekolah mengangkat tenaga honor atas kehendaknya sendiri sehingga membingungkan pendataan tenaga honor guru tersebut.
"Mengenai guru honor telah terjadi kesalahan bersama, tidak saja hanya pemerintah daerah melainkan karena adanya kepala sekolah yang mengangkat tenaga honor guru dengan sendirinya tanpa persetujuan pengangkatan dari bupati,"katanya.
Diakhir sambutannya, Bupati Rohil menambahkan bahwa kepada anggota dewan yang tidak terpilih lagi menjadi wakil rakyat tetap diperlukan dalam kemajuan dan pembangunan kabupaten Rohil selanjutnya.
"Meskinpun bapak-bapak tidak lagi menjadi anggota dewan tetapi selanjutnya bapak-bapak masih sangat diperlukan untuk melanjutkan pembangunan Rohil selanjutnya,"tandasnya H.Annas Maamun. (Andi WRC).
Rabu, 09 September 2009
Penyampaian Pendapat Fraksi DPRD Rohil terhadap 3 Ranperda Menjadi Perda
>>Akhirnya Kepenghuluan Penipahan Laut disetujui berganti nama menjadi Kepenghuluan Teluk Rahmat
BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Sidang wakil rakyat yang digelar di gedung DPRD Rohil jalan Merdeka Bagansiapiapi, Selasa (8/9) kemaren membahas penyampaian fraksi tentang Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) peningkatan status kepenghuluan menjadi defenitif, Ranperda perubahan status kepenghuluan menjadi kelurahan dan Ranperda pengelolaan tentang barang milik daerah. Sidang dipimpin ketua DPRD Rohil, Dedi Humadi didampingi wakil ketua DPRD Rohil, Rashyd Abizar dengan dihadiri oleh Bupati H.Annas Maamun dan wabup H.Suyatno serta kepala dinas,badan dan kantor dilingkungan Pemdakab Rokan Hilir (Rohil).
Darwis Syam dari fraksi Golkar plus menyatakan betapa pentingnya ketiga komponen Ranperda tersebut. Ia mengatakan adanya kepenghuluan menjadi defenitif sangat disetujui sedangkan perubahan status menjadi kelurahan fraksinya menyetujuinya namun harus memperhatikan tentang tenaga jabatan lurah dan sekretaris, yakni sebanyak 18 kelurahan tersebut jika dicarikan sesuai eselon akan ada penyedotan pegawai Pemdakab Rohil untuk ditempatkan di jabatan tersebut.
Kemudian Ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah dianjurkan agar jangan lepas dari pendataan.
"Tidak ada lagi barang milik daerah yang di rohil maupun luar daerah yang tidak terdata,"katanya.
Ia menambahkan terutama barang milik daerah yang tidak tetap milik daerah agar diselesaikan.
"Pemdakab dapat menanggulangi terhadap masalah lahan milik daerah tersebut supaya diselesaikan dengan baik,"ujarnya.
Secara umumnya ditambahkannya bahwa fraksi golkar plus yang diketuai oleh Azwar,SH dan sekretarisnya Darwis Syam menerima ketiga Ranperda itu menjadi Perda (Peraturan Daerah,red).
Kemudian itu fraksi yang lain juga memberikan pandangan menyetujui Ranperda menjadi Perda,yakni fraksi PPP,fraksi PDI-P,fraksi KSN, fraksi PDK plus dan juga fraksi PBR. Ketika Fraksi PPP dalam penyampaian pandangannya terjadi listrik mati dan kembali listrik hidup setelah fraksi tersebut selesai menyampaikan pandangannya terhadap 3 Ranperda itu. Sedangkan fraksi PDK plus menyetujui dan menyokong terhadap keberadaan kepenghuluan Pulau Jemur.
Namun fraksi PBR menggaris bawahi terhadap kepenghuluan Penipahan Laut yang menurutnya setelah ditilik garis sejarahnya maka sepantasnya kepenghuluan itu diganti namanya menjadi kepenghuluan Teluk Rahmat.
Pengusulan perobahan nama kepenghuluan Penipahan Laut menjadi kepenghuluan Teluk Rahmat sempat terjadi adu pendapat. Karena menurut ketua DPRD Rohil sebagai pimpinan sidang diusulkan pada sidang mendatang kepada pemdakaab Rohil. Namun fraksi PBR bersikeras dilakukan pada sidang saat ini. Akhirnya atas keputusan anggota dewan bersama maka disetujui pergantian nama tersebut dengan disaksikan Bupati dan wabup. Dalam sidang itu juga anggota dewan menuetujui 3 Ranperda tersebut menjadi Perda. (Andi WRC)
BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Sidang wakil rakyat yang digelar di gedung DPRD Rohil jalan Merdeka Bagansiapiapi, Selasa (8/9) kemaren membahas penyampaian fraksi tentang Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) peningkatan status kepenghuluan menjadi defenitif, Ranperda perubahan status kepenghuluan menjadi kelurahan dan Ranperda pengelolaan tentang barang milik daerah. Sidang dipimpin ketua DPRD Rohil, Dedi Humadi didampingi wakil ketua DPRD Rohil, Rashyd Abizar dengan dihadiri oleh Bupati H.Annas Maamun dan wabup H.Suyatno serta kepala dinas,badan dan kantor dilingkungan Pemdakab Rokan Hilir (Rohil).
Darwis Syam dari fraksi Golkar plus menyatakan betapa pentingnya ketiga komponen Ranperda tersebut. Ia mengatakan adanya kepenghuluan menjadi defenitif sangat disetujui sedangkan perubahan status menjadi kelurahan fraksinya menyetujuinya namun harus memperhatikan tentang tenaga jabatan lurah dan sekretaris, yakni sebanyak 18 kelurahan tersebut jika dicarikan sesuai eselon akan ada penyedotan pegawai Pemdakab Rohil untuk ditempatkan di jabatan tersebut.
Kemudian Ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah dianjurkan agar jangan lepas dari pendataan.
"Tidak ada lagi barang milik daerah yang di rohil maupun luar daerah yang tidak terdata,"katanya.
Ia menambahkan terutama barang milik daerah yang tidak tetap milik daerah agar diselesaikan.
"Pemdakab dapat menanggulangi terhadap masalah lahan milik daerah tersebut supaya diselesaikan dengan baik,"ujarnya.
Secara umumnya ditambahkannya bahwa fraksi golkar plus yang diketuai oleh Azwar,SH dan sekretarisnya Darwis Syam menerima ketiga Ranperda itu menjadi Perda (Peraturan Daerah,red).
Kemudian itu fraksi yang lain juga memberikan pandangan menyetujui Ranperda menjadi Perda,yakni fraksi PPP,fraksi PDI-P,fraksi KSN, fraksi PDK plus dan juga fraksi PBR. Ketika Fraksi PPP dalam penyampaian pandangannya terjadi listrik mati dan kembali listrik hidup setelah fraksi tersebut selesai menyampaikan pandangannya terhadap 3 Ranperda itu. Sedangkan fraksi PDK plus menyetujui dan menyokong terhadap keberadaan kepenghuluan Pulau Jemur.
Namun fraksi PBR menggaris bawahi terhadap kepenghuluan Penipahan Laut yang menurutnya setelah ditilik garis sejarahnya maka sepantasnya kepenghuluan itu diganti namanya menjadi kepenghuluan Teluk Rahmat.
Pengusulan perobahan nama kepenghuluan Penipahan Laut menjadi kepenghuluan Teluk Rahmat sempat terjadi adu pendapat. Karena menurut ketua DPRD Rohil sebagai pimpinan sidang diusulkan pada sidang mendatang kepada pemdakaab Rohil. Namun fraksi PBR bersikeras dilakukan pada sidang saat ini. Akhirnya atas keputusan anggota dewan bersama maka disetujui pergantian nama tersebut dengan disaksikan Bupati dan wabup. Dalam sidang itu juga anggota dewan menuetujui 3 Ranperda tersebut menjadi Perda. (Andi WRC)
52 Tahun Yayasan Perguruan Wahidin Bagansiapiapi
>>Perlu Kerja Keras di Tahun kerbau
BAGANSIAPIAPI,(KABARROHIL)-Yayasan Perguruan Wahidin jalan Pahlawan Bagansiapiapi merayakan hari ulang tahunnya yang ke-52 .Perayaan dilaksanakan di halaman sekolahnya tersebut penuh dengan suka cita yang dilanjutkan dengan konvoi parade marching band dan murid sekolah keliling kota Bagansiapiapi. Perayaan hari ulang tahunnya itu dihitung sejak tanggal dijadikannya sekolah Perguruan Wahidin menjadi sekolah nasional. Dalam acara itu diberikan puluhan penghargaan kepada juara umum, juara kelas serta penghargaan pin emas kepada guru-guru yang telah selama sepuluh tahun dan dua puluh tahun dalam menjalani pengabdiannya sebagai seorang guru di yayasan Perguruan Wahidin.
Demikian dikatakan oleh Sudarno Mahyudin selaku koordinator Perguruan Wahidin kepada Pewarta KABAR ROHIL disaat usainya perayaan tersebut digelar, Rabu (9/9) hari ini.
Dikatakannya bahwa Yayasan Perguruan Wahidin yang semula merupakan sekolah masyarakat tionghoa yang akhirnya sejak 52 tahun lalu (09 september 1957,red) telah menjadi sekolah nasional. Oleh sebab itulah perhitungan perayaan ultah tersebut dihitung.
Selanjutnya Ia mengatakan biarpun dalam dua tahun lalu hingga saat ini terjadi pertikaian antara pengurus dengan pembina dalam yayasan itu namun karena dengan kekompakan dan persatuan maka akhirnya konflik tersebut bukanlah sebagai penghambat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Sudarno Mahyudin seorang penulis buku Peristiwa Bagansiapiapi dan sinetron Kelangit yang juga seorang tokoh masyarakat Rokan Hilir ini mengatakan bahwa tugas seorang pendidik khususnya di Perguruan Wahidin semakin hari semakin berat dan itu bukanlah merupakan suatu beban jika ditanggulangi secara bersama-sama dengan kekompakan dan persatuan.Hal ini telah ditunjukkan oleh Perguruan Wahidin selama ini dengan dapat mencapai kelulusan siswa 100%.
"Beban tambah berat karena kemungkinan standarisasi nilai kelulusan pada tahun ini akan meningkat. Nilai kelulusan dari 3,1 hingga tahun lalu 5,5 yang kemungkinan pada tahun ini menjadi 5,75,"jelasnya.
Ia juga mengatakan bahwa berdasarkan tahun kalender masyarakat cina tahun ini adalah tahun shio kerbau jadi berdasarkan hal tersebut maka pada tahun ini diperlukan kerja keras untuk mendapatkan hasil yang baik. Oleh sebab itu tambahnya diperlukan perhitungan yang jeli dan matang untuk mendapatkan yang terbaik tersebut. Namun Ia mengakui bahwa murid-murid Perguruan Wahidin telah menunjukkan dengan berhasil mencapai nilai tertinggi rata-rata 8.
"Belajar dari kekompakan bersama,"katanya kemudian.(gun)
BAGANSIAPIAPI,(KABARROHIL)-Yayasan Perguruan Wahidin jalan Pahlawan Bagansiapiapi merayakan hari ulang tahunnya yang ke-52 .Perayaan dilaksanakan di halaman sekolahnya tersebut penuh dengan suka cita yang dilanjutkan dengan konvoi parade marching band dan murid sekolah keliling kota Bagansiapiapi. Perayaan hari ulang tahunnya itu dihitung sejak tanggal dijadikannya sekolah Perguruan Wahidin menjadi sekolah nasional. Dalam acara itu diberikan puluhan penghargaan kepada juara umum, juara kelas serta penghargaan pin emas kepada guru-guru yang telah selama sepuluh tahun dan dua puluh tahun dalam menjalani pengabdiannya sebagai seorang guru di yayasan Perguruan Wahidin.
Demikian dikatakan oleh Sudarno Mahyudin selaku koordinator Perguruan Wahidin kepada Pewarta KABAR ROHIL disaat usainya perayaan tersebut digelar, Rabu (9/9) hari ini.
Dikatakannya bahwa Yayasan Perguruan Wahidin yang semula merupakan sekolah masyarakat tionghoa yang akhirnya sejak 52 tahun lalu (09 september 1957,red) telah menjadi sekolah nasional. Oleh sebab itulah perhitungan perayaan ultah tersebut dihitung.
Selanjutnya Ia mengatakan biarpun dalam dua tahun lalu hingga saat ini terjadi pertikaian antara pengurus dengan pembina dalam yayasan itu namun karena dengan kekompakan dan persatuan maka akhirnya konflik tersebut bukanlah sebagai penghambat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Sudarno Mahyudin seorang penulis buku Peristiwa Bagansiapiapi dan sinetron Kelangit yang juga seorang tokoh masyarakat Rokan Hilir ini mengatakan bahwa tugas seorang pendidik khususnya di Perguruan Wahidin semakin hari semakin berat dan itu bukanlah merupakan suatu beban jika ditanggulangi secara bersama-sama dengan kekompakan dan persatuan.Hal ini telah ditunjukkan oleh Perguruan Wahidin selama ini dengan dapat mencapai kelulusan siswa 100%.
"Beban tambah berat karena kemungkinan standarisasi nilai kelulusan pada tahun ini akan meningkat. Nilai kelulusan dari 3,1 hingga tahun lalu 5,5 yang kemungkinan pada tahun ini menjadi 5,75,"jelasnya.
Ia juga mengatakan bahwa berdasarkan tahun kalender masyarakat cina tahun ini adalah tahun shio kerbau jadi berdasarkan hal tersebut maka pada tahun ini diperlukan kerja keras untuk mendapatkan hasil yang baik. Oleh sebab itu tambahnya diperlukan perhitungan yang jeli dan matang untuk mendapatkan yang terbaik tersebut. Namun Ia mengakui bahwa murid-murid Perguruan Wahidin telah menunjukkan dengan berhasil mencapai nilai tertinggi rata-rata 8.
"Belajar dari kekompakan bersama,"katanya kemudian.(gun)
Selasa, 08 September 2009
20 Personil Dishub rohil disiagakan
Jelang Lebaran dan Setelah Lebaran
BAGANSIAPIAPI,(KR)-Dinas perhubungan kabupaten Rokan Hilir(Rohil) akan menyiapkan personilnya dalam membantu tugas kepolisian untuk mengawasi jalan raya. Mereka tersebut ditempatkan di Pos-pos siaga lebaran. Hal ini terutama sekali pada waktu H-7 hingga H+7. Antisipasi tersebut karena jaringan jalan darat yang telah bagus membuat masyarakat suka melalui jalan darat.
"Biasanya ada peningkatan kepadatan jalan raya pada H-2 hingga H+3,"katanya Mochtar Luthvie Plt Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir ketika dikonfirmasi Pewarta KABARROHIL, Selasa (8/9) hari ini di Gedung DPRD Rohil jalan merdeka Bagansiapiapi.
Ia mengatakan dinas perhubungan ditugaskan sebanyak 2 orang setiap titik pos pengamanan untuk membantu suasana lebaran.
"Kami dari dinas perhubungan diminta membantu setiap titik pos sebanyak 2 orang personil,"katanya.
Dijelaskannya mereka tersebut akan membantu pengawasan jalan raya, pos pelyanan masyarakat terhadap kejadian dan laporan masyarakat.
Ditambahkannya bahwa ada beberapa titik yang dijaga dan ditempatkan personil perhubungan itu, yakni Simpang Bukit Timah, Ujung Tanjung, Mapolres Rohil, Bagan Punak, Pelabuhan Bagansiapiapi, Balam Sempurna km 20, Simpang Martabak, Kota Bagan Batu dan Perbatasan sumut- Riau. (Gun)
BAGANSIAPIAPI,(KR)-Dinas perhubungan kabupaten Rokan Hilir(Rohil) akan menyiapkan personilnya dalam membantu tugas kepolisian untuk mengawasi jalan raya. Mereka tersebut ditempatkan di Pos-pos siaga lebaran. Hal ini terutama sekali pada waktu H-7 hingga H+7. Antisipasi tersebut karena jaringan jalan darat yang telah bagus membuat masyarakat suka melalui jalan darat.
"Biasanya ada peningkatan kepadatan jalan raya pada H-2 hingga H+3,"katanya Mochtar Luthvie Plt Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir ketika dikonfirmasi Pewarta KABARROHIL, Selasa (8/9) hari ini di Gedung DPRD Rohil jalan merdeka Bagansiapiapi.
Ia mengatakan dinas perhubungan ditugaskan sebanyak 2 orang setiap titik pos pengamanan untuk membantu suasana lebaran.
"Kami dari dinas perhubungan diminta membantu setiap titik pos sebanyak 2 orang personil,"katanya.
Dijelaskannya mereka tersebut akan membantu pengawasan jalan raya, pos pelyanan masyarakat terhadap kejadian dan laporan masyarakat.
Ditambahkannya bahwa ada beberapa titik yang dijaga dan ditempatkan personil perhubungan itu, yakni Simpang Bukit Timah, Ujung Tanjung, Mapolres Rohil, Bagan Punak, Pelabuhan Bagansiapiapi, Balam Sempurna km 20, Simpang Martabak, Kota Bagan Batu dan Perbatasan sumut- Riau. (Gun)
Guru PNS dan Honor Dapat THR
BAGANSIAPIAPI,(KR)-Bupati Kabupaten Rokan Hilir, H.Annas Maamun mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini sebelum lebaran para Guru baik PNS maupun tenaga Honor akan mendapat THR (Tunjangan Hari Raya). Hal ini karena telah mendapat bantuan dari pemerintah Provinsi Riau.
"Insya Allah dalam bulan puasa ini akan diberikan THR bagi para Guru kabupaten Rohil. Karena mendapat bantuan dari pihak Provinsi Riau sebesar 7,1 miliar rupiah,"katanya H.Annas Maamun Bupati Kabupaten Rohil disaat menyampaikan LPJ di gedung DPRD Rohil jalan Merdeka Bagansiapiapi, Selasa (8/9) hari ini.
Ia mengatakan THR itu diberikan bagi guru PNS dan guru tenaga honorer.
Sementara itu Kadisdik Rohil, Drs Ferri H Parya membenarkannya ketika ditemui Pewarta KABARROHIL, Selasa (8/9) hari ini di jalan Merdeka Bagansiapiapi. Ia mengatakan pemberian THR tersebut sebelum Lebaran sudah diterima oleh para guru itu. Ditambahkan Ferry bahwa tenaga guru di kabupaten Rokan Hilir sekitar 8000 orang lebih. Ia mengatakan bahwa guru PNS menerima sekitar Rp900.000,_per orang sedangkan guru tenaga honor Rp750.000,_perorang.
Selanjutnya kepala dinas pendidikan kabupaten Rokan Hilir juga mengatakan bahwa agenda kalender pendidikan murid sekolah mejelang lebaran diliburkan sejak tanggal 14 september selama dua minggu. Untuk itu diharapkan kepada murid dapat mempergunakan hari libur tersebut dengan sebaik-baiknya. (Gun)
"Insya Allah dalam bulan puasa ini akan diberikan THR bagi para Guru kabupaten Rohil. Karena mendapat bantuan dari pihak Provinsi Riau sebesar 7,1 miliar rupiah,"katanya H.Annas Maamun Bupati Kabupaten Rohil disaat menyampaikan LPJ di gedung DPRD Rohil jalan Merdeka Bagansiapiapi, Selasa (8/9) hari ini.
Ia mengatakan THR itu diberikan bagi guru PNS dan guru tenaga honorer.
Sementara itu Kadisdik Rohil, Drs Ferri H Parya membenarkannya ketika ditemui Pewarta KABARROHIL, Selasa (8/9) hari ini di jalan Merdeka Bagansiapiapi. Ia mengatakan pemberian THR tersebut sebelum Lebaran sudah diterima oleh para guru itu. Ditambahkan Ferry bahwa tenaga guru di kabupaten Rokan Hilir sekitar 8000 orang lebih. Ia mengatakan bahwa guru PNS menerima sekitar Rp900.000,_per orang sedangkan guru tenaga honor Rp750.000,_perorang.
Selanjutnya kepala dinas pendidikan kabupaten Rokan Hilir juga mengatakan bahwa agenda kalender pendidikan murid sekolah mejelang lebaran diliburkan sejak tanggal 14 september selama dua minggu. Untuk itu diharapkan kepada murid dapat mempergunakan hari libur tersebut dengan sebaik-baiknya. (Gun)
TAGANA Rohil Vakum Kegiatan
Alanto: Akan dikemanakan Tagana Rohil ?
BAGANSIAPIAPI,(KR)- Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) sebanyak 10 orang yang telah menjalani pendidikan dan latihan penanggulangan bencana alam dan ketenagaan sukarelawan saat ini belum bisa melakukan kegiatan dan agenda kerja karena fasilitas untuk melakukan latihan kegiatan itu masih belum terpenuhi.
Demikian dikatakan oleh Koordinator Tagana Kabupaten Rohil, Alanto kepada Pewaqrta KABARROHIL ketika dikonfirmasi, Selasa (8/9) hari ini tentang vacumnya Tagana Rohil selama ini.
Ia mengatakan sejak dilatih dan di didik oleh Dinas Sosial Provinsi Riau tentang penanggulangan bencana masih vakum agenda dan kegiatan kerja.
"Ketika insiden Imigran Afganistan karam yang lalu kamipun tidak dilibatkan, padahal tenaga kami siap akan hal tersebut,"katanya Alanto.
Alanto menegaskan bahwa banyak agenda kerja yang akan dilakukan dalam Tagana selama setahun mendatang. Hal tersebut sangat memerlukan fasilitas yang memadahi.
"Seperti peralatan-peralatan climbing,speed boat karet dan peralatan medis lainnya sangat dibutuhkan dalam kesiagaan penanggulangan bencana,"katanya.
Ia mengatakan juga bahwa perlunya meluaskan anggota pada setiap kecamatan untuk mengantisipasi kesigapan,ketepatan dan kecepatan waktu penanggulangan tersebut. Ditambahkannya bahwa pelatihan dan pendidikan rutin juga sangat diperlukan.
"Kalau tidak ada fasilitasnya tersebut akan dikemanakan Tagana Rohil ini ?,"tandasnya. (Gun).
BAGANSIAPIAPI,(KR)- Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) sebanyak 10 orang yang telah menjalani pendidikan dan latihan penanggulangan bencana alam dan ketenagaan sukarelawan saat ini belum bisa melakukan kegiatan dan agenda kerja karena fasilitas untuk melakukan latihan kegiatan itu masih belum terpenuhi.
Demikian dikatakan oleh Koordinator Tagana Kabupaten Rohil, Alanto kepada Pewaqrta KABARROHIL ketika dikonfirmasi, Selasa (8/9) hari ini tentang vacumnya Tagana Rohil selama ini.
Ia mengatakan sejak dilatih dan di didik oleh Dinas Sosial Provinsi Riau tentang penanggulangan bencana masih vakum agenda dan kegiatan kerja.
"Ketika insiden Imigran Afganistan karam yang lalu kamipun tidak dilibatkan, padahal tenaga kami siap akan hal tersebut,"katanya Alanto.
Alanto menegaskan bahwa banyak agenda kerja yang akan dilakukan dalam Tagana selama setahun mendatang. Hal tersebut sangat memerlukan fasilitas yang memadahi.
"Seperti peralatan-peralatan climbing,speed boat karet dan peralatan medis lainnya sangat dibutuhkan dalam kesiagaan penanggulangan bencana,"katanya.
Ia mengatakan juga bahwa perlunya meluaskan anggota pada setiap kecamatan untuk mengantisipasi kesigapan,ketepatan dan kecepatan waktu penanggulangan tersebut. Ditambahkannya bahwa pelatihan dan pendidikan rutin juga sangat diperlukan.
"Kalau tidak ada fasilitasnya tersebut akan dikemanakan Tagana Rohil ini ?,"tandasnya. (Gun).
Sidang Paripurna Anggota Dewan Rohil
Sidang Penyampaian pendapat Fraksi Wakil rakyat Rohil terhadap RAPBD-P menjadi APBD-P tahun 2009
BAGANSIAPIAPI,(KR)-Enam fraksi wakil rakyat kabupaten Rokan Hilir (Rohil) pada akhirnya menyatakan setuju terhadap RAPBD-Perubahan menjadi APBD-Perubahan tahun 2009 meskinpun masih ada beberapa fraksi yang memberikan beberapa catatan.
Sidang paripurna terbuka untuk umum untuk mendengarkan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap RAPBD-perubahan Rohil tahun anggaran 2009 dan sekaligus pengambilan keputusan itu digelar digedung DPRD Rohil jalan merdeka Bagansiapiapi, Selasa (8/9) hari ini. Sidang tersebut dipimpin langsung oleh ketua DPRD Rohil Dedi Humadi didampingi wakil ketua DPRD Rohil Rashyd Abisar. Sidang tersebut dihadiri sebanyak 29 anggota dari 40 anggota dewan Rohil. Tampak juga disaat itu Bupati Kabupaten Rohil, H.Annas Maamun dan wabup H.Suyatno, asisten I serta kepala dinas, badan dan kantor dilingkungan pemdakab Rohil.
Keenam fraksi yang menyampaikan pendapat akhir tersebut, yakni fraksi golkar plus, fraksi PPP, fraksi PDI-P, fraksi PBR, fraksi KSN dan fraksi PDK Plus.
Dalam penyampaian ini fraksi golkar plus dinobatkan untuk pertama sekali menyampaikan pandangan pendapatnya. Fraksi golkar plus dibacakan langsung oleh ketua fraksinya H.Azwar,SH. Ia mengatakan bahwa RAPBD-P menjadi APBD-P tersebut telah memenuhi kehendak peraturan yang berlaku. Ia menambahkan dalam pendapat fraksinya, APBD berjalan dengan lancar karena hubungan komunikasi yang baik antara legislatif dan eksekutif.
"Harmonisasi anggota DPRD Rohil dengan pemdakab karena ada seiring dan sejalan,"katanya.
Ia menjelaskan bahwa selama 5 tahun ini DPRD Rohil bersama pemerintah daerah telah mengesahkan anggaran sebesar 7 triliun lebih ke dalam APBD murni.
"Tidaklah terlalu berlebihan pada kesempatan ini fraksi golkar plus memberikan nilai plus juga terhadap pimpinan H.Annas Maamun dan H.Suyatno. Oleh sebab itu RAPBD perubahan menjadi APBD perubahan kabupaten Rohil tahun 2009 disetujui,"ujarnya Azwar dalam hal ini sebagai ketua fraksi sedangkan Darwis Syam sebagai sekretarisnya.
Kemudian dilanjutkan oleh Fraksi PPP menyampaikan pandangan pendapat fraksinya. Dalam hal ini disampaikan oleh Drs. H.Amiruddin. Secara besarnya fraksi ini dapat menerima RAPBD P menjadi APBDP tahun 2009 dengan memberikan beberapa catatan, yakni supaya pemdakab Rohil selekasnya merealisasikan membayar gaji tenaga honor guru swasta. Juga Ia memberi catatan agar pembebasan lahan sebesar 1 milyar rupiah di kecamatan Rimba Melintang dapat diselesaikan. Juga Ia menambahkan catatan agar pembangunan semua mesjid-mesjid dapat segera diselesaikan.
Fraksi PDI-P, Darsono dalam penyampaian pendapat singkatnya menyatakan tahniah terhadap pemerintah daerah didalam menjalankan pemerintahan dan Ia menyatakan fraksi PDI-P menyetujui RAPBDP menjadi APBDP tahun 2009.
Sedangkan fraksi PBR disampaikan Fadlan,BA. Ia mengucapkan terima kasih atas kerja samanya selama ini. Ditambahkannya karena dalam periode nanti fraksi PBR di DPRD Kabupaten Rohil sudah tidak ada lagi.
Dilanjutkannya setelah mendengar dan mengkaji hasil penyampaian kemaren maka dengan mengucapkan bismillahhirrohmannirrohim fraksi PBR menerima RAPBDP menjadi APBDP dengan memberikan peringatan, yakni anggaran yang berjalan haruslah selalu dikawal agar dapat mewujudkan pembangunan masyarakat Rohil yang adil seutuhnya. Fraksi ini di ketuai oleh Fadlan dan Sudaro.H.Yusman sebagai sekretarisnya.
Hendra Gunawan,SH dari fraksi KSN mengungkapkan bahwa sidang kali ini merupakan rapat terakhir dari fraksi KSN. Oleh sebab itu Ia mewakili fraksi menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan selama ini. Ia mengatakan setelah memperhatikan adanya perubahan tersebut maka perlu dipahami dan dapat menerima RAPBDP menjadi APBDP.
Selanjutnya fraksi PDK Plus, Jufrizal,SHI dalam pandangan pendapat akhirnya fraksi ini menyatakan rasa kebahagiaannya.
"Dimusim manakah hati kami tak bahagia,"katanya berpuitis.
Kemudian Ia menegaskan agar tetap memperjuangkan hak daerah terhadap pusat Jakarta.
"Kita harus kejar yang adalah hak kita, jangan dipermainkan oleh Jakarta karena memang itu hak kita,"katanya.
Dalam pandangan akhirnya fraksi PDK Plus ini dapat menerima RAPBDP menjadi APBDP untuk diajukan kepada Gubri.
Setelah keenam fraksi menyatakan setuju dan anggota yang hadir menyatakan setuju maka Dedi Humadi menyatakan bahwa RAPBDP menjadi APBDP diperdakan.
"Sehingga dengan demikian anggaran 1 triliun lebih bertambah 50 milyard lebih,"tandasnya Dedi Humadi. (Gun)
BAGANSIAPIAPI,(KR)-Enam fraksi wakil rakyat kabupaten Rokan Hilir (Rohil) pada akhirnya menyatakan setuju terhadap RAPBD-Perubahan menjadi APBD-Perubahan tahun 2009 meskinpun masih ada beberapa fraksi yang memberikan beberapa catatan.
Sidang paripurna terbuka untuk umum untuk mendengarkan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap RAPBD-perubahan Rohil tahun anggaran 2009 dan sekaligus pengambilan keputusan itu digelar digedung DPRD Rohil jalan merdeka Bagansiapiapi, Selasa (8/9) hari ini. Sidang tersebut dipimpin langsung oleh ketua DPRD Rohil Dedi Humadi didampingi wakil ketua DPRD Rohil Rashyd Abisar. Sidang tersebut dihadiri sebanyak 29 anggota dari 40 anggota dewan Rohil. Tampak juga disaat itu Bupati Kabupaten Rohil, H.Annas Maamun dan wabup H.Suyatno, asisten I serta kepala dinas, badan dan kantor dilingkungan pemdakab Rohil.
Keenam fraksi yang menyampaikan pendapat akhir tersebut, yakni fraksi golkar plus, fraksi PPP, fraksi PDI-P, fraksi PBR, fraksi KSN dan fraksi PDK Plus.
Dalam penyampaian ini fraksi golkar plus dinobatkan untuk pertama sekali menyampaikan pandangan pendapatnya. Fraksi golkar plus dibacakan langsung oleh ketua fraksinya H.Azwar,SH. Ia mengatakan bahwa RAPBD-P menjadi APBD-P tersebut telah memenuhi kehendak peraturan yang berlaku. Ia menambahkan dalam pendapat fraksinya, APBD berjalan dengan lancar karena hubungan komunikasi yang baik antara legislatif dan eksekutif.
"Harmonisasi anggota DPRD Rohil dengan pemdakab karena ada seiring dan sejalan,"katanya.
Ia menjelaskan bahwa selama 5 tahun ini DPRD Rohil bersama pemerintah daerah telah mengesahkan anggaran sebesar 7 triliun lebih ke dalam APBD murni.
"Tidaklah terlalu berlebihan pada kesempatan ini fraksi golkar plus memberikan nilai plus juga terhadap pimpinan H.Annas Maamun dan H.Suyatno. Oleh sebab itu RAPBD perubahan menjadi APBD perubahan kabupaten Rohil tahun 2009 disetujui,"ujarnya Azwar dalam hal ini sebagai ketua fraksi sedangkan Darwis Syam sebagai sekretarisnya.
Kemudian dilanjutkan oleh Fraksi PPP menyampaikan pandangan pendapat fraksinya. Dalam hal ini disampaikan oleh Drs. H.Amiruddin. Secara besarnya fraksi ini dapat menerima RAPBD P menjadi APBDP tahun 2009 dengan memberikan beberapa catatan, yakni supaya pemdakab Rohil selekasnya merealisasikan membayar gaji tenaga honor guru swasta. Juga Ia memberi catatan agar pembebasan lahan sebesar 1 milyar rupiah di kecamatan Rimba Melintang dapat diselesaikan. Juga Ia menambahkan catatan agar pembangunan semua mesjid-mesjid dapat segera diselesaikan.
Fraksi PDI-P, Darsono dalam penyampaian pendapat singkatnya menyatakan tahniah terhadap pemerintah daerah didalam menjalankan pemerintahan dan Ia menyatakan fraksi PDI-P menyetujui RAPBDP menjadi APBDP tahun 2009.
Sedangkan fraksi PBR disampaikan Fadlan,BA. Ia mengucapkan terima kasih atas kerja samanya selama ini. Ditambahkannya karena dalam periode nanti fraksi PBR di DPRD Kabupaten Rohil sudah tidak ada lagi.
Dilanjutkannya setelah mendengar dan mengkaji hasil penyampaian kemaren maka dengan mengucapkan bismillahhirrohmannirrohim fraksi PBR menerima RAPBDP menjadi APBDP dengan memberikan peringatan, yakni anggaran yang berjalan haruslah selalu dikawal agar dapat mewujudkan pembangunan masyarakat Rohil yang adil seutuhnya. Fraksi ini di ketuai oleh Fadlan dan Sudaro.H.Yusman sebagai sekretarisnya.
Hendra Gunawan,SH dari fraksi KSN mengungkapkan bahwa sidang kali ini merupakan rapat terakhir dari fraksi KSN. Oleh sebab itu Ia mewakili fraksi menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan selama ini. Ia mengatakan setelah memperhatikan adanya perubahan tersebut maka perlu dipahami dan dapat menerima RAPBDP menjadi APBDP.
Selanjutnya fraksi PDK Plus, Jufrizal,SHI dalam pandangan pendapat akhirnya fraksi ini menyatakan rasa kebahagiaannya.
"Dimusim manakah hati kami tak bahagia,"katanya berpuitis.
Kemudian Ia menegaskan agar tetap memperjuangkan hak daerah terhadap pusat Jakarta.
"Kita harus kejar yang adalah hak kita, jangan dipermainkan oleh Jakarta karena memang itu hak kita,"katanya.
Dalam pandangan akhirnya fraksi PDK Plus ini dapat menerima RAPBDP menjadi APBDP untuk diajukan kepada Gubri.
Setelah keenam fraksi menyatakan setuju dan anggota yang hadir menyatakan setuju maka Dedi Humadi menyatakan bahwa RAPBDP menjadi APBDP diperdakan.
"Sehingga dengan demikian anggaran 1 triliun lebih bertambah 50 milyard lebih,"tandasnya Dedi Humadi. (Gun)
Senin, 07 September 2009
Sidang Paripurna DPRD Rohil
>>penyampaian Laporan hasil pambahasan pansus tentang 3 Ranperda
BAGANSIAPIAPI,(KABARROHIL)-Sidang paripurna ke-8 masa persidangan ketiga tahun sidang 2009 dibuka dan dipimpin oleh ketua DPRD Rohil, Dedi Humadi, Senin (7/9) kemaren. Sidang tersebut berlangsung di gedung DPRD Rohil jalan Merdeka Bagansiapiapi dengan dihadiri 25 anggota dari 40 orang anggota dewan kabupaten Rokan Hilir (Rohil). Tampak hadir juga Wabup H.Suyatno serta kepala dinas, badan dan kantor dilingkungan pemdakab Rohil.
Dalam sidang itu disampaikan 3 laporan hasil pembahasan panitia khusus (Pansus) DPRD Rohil tentang Ranperda peningkatan status kepenghuluan menjadi defenitif, Ranperda peningkatan status kepenghuluan menjadi kelurahan dan Ranperda pengelolaan barang milik daerah.
Dalam laporannya, Harianto Karim mengatakan bahwa dari 25 kepenghuluan akhirnya menjadi 36 kepenghuluan dijadikan defenitif. Kemudian Anggota DPRD dari partai PDK ini menyorot atas tindakan rencana pemerintah untuk menjadikan kepenghuluan Pulau Jemur sebagai defenitif. Ia mengatakan bahwa kepenghuluan Pulau Jemur oleh Pansus memang sangat strategis untuk didefenitifkan, hanya saja tambahnya jumlah penduduk yang menjadi kendala dalam proses pembentukan tersebut.
Oleh karena itu akhirnya Pansus menawarkan agar sebahagian wilayah Teluk Pulai, kecamatan Pasir Limau Kapas (Palika) dimasukkan kedalam wilayah kepenghuluan Pulau Jemur.
"Hal ini penting sekali mengingat penduduk dari sebahagian wilayah kepenghuluan Teluk Pulai tersebut dengan sendirinya secara administrasi pemerintahan akan menjadi bahagian dari penduduk Pulau Jemur,"katanya Harianto Karim.
Ia menegaskan pusat pemerintahan kepenghuluan itu dilaksanakan di Teluk Pulai. Ditambahkannya bahwa tata cara membagi jumlah penduduk dan sebahagian wilayah Teluk Pulai kedalam wilayah Pulau Jemur dilakukan secara cermat dan teliti oleh pemerintahan daerah dengan memperhatikan asal usul dan prakarsa yang disampaikan oleh masyarakat.
Lanjutnya Pansus mengharapkan kesungguhan dari pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan keindahan Pulau Jemur tersebut.
"Sebelum ini kami mendengar khabar di Pulau Jemur akan ada pengalokasian penduduk dengan jumlah tertentu. Katakanlah itu mungkin transmigrasi lokal,"tuturnya.
Selanjutnya Ia mengatakan bukannya menentang terhadap program itu, namun sebelum hal ini menjadi kebijakan publik maka diharapkan sekali perhatian dan pertimbangan dari pemerintah daerah.
"Hemat kami jika dijadikan pemukiman masyarakat maka nanti dikhawatirkan dapat merusak tatanan Pulau Jemur yang sangat asri. Habitat alam di Pulau Jemur ini meski kita jaga bersama dari ancaman pencemaran dan kepunahan,"katanya.
Dijelaskannya tentu saja kita tidak ingin terumbu karang yang indah serta penangkaran penyu hijau yang sudah secara jerih payah dilakukan akan jadi punah binasa.
"Harapan kami kepada semua pihak agar dapat menjaga kelestarian hidup terutama sekali kelestarian alam di Pulau Jemur,"ujarnya.
Sekali lagi Ia menegaskan kepada pemerintah daerah agar menaruh harapan terhadap pelaksanaan pemanfaatan panorama alam Pulau Jemur semaksimal mungkin sebagai pariwisata daerah.
"Kejadian kemaren atas klaim Malaysia yang menyatakan Pulau Jemur adalah milik mereka sepatutnya menjadi pelajaran berharga bagi kita. Semoga Pulau Jemur dapat dikembangkan menjadi objek wisata bahari dimasa depan. Jangan sampai potensi pariwisata yang indah ini diabaikan begitu saja,"katanya.
Kemudian itu Ia mendorong kepada Dinas Perikanan dan Kelautan agar membuat terobosan dengan memanfaatkan kapal patrolinya sebagai alat transportasi ke Pulau Jemur.
"Sebagai alat transportasi pariwisata sekalian pemanfaatan untuk mengawasi eksistensi Pulau Jemur tersebut,"tandasnya. (Gun).
BAGANSIAPIAPI,(KABARROHIL)-Sidang paripurna ke-8 masa persidangan ketiga tahun sidang 2009 dibuka dan dipimpin oleh ketua DPRD Rohil, Dedi Humadi, Senin (7/9) kemaren. Sidang tersebut berlangsung di gedung DPRD Rohil jalan Merdeka Bagansiapiapi dengan dihadiri 25 anggota dari 40 orang anggota dewan kabupaten Rokan Hilir (Rohil). Tampak hadir juga Wabup H.Suyatno serta kepala dinas, badan dan kantor dilingkungan pemdakab Rohil.
Dalam sidang itu disampaikan 3 laporan hasil pembahasan panitia khusus (Pansus) DPRD Rohil tentang Ranperda peningkatan status kepenghuluan menjadi defenitif, Ranperda peningkatan status kepenghuluan menjadi kelurahan dan Ranperda pengelolaan barang milik daerah.
Dalam laporannya, Harianto Karim mengatakan bahwa dari 25 kepenghuluan akhirnya menjadi 36 kepenghuluan dijadikan defenitif. Kemudian Anggota DPRD dari partai PDK ini menyorot atas tindakan rencana pemerintah untuk menjadikan kepenghuluan Pulau Jemur sebagai defenitif. Ia mengatakan bahwa kepenghuluan Pulau Jemur oleh Pansus memang sangat strategis untuk didefenitifkan, hanya saja tambahnya jumlah penduduk yang menjadi kendala dalam proses pembentukan tersebut.
Oleh karena itu akhirnya Pansus menawarkan agar sebahagian wilayah Teluk Pulai, kecamatan Pasir Limau Kapas (Palika) dimasukkan kedalam wilayah kepenghuluan Pulau Jemur.
"Hal ini penting sekali mengingat penduduk dari sebahagian wilayah kepenghuluan Teluk Pulai tersebut dengan sendirinya secara administrasi pemerintahan akan menjadi bahagian dari penduduk Pulau Jemur,"katanya Harianto Karim.
Ia menegaskan pusat pemerintahan kepenghuluan itu dilaksanakan di Teluk Pulai. Ditambahkannya bahwa tata cara membagi jumlah penduduk dan sebahagian wilayah Teluk Pulai kedalam wilayah Pulau Jemur dilakukan secara cermat dan teliti oleh pemerintahan daerah dengan memperhatikan asal usul dan prakarsa yang disampaikan oleh masyarakat.
Lanjutnya Pansus mengharapkan kesungguhan dari pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan keindahan Pulau Jemur tersebut.
"Sebelum ini kami mendengar khabar di Pulau Jemur akan ada pengalokasian penduduk dengan jumlah tertentu. Katakanlah itu mungkin transmigrasi lokal,"tuturnya.
Selanjutnya Ia mengatakan bukannya menentang terhadap program itu, namun sebelum hal ini menjadi kebijakan publik maka diharapkan sekali perhatian dan pertimbangan dari pemerintah daerah.
"Hemat kami jika dijadikan pemukiman masyarakat maka nanti dikhawatirkan dapat merusak tatanan Pulau Jemur yang sangat asri. Habitat alam di Pulau Jemur ini meski kita jaga bersama dari ancaman pencemaran dan kepunahan,"katanya.
Dijelaskannya tentu saja kita tidak ingin terumbu karang yang indah serta penangkaran penyu hijau yang sudah secara jerih payah dilakukan akan jadi punah binasa.
"Harapan kami kepada semua pihak agar dapat menjaga kelestarian hidup terutama sekali kelestarian alam di Pulau Jemur,"ujarnya.
Sekali lagi Ia menegaskan kepada pemerintah daerah agar menaruh harapan terhadap pelaksanaan pemanfaatan panorama alam Pulau Jemur semaksimal mungkin sebagai pariwisata daerah.
"Kejadian kemaren atas klaim Malaysia yang menyatakan Pulau Jemur adalah milik mereka sepatutnya menjadi pelajaran berharga bagi kita. Semoga Pulau Jemur dapat dikembangkan menjadi objek wisata bahari dimasa depan. Jangan sampai potensi pariwisata yang indah ini diabaikan begitu saja,"katanya.
Kemudian itu Ia mendorong kepada Dinas Perikanan dan Kelautan agar membuat terobosan dengan memanfaatkan kapal patrolinya sebagai alat transportasi ke Pulau Jemur.
"Sebagai alat transportasi pariwisata sekalian pemanfaatan untuk mengawasi eksistensi Pulau Jemur tersebut,"tandasnya. (Gun).
November Mendatang Rohil Gelar Lomba Anjang Sana PIK RR
BAGANSIAPIAPI,(KABAROHIL)-Sesuai permintaan pihak Provinsi Riau maka pada minggu kedua atau minggu ketiga bulan November mendatang direncanakan melaksanakan perlombaan anjang sana PIK RR (Pendidikan Informasi Konsling Reproduksi Remaja). Hal tersebut merupakan perlombaan setingkat Provinsi dimana kabupaten Rohil sebagai tuan rumah penyelenggaraannya.
Demikian dikatakan Hj Nurhayati Musa, Kabag Pemberdayaan Perempuan kepada Pewarta KABARROHIL, Senin (7/9) kemaren di gedung DPRD Rohil jalan Merdeka Bagansiapiapi.
"Rencananya pelaksanaan tersebut berlangsung selama 3 hari dikota Bagansiapiapi,"ujarnya.
Perlombaan tersebut menurut Hj Nurhayati Musa sudah dua tahun ini, dimana tahun 2008 konsling pelatihannya sebanyak 50 orang tingkat SMP dan SMA. Ia menambahkan bahwa para remaja anak sekolah SMP atau SMA yang sudah di konsling, mereka tersebut diambil perwakilannya yang maju minimal sebanyak 10 orang. Ia melanjutkannya bahwa dalam perlombaan ini setiap daerah diwakili sebanyak 30 orang.
Ia mengatakan bahwa tujuan dari perlombaan ini agar anak remaja tidak berbuat yang mengarah ke hal-hal yang bersifat kehal negatif dan sex bebas. Ditambahkannya dalam hal ini juga diberikan penyuluhan tentang masalah keguguran kepada anak-anak desa/kampung agar menjaga kesehatannya sebelum terkena sakit. (Gun)
Demikian dikatakan Hj Nurhayati Musa, Kabag Pemberdayaan Perempuan kepada Pewarta KABARROHIL, Senin (7/9) kemaren di gedung DPRD Rohil jalan Merdeka Bagansiapiapi.
"Rencananya pelaksanaan tersebut berlangsung selama 3 hari dikota Bagansiapiapi,"ujarnya.
Perlombaan tersebut menurut Hj Nurhayati Musa sudah dua tahun ini, dimana tahun 2008 konsling pelatihannya sebanyak 50 orang tingkat SMP dan SMA. Ia menambahkan bahwa para remaja anak sekolah SMP atau SMA yang sudah di konsling, mereka tersebut diambil perwakilannya yang maju minimal sebanyak 10 orang. Ia melanjutkannya bahwa dalam perlombaan ini setiap daerah diwakili sebanyak 30 orang.
Ia mengatakan bahwa tujuan dari perlombaan ini agar anak remaja tidak berbuat yang mengarah ke hal-hal yang bersifat kehal negatif dan sex bebas. Ditambahkannya dalam hal ini juga diberikan penyuluhan tentang masalah keguguran kepada anak-anak desa/kampung agar menjaga kesehatannya sebelum terkena sakit. (Gun)
Jika Jemput bola PAD KIR Bisa Meningkat Lagi
BAGANSIAPIAPI,(KABAROHIL)-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari KIR uji kelayakan kenderaan bermotor diperkirakan mencapai 150 juta pertahun 2008 lalu. Demikian dikatakan Mochtar Luthvie , Plt Kadis Perhubungan kabupaten Rokan Hilir kepada KABARROHIL,Senin (7/9) kemaren disaat hendak berlangsung sidang paripurna anggota DPRD Rohil digedung mantan restoran dan hotel "Marina sea food" itu.
"Kalau kita jemput bola bisa 2 kali lipat lebih,"ujarnya Mochtar Luthvie Plt Kabag Perhubungan Rohil saat hendak berlangsung sidang paripurna Anggota dewan di gedung DPRD Rohil jalan Merdeka Bagansiapiapi.
Karena menurutnya kenderaan bermotor plat nomor non BM sudah mencapai jumlah ribuan ditambah lagi kenderaan bermotor yang ber-Plat nomor BM daerah Riau namun berasal dari daerah lain yang beroperasi di Kabupaten Rohil. Tentunya akan menambah PAD tersebut.
"Selama ini sifatnya kita menunggu,"jelasnya.
Ia menambahkan bahwa wajib uji kenderaan sebesar 32 ribu untuk kenderaan roda empat jenis truk barang dengan denda satu bulan 22 ribu ditambahkannya bila satu tahun mati maka denda kena 6 bulan. Sedangkan kenderaan roda empat jenis penumpang wajib 27 ribu dendanya 18 ribu sebulan. (Gun)
Jelang Lebaran Distannak Rohil Pantau Pemasok Daging
BAGANSIAPIAPI,(KABARROHIL)-Menjelang hari lebaran nanti diperkirakan daya beli masyarakat terhadap konsumsi daging akan meningkat. Karena memang daerah kabupaten Rokan Hilir (Rohil) setakat sekarang masih tergantung musiman terhadap kebutuhan daging. Biasanya menjelang ramadhan dan lebaran para pemasok daging akan meningkat. Oleh sebab itu Dinas Pertanian dan peternakan (Distannak) kabupaten Rohil akan selalu memantau terhadap pemasok daging itu. Hal ini karena dikhawatirkan adanya daging gelondongan yang masuk ke wilayah Kabupaten Rohil.
"Sampai hari ini tidak ada ditemukan masuknya daging gelondongan,"ujarnya Ir.H.Azwir M.Noor kadis Pertanian dan peternakan (Distannak) Rohil ketika dikonfirmasi saat usai sidang paripurna anggota DPRD Rohil di gedung DPRD Rohil jalan Merdeka Bagansiapiapi,Senin (7/9) kemaren.
Ia mengatakan bahwa daging yang masuk ke wilayah Rohil biasanya berupa hewan hidup yang telah mempunyai surat karantina hewan yang lengkap sebagai hewan potong. Ditambahkannya bahwa hewan potong tersebut biasanya didatangkan dari kota Pekanbaru, Kampar, Rohul dan daerah lainnya.
Sementara tentang harganya kadis pertanian dan peternakan ini memperkirakan setelah dipotong sama dengan harga diwaktu awal ramadhan lalu.
"Diperkirakan harga daging hewan potong tersebut seputar 70 ribu hingga mencapai 90 ribu rupiah perkilogram,"ujarnya.
Kemudian itu, lanjutnya mengatakan bahwa tentang daging gelondong dari negara India yang sangat meresahkan warga masyarakat dirinya menjamin tidak ada yang lolos masuk ke wilayah Rohil. Hal itu tidak termasuk daging dari pabrik yang berbentuk kaleng.
"Saya jamin untuk daging mentah dari India tidak masuk ke Rohil,"tandasnya. (Gun)
"Sampai hari ini tidak ada ditemukan masuknya daging gelondongan,"ujarnya Ir.H.Azwir M.Noor kadis Pertanian dan peternakan (Distannak) Rohil ketika dikonfirmasi saat usai sidang paripurna anggota DPRD Rohil di gedung DPRD Rohil jalan Merdeka Bagansiapiapi,Senin (7/9) kemaren.
Ia mengatakan bahwa daging yang masuk ke wilayah Rohil biasanya berupa hewan hidup yang telah mempunyai surat karantina hewan yang lengkap sebagai hewan potong. Ditambahkannya bahwa hewan potong tersebut biasanya didatangkan dari kota Pekanbaru, Kampar, Rohul dan daerah lainnya.
Sementara tentang harganya kadis pertanian dan peternakan ini memperkirakan setelah dipotong sama dengan harga diwaktu awal ramadhan lalu.
"Diperkirakan harga daging hewan potong tersebut seputar 70 ribu hingga mencapai 90 ribu rupiah perkilogram,"ujarnya.
Kemudian itu, lanjutnya mengatakan bahwa tentang daging gelondong dari negara India yang sangat meresahkan warga masyarakat dirinya menjamin tidak ada yang lolos masuk ke wilayah Rohil. Hal itu tidak termasuk daging dari pabrik yang berbentuk kaleng.
"Saya jamin untuk daging mentah dari India tidak masuk ke Rohil,"tandasnya. (Gun)
Jumat, 04 September 2009
Penyampaian Laporan hasil Panggar DPRD Rohil terhadap RAPBD-P 2009
BAGANSIAPIAPPI,KABARROHIL-Sidang paripurna DPRD Rohil tentang penyampaian laporan hasil pembahasan panitia anggaran(panggar) DPRD Rokan Hilir (Rohil) terhadap rancangan APBD-P Rohil T.A 2009 digelar di gedung DPRD Rohil jalan Merdeka Bagansiapiapi, Jumat (4/9) kemaren. Rapat itu dipimpin oleh wakil ketua DPRD Rohil Rasyd Abisar didampingi ketua DPRD Rohil, Dedi Humadi dan wakil Bupati rohil, H.Suyatno,Amd.
"Agar pelaksanaan pembangunan lebih mampu dan sesuai dengan keuangan daerah,"ujarnya Rasyd Abisar membuka sidang tersebut.
Penyampaian pembahasan tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Rohil, Darwis Syam sebagai panitia anggaran DPRD Kabupaten Rohil. Ia mengatakan akibat substansi harga minyak dunia maka terjadinya perubahan dalam anggaran tahun 2009 ini.
Ia mengatakan juga setelah melalui pembahasan bersama antara panitia anggaran DPRD bersama tim anggaran Eksekutif maka menyepakati perubahan anggaran yang diajukan pemerintah daerah Kabupaten Rohil, sehingga terjadi pergeseran-pergeseran pada APBD 2009 baik pendapatan maupun belanja daerah dengan kebijakan umum program-program, yakni : menunda program dan kegiatan yang kurang prioritas dengan mematikan anggarannya pada APBD tahun 2009 ini, melakukan penyesuaian anggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2009 melalui penambahan dan pengurangan anggaran dan juga pemindahan lokasi kegiatan agar terlaksana sesuai dengan yang direncanakan, serta penambahan program dan kegiatan strategis dalam rangka menunjang dan fungsionalisasi program dan kegiatan sebelumnya.
Ditambahkannya, bahwa pendapatan APBD-P Kabupaten Rohil 2009 diproyeksikan menjadi sebesar Rp 1.402.779.819.509,_ dengan rincian pendapatan asli daerah sebesar Rp 105.792.793.611,_, dana perimbangan pada APBD-P diproyeksikan sebesar Rp1.248.805.775.898,_ dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 48.181.250.000,_
Sedangkan di belanja RAPBD perubahan 2009 dianggarkan sebesar Rp 1.947.160.805.669,_ meningkat dari sebelum pembahasan sebesar Rp 1.933.859.653.107,_ atau naik sebesar Rp50.628.941.660,_ dari belanja APBD murni 2009 yaitu sebesar Rp1.896.531.864.009,_ meliputi belanja tidak langsung sebesar 556.394.852.379,_ yang naik sebesar Rp22.990.395.000,_ dari belanja tidak langsung APBD murni 2009.
Kemudian mengatakan sedangkan belanja langsung yang dianggarkan sebesar Rp1.390.765.953.291,_meningkat sebesar Rp 27.638.546.661,_dari APBD murni 2009 sebesar Rp 1.363.127.406.630,_dari sebelum pembahasan sebesar Rp 1.381.683.195.729,_.
Sementara pembiyaan daerah pembiayaan pada penerimaan sebesar Rp 1.263.283.041.738,_ yang pengeluarannya berupa menutupi defisit anggaran Rp 544.380.986.160,_ dan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (silpa,) 2008 sebesar Rp 674.355.043.833,_ serta penyertaan modal (investasi,) daerah Rp 7.500.000.000,_.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati, tim anggaran eksekutif beserta seluruh dinas dan instansi Rohil yang telah bekerja sama dengan baik sehingga rancangan APBD Perubahan dapat di laporkan dihadapan sidang dewan yang terhormat dalam waktu yang relatif singkat,"katanya Darwis Syam.
Selanjutnya laporan ini akan diserahkan kepada pimpinan untuk disampaikan kepada fraksi-fraksi di DPRD Rohil agar dalam waktu dekat Rancangan APBD Perubahan dapat ditetapkan menjadi APBD perubahan Rohil 2009. (Andi WRC).
RAPAT EVALUASI TUAN RUMAH MTQ KE-28 SE-RIAU
>>Persiapan sebagai tuan rumah penyelenggara iven provinsi
BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Rapat evaluasi MTQ dilaksanakan di lantai IV kantor bupati Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) jalan Merdeka Bagansiapiapi, Kamis (3/9) kemaren. Rapat tersebut membicarakan segala persiapan-persiapan akomodasi sebagai tuan rumah pelaksana MTQ ke 28 se-Riau. Rapat tersebut dipimpin oleh Asisiten III, Drs Surya Arfan,Msi dan dihadiri oleh kepala Dinas, Badan, kantor dilingkungan Pemdakab Rohil dan juga para tokoh masyarakat Rohil.
"Lokasi bazar sebelum tanggal 30 bulan ini harus sudah tuntas,"ujarnya Surya Arfan.
Kemudian Ia mengatakan karena Gamal Abdul Naser berhalangan tetap sehingga sebagai koordinator kafilah diharapkan oleh Asisten kesra ini selekasnya untuk dicarikan pengganti posisi tersebut.
Ia juga menjelaskan bahwa tim Kabupaten Kuansing, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak telah meninjau suasana lokasi MTQ dan lokasi stand pameran tersebut baru-baru ini.
Ia mengatakan bahwa 8 Kabupaten dan Chevron akan ikut tampil dalam stand bazar dalam pelaksanaan MTQ nanti.
"Untuk Bazar sudah mendaftar sementara ini sebanyak 8 kabupaten/kota ditambah chevron,"katanya.
Dalam rapat tersebut membahas tentang kontruksi stand bazar dan pameran serta juga masalah kekuatan daya listriknya untuk masing-masing stand, karena masing-masing stand tersebut minimal berkekuatan 1300 watt.
"Masalah stand pameran, tempatnya ditanggung oleh masing-masing kabupaten namun lokasinya disediakan oleh panitia,"tandasnya Surya Arfan kemudian. (Andi WRC)
BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Rapat evaluasi MTQ dilaksanakan di lantai IV kantor bupati Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) jalan Merdeka Bagansiapiapi, Kamis (3/9) kemaren. Rapat tersebut membicarakan segala persiapan-persiapan akomodasi sebagai tuan rumah pelaksana MTQ ke 28 se-Riau. Rapat tersebut dipimpin oleh Asisiten III, Drs Surya Arfan,Msi dan dihadiri oleh kepala Dinas, Badan, kantor dilingkungan Pemdakab Rohil dan juga para tokoh masyarakat Rohil.
"Lokasi bazar sebelum tanggal 30 bulan ini harus sudah tuntas,"ujarnya Surya Arfan.
Kemudian Ia mengatakan karena Gamal Abdul Naser berhalangan tetap sehingga sebagai koordinator kafilah diharapkan oleh Asisten kesra ini selekasnya untuk dicarikan pengganti posisi tersebut.
Ia juga menjelaskan bahwa tim Kabupaten Kuansing, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak telah meninjau suasana lokasi MTQ dan lokasi stand pameran tersebut baru-baru ini.
Ia mengatakan bahwa 8 Kabupaten dan Chevron akan ikut tampil dalam stand bazar dalam pelaksanaan MTQ nanti.
"Untuk Bazar sudah mendaftar sementara ini sebanyak 8 kabupaten/kota ditambah chevron,"katanya.
Dalam rapat tersebut membahas tentang kontruksi stand bazar dan pameran serta juga masalah kekuatan daya listriknya untuk masing-masing stand, karena masing-masing stand tersebut minimal berkekuatan 1300 watt.
"Masalah stand pameran, tempatnya ditanggung oleh masing-masing kabupaten namun lokasinya disediakan oleh panitia,"tandasnya Surya Arfan kemudian. (Andi WRC)
Perda Hak Tanah Ulayat Harus Ada
Rosmali:"Perda itu Harus Ada"
BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL- Peraturan Daerah (Perda) tentang hak tanah ulayat itu harus ada karena perda itu kepentingan masyarakat. Hal ini merupakan upaya anggota dewan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu perda tersebut secepatnya diajukan oleh pemda kepada DPRD Rohil, demikian dikatakan oleh Rosmali,SH salah satu anggota dari sembilan orang DPRD Rohil yang menyampaikan hak inisiatif dalam rapat paripurna kemaren.
"Perda itu harus ada,"tegasnya Rosmali ketika ditemui KABARROHIL, Rabu (2/9) kemaren.
Ia menerangkan bahwa dengan adanya perda tentang hak tanah ulayat maka tanah yang merupakan hak ulayat dapat dikelola oleh masyarakatnya sendiri. Ditambahkannya hak tanah ulayat adalah salah satu harta milik bersama suatu masyarakat adat, yang mencakup suatu kesatuan wilayah berupa lahan pertanahan, tumbuhan yang hidup secara liar dan binatang yang hidup liar diatasnya. Ia mengatakan juga fungsi hak tanah ulayat itu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota persekutuan dan masyarakat yang bersifat sosial ekonomis.
Dikatakannya agar tanah ulayat menjadi produktif dapat diberikan hak pola kemitraan pada pihak ketiga."Hal itu berdasarkan musyawarah pemangku adat dengan anggota sesuai ketentuan hukum adat setempat,'katanya.
Pemangku adat yang memegang atau menguasai tanah ulayat itu tidak dapat mengalihkan atau melepaskan haknya kepada pihak lain tanpa berdasarkan musyawarah.
"Pemangku adat memegang atau menguasai tanah ulayat tidak dapat mengalihkan atau melepaskan haknya kepada pihak lain kecuali telah ditentukan bersama berdasarkan musyawarah persekutuan adat sesuai adat setempat,"jelasnya.
Dalam hak tanah ulayat ini semua masyarakat bisa mengawasi kepemilikan tanah ulayat itu. "Setiap pemangku adat dan warga masyarakat adat berkewajiban melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan kepemilikan tanah ulayatnya," tandasnya.(Andi WRC)
BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL- Peraturan Daerah (Perda) tentang hak tanah ulayat itu harus ada karena perda itu kepentingan masyarakat. Hal ini merupakan upaya anggota dewan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu perda tersebut secepatnya diajukan oleh pemda kepada DPRD Rohil, demikian dikatakan oleh Rosmali,SH salah satu anggota dari sembilan orang DPRD Rohil yang menyampaikan hak inisiatif dalam rapat paripurna kemaren.
"Perda itu harus ada,"tegasnya Rosmali ketika ditemui KABARROHIL, Rabu (2/9) kemaren.
Ia menerangkan bahwa dengan adanya perda tentang hak tanah ulayat maka tanah yang merupakan hak ulayat dapat dikelola oleh masyarakatnya sendiri. Ditambahkannya hak tanah ulayat adalah salah satu harta milik bersama suatu masyarakat adat, yang mencakup suatu kesatuan wilayah berupa lahan pertanahan, tumbuhan yang hidup secara liar dan binatang yang hidup liar diatasnya. Ia mengatakan juga fungsi hak tanah ulayat itu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota persekutuan dan masyarakat yang bersifat sosial ekonomis.
Dikatakannya agar tanah ulayat menjadi produktif dapat diberikan hak pola kemitraan pada pihak ketiga."Hal itu berdasarkan musyawarah pemangku adat dengan anggota sesuai ketentuan hukum adat setempat,'katanya.
Pemangku adat yang memegang atau menguasai tanah ulayat itu tidak dapat mengalihkan atau melepaskan haknya kepada pihak lain tanpa berdasarkan musyawarah.
"Pemangku adat memegang atau menguasai tanah ulayat tidak dapat mengalihkan atau melepaskan haknya kepada pihak lain kecuali telah ditentukan bersama berdasarkan musyawarah persekutuan adat sesuai adat setempat,"jelasnya.
Dalam hak tanah ulayat ini semua masyarakat bisa mengawasi kepemilikan tanah ulayat itu. "Setiap pemangku adat dan warga masyarakat adat berkewajiban melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan kepemilikan tanah ulayatnya," tandasnya.(Andi WRC)
Pemenang tender Belum diumumkan
Kimpraswil Belum Umumkan Perusahaan Pemenang Tender
BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Hari dan tanggal untuk mengumumkan Perusahaan sebagai pemenang dalam mengikuti tender kedua proyek yang dianggarkan APBD 2009 dilingkungan Dinas Kimpraswil Rokan Hilir belum ada kepastiannya.
Demikian dikatakan Ibus Kasri , Plt Kadis Kimpraswil Rohil kepada KABARROHIL ketika dikonfirmasi baru-baru lalu. Ia juga mengatakan belum bisa memastikan waktu untuk menentukan pemenang tersebut dengan alasan karena banyaknya peminat dalam menawar proyek yang di lelang.
"Belum bisa kita pastikan waktunya,saat ini kita masih melakukan penyeleksian terhadap perusahaan,"ujarnya.
Menurutnya untuk menentukan pemenang harus selektif dan di teliti terutama pada setiap berkas yang telah dimasukan oleh Perusahaan.
"Kimpraswil masih bekerja dan salah satu faktor membuat pengumuman terlambat,"katanya.
Dalam hal ini Ibus Kasri meminta agar rekanan bersabar,sebab untuk menentukan pemenang harus berpedoman kepada aturan.
"Ini adalah pengumuman proyek yang kedua kalinya dilingkungan Kimpraswil,"katanya.
Ditambahkannya, terkait proyek yang telah di tender oleh Kimpraswil seluruhnya menyangkut proyek yang skala prioritas. Namun untuk menentukan pemenang tentu harus perusahaan yang berpangalaman.(Andi WRC)
BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Hari dan tanggal untuk mengumumkan Perusahaan sebagai pemenang dalam mengikuti tender kedua proyek yang dianggarkan APBD 2009 dilingkungan Dinas Kimpraswil Rokan Hilir belum ada kepastiannya.
Demikian dikatakan Ibus Kasri , Plt Kadis Kimpraswil Rohil kepada KABARROHIL ketika dikonfirmasi baru-baru lalu. Ia juga mengatakan belum bisa memastikan waktu untuk menentukan pemenang tersebut dengan alasan karena banyaknya peminat dalam menawar proyek yang di lelang.
"Belum bisa kita pastikan waktunya,saat ini kita masih melakukan penyeleksian terhadap perusahaan,"ujarnya.
Menurutnya untuk menentukan pemenang harus selektif dan di teliti terutama pada setiap berkas yang telah dimasukan oleh Perusahaan.
"Kimpraswil masih bekerja dan salah satu faktor membuat pengumuman terlambat,"katanya.
Dalam hal ini Ibus Kasri meminta agar rekanan bersabar,sebab untuk menentukan pemenang harus berpedoman kepada aturan.
"Ini adalah pengumuman proyek yang kedua kalinya dilingkungan Kimpraswil,"katanya.
Ditambahkannya, terkait proyek yang telah di tender oleh Kimpraswil seluruhnya menyangkut proyek yang skala prioritas. Namun untuk menentukan pemenang tentu harus perusahaan yang berpangalaman.(Andi WRC)
Bangun Jalan Dua jalur Didukung Warga
Pembangunan Jalan Dua Jalur Desa Pedamaran Didukung Warga Setempat
BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL- Warga masyarakat Desa Pedamaran mendukung rencana Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) untuk membangun Jalan Poros di Desanya. Jalan tersebut rencananya dibangun dua jalur sepanjang 7 Km.
Demikian dikatakan Ali Marwain kepada KABARROHIL, Minggu (30/8) kemaren melalui sellulernya. Kepala Kepenghuluan Pedamaran itu mengatakan bahwa pada saat ini Jalan Poros Pedamaran itu baru di semenisasi satu jalur sepanjang 2 Km. Dikatakannya bahwa jalan tersebut bakal ditingkatkan menjadi dua jalur sepanjang 7 Km.
"Kita sangat mendukung sekali pembangunan jalan itu,sebab semulanya jalan itu direncanakan dibangun semenisasi hanya sepanjang 4.3 Km dan baru selesai sekitar 2 Km. Akhirnya berobah rencana menjadi jalan dua jalur dengan lebar sekitar 25 M. Kita tidak tau apakah hal itu atas usulan kontraktor atau memang rencana Pemkab Rohil. Inilah kita mau bertemu dengan kontraktornya,tetapi kita dan masyarakat sangat mendukung,"ujarnya Ali Marwin.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan jalan tersebut sangat diharapkan warga Pedamaran agar secepatnya terlaksana.Hal ini seiring dengan rencana Pemkab Rohil untuk menjadikan Desa Pedamaran sebagai pusat Pemerintahan Kecamatan persiapan. Ia menjelaskan Kecamatan Pedamaran terdiri dari beberapa Desa sangat memungkinkan di jadikan Kecamatan dan telah memenuhi persyaratan. Karena di wilayahnya telah ada beberapa desa.
"Seperti Desa Pekaitan,Desa Sungai Besar,Desa Suak Air Hitam,Desa Suak Temenggung,Desa Teluk Bano dan Desa Rokan Baru. Desa-desa ini terletak puluhan km dari ibukota Kabupaten. Di desa ini pembangunan sarana umum sangat diperlukan seperti sarana pendidikan untuk semua jenjang,Puskesmas,Mesjid Raya dan sarana umum yang lainnya,"ujarnya.
Menurut Ali Marwin,setakat ini recana pembangunan jalan tersebut sudah sampai kepada rencana pembuatan bodi jalan,akan tetapi masih baru rencana, Namun jika rencana proyek terlaksana bakal banyak rumah dan kilang padi warga yang terkena imbas pelebaran,namun warga tidak mempermasalahkannya asal ada ganti ruginya.
"Sejauh ini sudah dimusyawarahkan, hasilnya warga mendukung,"katanya..
Dikatakannya bahwa warga mendukung penuh proyek tersebut dan bersedia rumahnya dipindahkan dengan ketentuan mendapat ganti rugi pemindahan. Selain itu juga ada beberapa buah kilang padi yang terkena rencana pelebaran,namun nilainya belum dapat dipastikan.
Ali mengatakan juga bahwa dukungan warga Pedamaran tersebut telah tertuang dan sudah di sampaikan kepada Kepala Desa Pedamaran.
"Supaya Pemkab dan insatansi terkait tidak ada keraguan untuk melaksanakan rencana pembangunan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan,"tandasnya kemudian. (Andi WRC)
BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL- Warga masyarakat Desa Pedamaran mendukung rencana Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) untuk membangun Jalan Poros di Desanya. Jalan tersebut rencananya dibangun dua jalur sepanjang 7 Km.
Demikian dikatakan Ali Marwain kepada KABARROHIL, Minggu (30/8) kemaren melalui sellulernya. Kepala Kepenghuluan Pedamaran itu mengatakan bahwa pada saat ini Jalan Poros Pedamaran itu baru di semenisasi satu jalur sepanjang 2 Km. Dikatakannya bahwa jalan tersebut bakal ditingkatkan menjadi dua jalur sepanjang 7 Km.
"Kita sangat mendukung sekali pembangunan jalan itu,sebab semulanya jalan itu direncanakan dibangun semenisasi hanya sepanjang 4.3 Km dan baru selesai sekitar 2 Km. Akhirnya berobah rencana menjadi jalan dua jalur dengan lebar sekitar 25 M. Kita tidak tau apakah hal itu atas usulan kontraktor atau memang rencana Pemkab Rohil. Inilah kita mau bertemu dengan kontraktornya,tetapi kita dan masyarakat sangat mendukung,"ujarnya Ali Marwin.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan jalan tersebut sangat diharapkan warga Pedamaran agar secepatnya terlaksana.Hal ini seiring dengan rencana Pemkab Rohil untuk menjadikan Desa Pedamaran sebagai pusat Pemerintahan Kecamatan persiapan. Ia menjelaskan Kecamatan Pedamaran terdiri dari beberapa Desa sangat memungkinkan di jadikan Kecamatan dan telah memenuhi persyaratan. Karena di wilayahnya telah ada beberapa desa.
"Seperti Desa Pekaitan,Desa Sungai Besar,Desa Suak Air Hitam,Desa Suak Temenggung,Desa Teluk Bano dan Desa Rokan Baru. Desa-desa ini terletak puluhan km dari ibukota Kabupaten. Di desa ini pembangunan sarana umum sangat diperlukan seperti sarana pendidikan untuk semua jenjang,Puskesmas,Mesjid Raya dan sarana umum yang lainnya,"ujarnya.
Menurut Ali Marwin,setakat ini recana pembangunan jalan tersebut sudah sampai kepada rencana pembuatan bodi jalan,akan tetapi masih baru rencana, Namun jika rencana proyek terlaksana bakal banyak rumah dan kilang padi warga yang terkena imbas pelebaran,namun warga tidak mempermasalahkannya asal ada ganti ruginya.
"Sejauh ini sudah dimusyawarahkan, hasilnya warga mendukung,"katanya..
Dikatakannya bahwa warga mendukung penuh proyek tersebut dan bersedia rumahnya dipindahkan dengan ketentuan mendapat ganti rugi pemindahan. Selain itu juga ada beberapa buah kilang padi yang terkena rencana pelebaran,namun nilainya belum dapat dipastikan.
Ali mengatakan juga bahwa dukungan warga Pedamaran tersebut telah tertuang dan sudah di sampaikan kepada Kepala Desa Pedamaran.
"Supaya Pemkab dan insatansi terkait tidak ada keraguan untuk melaksanakan rencana pembangunan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan,"tandasnya kemudian. (Andi WRC)
Hasil Perairan Rohil dijarah
WARGA MENGELUH HASIL LAUT WILAYAH PERAIRAN DIJARAH PENANGKAP LUAR ROHIL
BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Masyarakat daerah pesisir kota Bagansiapiapi mengeluhkan adanya penjarahan hasil laut di wilayah zone ekonomi ekslusif (ZEE) kabupaten Rokan Hilir (Rohil) khususnya penangkap jaring kerang. Untuk itu diharapkan kepada pihak terkait dapat menangkap para nelayan yang menggunakan alat Garut Salome yang dapat menghabiskan habitat dan terumbu karang itu. Demikian ungkap M.Nasir seorang nelayan tradisional kota Bagansiapiapi yang mewakili teman seprofesinya kepada KABARROHIL, Rabu (2/9) kemaren
Ia mengatakan bahwa dirinya bersama para nelayan lainnya jika pergi melaut secara berkelompok kelompok dan sering menemukan nelayan luar menjaring di wilayah Rohil.
"Kami adalah kelompok nelayan tradisional. Kami melaut secara berkelompok dan terkadang menemukan para nelayan luar tersebut menjaring di wilayah Rohil," kata M.Nasir dengan polos.
Ia mengatakan bahwa dirinya sehari hari hanya mencari hasil laut berupa kerang dan ketam serta jenis-jenis ikan laut yang mempunyai kebiasaan hidup disekitar pinggiran pantai saja. Setelah dirinya mendapatkan hasil laut yang telah dikumpulkan itu maka Ia pun menjualnya sendiri di Pasar.
"Guna menopang kehidupan sehari hari bagi keluarga kami masing masing,"tuturnya dengan nada menurun.
Ia menjelaskan bahwa pada beberapa bulan yang lalu penghasilannya mengalami peningkatan setiap Ia pergi melaut. Namun pada saat sekarang, tambahnya penghasilannya mengalami turun drastis.
"Demikian pula yang dirasakan oleh para nelayan tradisional mengunakan jaring dan rawai,"jelasnya.
M.Nasir mengatakan bahwa penurunan penghasilan yang di alaminya karena banyak beroperasi penangkap-penangkap ikan dan kerang yang menggunakan alat canggih dan mereka semua bukan nelayan tempatan yang dikenal oleh masyarakat nelayan diperairan Rokan Hilir
"Alat pengumpul kerang yang di rancang sedemikian rupa tersebut lazim disebut masyarakat dengan GARUT SALOME,"katanya.
Dijelaskannya bahwa melihat dari bentuk dan sistim kerja GARUT SALOME itu bisa menyebabkan kepunahan jenis habitat di perairan kabupaten Rokan Hilir serta rusaknya terumbu karang dasar laut pantaI sebagai tempat mencari makan ikan-ikan yang hidup diperairan pinggir pantai.
Masih menurut M.Nasir, menerangkan bahwa nelayan-nelayan yang mengunakan garut salome tersebut pada umumnya mereka itu datang dari wilayah luar kabupaten Rohil .
"Rata-rata kerang yang dapat mereka kumpulkan sebanyak 1000 goni dalam dua hari perkapalnya," katanya Nasir menerangkan.
Untuk menjaga hal-hal yang tidak di inginkan serta menjaga kelangsungan hidup dan manfaat hasil laut, lanjutnya maka diharapkan peran aktif pihak-pihak yang terkait dalam menjaga keamanan lingkungan diperairan wilayah kabupaten Rohil tersebut.
"Sesuai kewenangannya untuk menjaga dan melindungi wilayah perairan kita,"katanya Naser.
"Kita berharap para oknum-oknum pelaku penangkapan dengan menggunakan
GARUT SALOME dapat ditindak sesuai dengan undang undang yang berlaku,"tandasnya kemudian. (Andi WRC)
BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Masyarakat daerah pesisir kota Bagansiapiapi mengeluhkan adanya penjarahan hasil laut di wilayah zone ekonomi ekslusif (ZEE) kabupaten Rokan Hilir (Rohil) khususnya penangkap jaring kerang. Untuk itu diharapkan kepada pihak terkait dapat menangkap para nelayan yang menggunakan alat Garut Salome yang dapat menghabiskan habitat dan terumbu karang itu. Demikian ungkap M.Nasir seorang nelayan tradisional kota Bagansiapiapi yang mewakili teman seprofesinya kepada KABARROHIL, Rabu (2/9) kemaren
Ia mengatakan bahwa dirinya bersama para nelayan lainnya jika pergi melaut secara berkelompok kelompok dan sering menemukan nelayan luar menjaring di wilayah Rohil.
"Kami adalah kelompok nelayan tradisional. Kami melaut secara berkelompok dan terkadang menemukan para nelayan luar tersebut menjaring di wilayah Rohil," kata M.Nasir dengan polos.
Ia mengatakan bahwa dirinya sehari hari hanya mencari hasil laut berupa kerang dan ketam serta jenis-jenis ikan laut yang mempunyai kebiasaan hidup disekitar pinggiran pantai saja. Setelah dirinya mendapatkan hasil laut yang telah dikumpulkan itu maka Ia pun menjualnya sendiri di Pasar.
"Guna menopang kehidupan sehari hari bagi keluarga kami masing masing,"tuturnya dengan nada menurun.
Ia menjelaskan bahwa pada beberapa bulan yang lalu penghasilannya mengalami peningkatan setiap Ia pergi melaut. Namun pada saat sekarang, tambahnya penghasilannya mengalami turun drastis.
"Demikian pula yang dirasakan oleh para nelayan tradisional mengunakan jaring dan rawai,"jelasnya.
M.Nasir mengatakan bahwa penurunan penghasilan yang di alaminya karena banyak beroperasi penangkap-penangkap ikan dan kerang yang menggunakan alat canggih dan mereka semua bukan nelayan tempatan yang dikenal oleh masyarakat nelayan diperairan Rokan Hilir
"Alat pengumpul kerang yang di rancang sedemikian rupa tersebut lazim disebut masyarakat dengan GARUT SALOME,"katanya.
Dijelaskannya bahwa melihat dari bentuk dan sistim kerja GARUT SALOME itu bisa menyebabkan kepunahan jenis habitat di perairan kabupaten Rokan Hilir serta rusaknya terumbu karang dasar laut pantaI sebagai tempat mencari makan ikan-ikan yang hidup diperairan pinggir pantai.
Masih menurut M.Nasir, menerangkan bahwa nelayan-nelayan yang mengunakan garut salome tersebut pada umumnya mereka itu datang dari wilayah luar kabupaten Rohil .
"Rata-rata kerang yang dapat mereka kumpulkan sebanyak 1000 goni dalam dua hari perkapalnya," katanya Nasir menerangkan.
Untuk menjaga hal-hal yang tidak di inginkan serta menjaga kelangsungan hidup dan manfaat hasil laut, lanjutnya maka diharapkan peran aktif pihak-pihak yang terkait dalam menjaga keamanan lingkungan diperairan wilayah kabupaten Rohil tersebut.
"Sesuai kewenangannya untuk menjaga dan melindungi wilayah perairan kita,"katanya Naser.
"Kita berharap para oknum-oknum pelaku penangkapan dengan menggunakan
GARUT SALOME dapat ditindak sesuai dengan undang undang yang berlaku,"tandasnya kemudian. (Andi WRC)
Target 2014 Guru SD Rohil Tamatan S-1
Ratusan Guru SD Tes Ujian Masuk FKIP UNRI kampus Rohil
BAGANSIAPIAPI-KABARROHIL- Ratusan guru SD (Sekolah Dasar) dengan berpakaian bawah hitam dan baju putih berbondong-bondong datang di SD 006, SD 005 dan SMPN 1 Bangko jalan Sumatera Bagansiapiapi, Rabu (2/9) kemaren. Mereka tersebut mengikuti ujian penyaringan masuk FKIP UNRI (Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Riau) yang berkampus di Rohil untuk memenuhi standart guru berdasarkan UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang dipertegas oleh PP nomor 74 tahun 2008 tentang guru.
Dari tujuh ratus dua puluhan orang lebih guru itu akan disaring untuk diterima di FKIP UNRI sebanyak 300 orang saja, masing-masing guru SD bidang studi Biologi sebanyak 50 orang, guru SD bidang studi Sejarah sebanyak 50 orang, guru SD bidang studi Bahasa Indonesia sebanyak 50 orang dan guru bidang studi penjas (pendidikan jasmani) sebanyak 150 orang. Demikian dikatakan Misnawati, sekretaris Disdik Rohil ketika temui RADAR di lokasi tempat ujian tersebut, Rabu (2/9) kemaren.
'Guru Biologi, guru Sejarah dan guru Bahasa Indonesia tersebut sekarang baru tamatan D2 sedangkan guru Penjas merupakan tamatan SMA,"ujarnya Misnawati menerangkannya.
Ia mengatakan bahwa tahun 2009 ini FKIP UNRI melanjutkan bidang studi -bidang studi tersebut yang sebelumnya sudah berkampus di kabupaten Rokan Hilir.
"Kecuali bidang studi Bahasa Ingeris yang tidak dibuka lagi di Rohil karena bidang studi ini telah dibuka oleh kabupaten lain,"tuturnya.
"Hal ini untuk melanjutkan bidang studi yang telah ada di Kabupaten Rohil yakni bidang studi Bahasa Indonesia dan Penjas yang berkampus di kecamatan Bangko, bidang studi Biologi yang berkampus di Bagan Batu dan bidang studi Sejarah yang berkampus di Sedinginan,"katanya.
Ia menambahkan bahwa mereka yang diterima di FKIP UNRI itu biaya kuliahnya ditanggung oleh Pemdakab Rohil untuk mengikuti tercapainya standart guru pada tahun 2014 bagi seorang guru harus minimal tamatan S-1.
"Pada tahun 2014 para guru harus tamatan S-1. Oleh sebab itu mereka tersebut dibiayai oleh pemdakab agar dapat memenuhi standar itu,"katanya Misnawati.
Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2009 ini pemdakab Rohil hanya dapat menyediakan dana anggaran sebanyak 300 orang saja tenaga guru untuk melanjutkan hingga ke jenjang S-1. Ia menjelaskan ujian yang dilaksanakan tersebut merupakan ujian tertulis kecuali untuk bidang studi penjas yang harus mengikuti ujian praktek lagi.
"Untuk bidang studi Biologi,Sejarah dan Bahasa Indonesia pelaksanaan ujian tertulis sedangkan bidang studi penjas selain ujian tertulis juga secara prakteknya,"ujarnya.
Dijelaskannya bahwa pelaksanaan penjaringan ujian masuk FKIP UNRI ini digelar selama satu hari saja. Ditambahkannya bahwa tindakan disdik untuk menyelamatkan para guru-guru di Kabupaten Rohil sehingga dapat dicover pada tahun 2014 mendatang menjadi tamatan S-1.
"Dinas pendidikan Rohil dapat menyelamatkan guru-guru agar dapat mencover ditahun 2014 menjadi tenaga guru yang sudh tamatan S-1,"jelasnya.
Ia mengharapkan juga agar guru-guru yang lainnya bersabar jika belum diterima tahun ini karena tahun mendatang masih bisa lagi untuk mengikuti ujian. Ia mengatakan lagi bahwa tahun ini hanya sebanyak 300 orang guru saja yang dapat ditterima. (andi WRC).
BAGANSIAPIAPI-KABARROHIL- Ratusan guru SD (Sekolah Dasar) dengan berpakaian bawah hitam dan baju putih berbondong-bondong datang di SD 006, SD 005 dan SMPN 1 Bangko jalan Sumatera Bagansiapiapi, Rabu (2/9) kemaren. Mereka tersebut mengikuti ujian penyaringan masuk FKIP UNRI (Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Riau) yang berkampus di Rohil untuk memenuhi standart guru berdasarkan UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang dipertegas oleh PP nomor 74 tahun 2008 tentang guru.
Dari tujuh ratus dua puluhan orang lebih guru itu akan disaring untuk diterima di FKIP UNRI sebanyak 300 orang saja, masing-masing guru SD bidang studi Biologi sebanyak 50 orang, guru SD bidang studi Sejarah sebanyak 50 orang, guru SD bidang studi Bahasa Indonesia sebanyak 50 orang dan guru bidang studi penjas (pendidikan jasmani) sebanyak 150 orang. Demikian dikatakan Misnawati, sekretaris Disdik Rohil ketika temui RADAR di lokasi tempat ujian tersebut, Rabu (2/9) kemaren.
'Guru Biologi, guru Sejarah dan guru Bahasa Indonesia tersebut sekarang baru tamatan D2 sedangkan guru Penjas merupakan tamatan SMA,"ujarnya Misnawati menerangkannya.
Ia mengatakan bahwa tahun 2009 ini FKIP UNRI melanjutkan bidang studi -bidang studi tersebut yang sebelumnya sudah berkampus di kabupaten Rokan Hilir.
"Kecuali bidang studi Bahasa Ingeris yang tidak dibuka lagi di Rohil karena bidang studi ini telah dibuka oleh kabupaten lain,"tuturnya.
"Hal ini untuk melanjutkan bidang studi yang telah ada di Kabupaten Rohil yakni bidang studi Bahasa Indonesia dan Penjas yang berkampus di kecamatan Bangko, bidang studi Biologi yang berkampus di Bagan Batu dan bidang studi Sejarah yang berkampus di Sedinginan,"katanya.
Ia menambahkan bahwa mereka yang diterima di FKIP UNRI itu biaya kuliahnya ditanggung oleh Pemdakab Rohil untuk mengikuti tercapainya standart guru pada tahun 2014 bagi seorang guru harus minimal tamatan S-1.
"Pada tahun 2014 para guru harus tamatan S-1. Oleh sebab itu mereka tersebut dibiayai oleh pemdakab agar dapat memenuhi standar itu,"katanya Misnawati.
Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2009 ini pemdakab Rohil hanya dapat menyediakan dana anggaran sebanyak 300 orang saja tenaga guru untuk melanjutkan hingga ke jenjang S-1. Ia menjelaskan ujian yang dilaksanakan tersebut merupakan ujian tertulis kecuali untuk bidang studi penjas yang harus mengikuti ujian praktek lagi.
"Untuk bidang studi Biologi,Sejarah dan Bahasa Indonesia pelaksanaan ujian tertulis sedangkan bidang studi penjas selain ujian tertulis juga secara prakteknya,"ujarnya.
Dijelaskannya bahwa pelaksanaan penjaringan ujian masuk FKIP UNRI ini digelar selama satu hari saja. Ditambahkannya bahwa tindakan disdik untuk menyelamatkan para guru-guru di Kabupaten Rohil sehingga dapat dicover pada tahun 2014 mendatang menjadi tamatan S-1.
"Dinas pendidikan Rohil dapat menyelamatkan guru-guru agar dapat mencover ditahun 2014 menjadi tenaga guru yang sudh tamatan S-1,"jelasnya.
Ia mengharapkan juga agar guru-guru yang lainnya bersabar jika belum diterima tahun ini karena tahun mendatang masih bisa lagi untuk mengikuti ujian. Ia mengatakan lagi bahwa tahun ini hanya sebanyak 300 orang guru saja yang dapat ditterima. (andi WRC).
Sidang Paripurna Penyampaian hak Inisiatif Anggota DPRD Rohil
>>Usulan Bentuk Perda hak tanah ulayat
BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Sidang paripurna anggota DPRD Rokan Hilir (Rohil) digelar di gedung mantan Hotel dan restoran "Marina Sea Food". Sidang penyampaian hak inisiatif anggota Dewan itu dilaksanakan di ruang rapat jalan Merdeka Bagansiapiapi, Selasa (1/9) kemaren. Sidang tersebut dihadiri sebanyak 28 orang dari 40 anggota DPRD Rohil terpilih periode 2004-2009 lalu,
Dedi Humadi ketua DPRD Rohil memimpin sidang paripurna yang terbuka untuk umum itu. Sidang tersebut dihadiri Setdakab Rohil, Ir.H.Asmirin Usman, para tokoh masyarakat dan kepala badan, dinas dan kantor dilingkungan pemdakab Rohil kendati waktunya molor karena hujan mengguyur kota ikan Bagansiapiapi itu sejak pagi hari..
"Menurut tata tertib sekurang-kurangnya 5 anggota DPRD dapat menyampaikan hak inisiatif itu,"katanya Dedi Humadi disaat membuka sidang yang selanjutnya selaku ketua dewan Ia mempersilahkan anggota yang mempergunakan hak inisiatifnya menyampaikan wacana dan usulan.
Firdaus sebagai pembicara menyampaikan hak inisiatif untuk disampaikan dalam sidang paripurna tersebut mengatakan bahwa dirinya mewakili 9 anggota dewan. Dikatakan Firdaus UUD 1945 pasal 33 ayat (3) bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.
"Ali Achmad Chomsah dalam bukunya hukum agraria (pertanahan indonesia,red) menyebutkan dalam UUD 45 khususnya pasal 33 ayat (3) memuat dua hal, pertama politik agrarian dan kedua kaidah hukum agraria,"katanya Firdaus dalam penyampaian hak inisiatif itu.
Ia mengatakan permasalahan pertanahan sejak dahulu hingga saat ini tidak pernah habis-habisnya, apalagi dengan pertumbuhan manusia yang semakin pesat sehingga semakin banyak membutuhkan tanah.
"Apakah untuk perumahan, perkebunan dan lain sebagainya,"ujarnya.
Menurutnya, tingginya tingkat butuh atas tanah sehingga merupakan persaingan untuk mendapatkan lahan semakin ketat, akhirnya sengketa tanah juga meningkat.
"Biasanya yang menjadi korban kasus tanah adalah masyarakat perorangan maupun kelompok. Walaupun terkadang kasus pertanahan juga dialami oleh perusahaan, negara ataupun BUMN,"katanya.
Ia mengatakan bahwa terjadinya korban tersebut karena adanya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dalam penerapan hukum yang ada.
Firdaus juga mengatakan untuk memahami tentang tanah ulayat dapat dilihat tanda-tanda atau ciri-ciri: persekutuan hukum dan anggotanya dapat mempergunakan tanah, hutan belukar didalam wilayah kekuasaannya dengan bebas; non anggota persekutuan hukum dapat mempergunakan hak itu tetapi harus seizin dari persekutuan hukum; dalam mempergunakan tanah bagi yang bukan anggota selalu harus membayar recognitie; persekutuan hukum mempunyai tanggung-jawab atau beberapa kejahatan tertentu yang terjadi dalam lingkungan wilayahnya bilamana orang yang melakukan kejahatan itu sendiri tidak dapat digugat; persekutuan hukum tidak boleh memindahkan haknya untuk selama-lamanya kepada siapapun; pesekutuan hukum mempunyai hak campur tangan terhadap tanah-tanah yang digarap.
Masih menurut penyampaiannya, Firdaus mengatakan bahwa negara NKRI memberikan hak kepada seluruh masyarakatnya untuk mempergunakan bumi, air dan udara, Dalam hal pertanahan diatur melalui UU RI nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria yang disahkan tanggal 24 september 1960, yang didalamnya juga diatur tentang hak ulayat.
Ditambahkannya kabupaten Rokan Hilir pada saat ini merupakan bagian NKRI yang dulunya berada dibawah kerajaan Siak adalah wilayah yang dihuni oleh masyarakat adat dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku juga keberadaan tanah ulayat walaupun sudah diatur dalam UUPA 1960, namun masih banyak ketidak-adilan yang dirasakan oleh persekutuan masyarakat adat.
"Kabupaten Rokan Hilir perlu menerbitkan peraturan daerah yang mengatur tentang tanah ulayat masyarakat hukum adat,"terangnya.
Sembilan orang anggota DPRD Rohil mengusulkan hak inisiatif dalam sidang paripurna DPRD Rohil untuk pembentukan perda tentang hak ulayat di kabupaten Rohil tersebut adalah Amansyah, H.M.Hendra.G, Mustoyo, Darmalis, Ir.H.Akirjuhari, Drs Syarifuddin,MM, Rasyid Abisar, Rosmali,SH dan Firdaus,Sag.(Andi WRC)
BAGANSIAPIAPI,KABARROHIL-Sidang paripurna anggota DPRD Rokan Hilir (Rohil) digelar di gedung mantan Hotel dan restoran "Marina Sea Food". Sidang penyampaian hak inisiatif anggota Dewan itu dilaksanakan di ruang rapat jalan Merdeka Bagansiapiapi, Selasa (1/9) kemaren. Sidang tersebut dihadiri sebanyak 28 orang dari 40 anggota DPRD Rohil terpilih periode 2004-2009 lalu,
Dedi Humadi ketua DPRD Rohil memimpin sidang paripurna yang terbuka untuk umum itu. Sidang tersebut dihadiri Setdakab Rohil, Ir.H.Asmirin Usman, para tokoh masyarakat dan kepala badan, dinas dan kantor dilingkungan pemdakab Rohil kendati waktunya molor karena hujan mengguyur kota ikan Bagansiapiapi itu sejak pagi hari..
"Menurut tata tertib sekurang-kurangnya 5 anggota DPRD dapat menyampaikan hak inisiatif itu,"katanya Dedi Humadi disaat membuka sidang yang selanjutnya selaku ketua dewan Ia mempersilahkan anggota yang mempergunakan hak inisiatifnya menyampaikan wacana dan usulan.
Firdaus sebagai pembicara menyampaikan hak inisiatif untuk disampaikan dalam sidang paripurna tersebut mengatakan bahwa dirinya mewakili 9 anggota dewan. Dikatakan Firdaus UUD 1945 pasal 33 ayat (3) bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.
"Ali Achmad Chomsah dalam bukunya hukum agraria (pertanahan indonesia,red) menyebutkan dalam UUD 45 khususnya pasal 33 ayat (3) memuat dua hal, pertama politik agrarian dan kedua kaidah hukum agraria,"katanya Firdaus dalam penyampaian hak inisiatif itu.
Ia mengatakan permasalahan pertanahan sejak dahulu hingga saat ini tidak pernah habis-habisnya, apalagi dengan pertumbuhan manusia yang semakin pesat sehingga semakin banyak membutuhkan tanah.
"Apakah untuk perumahan, perkebunan dan lain sebagainya,"ujarnya.
Menurutnya, tingginya tingkat butuh atas tanah sehingga merupakan persaingan untuk mendapatkan lahan semakin ketat, akhirnya sengketa tanah juga meningkat.
"Biasanya yang menjadi korban kasus tanah adalah masyarakat perorangan maupun kelompok. Walaupun terkadang kasus pertanahan juga dialami oleh perusahaan, negara ataupun BUMN,"katanya.
Ia mengatakan bahwa terjadinya korban tersebut karena adanya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dalam penerapan hukum yang ada.
Firdaus juga mengatakan untuk memahami tentang tanah ulayat dapat dilihat tanda-tanda atau ciri-ciri: persekutuan hukum dan anggotanya dapat mempergunakan tanah, hutan belukar didalam wilayah kekuasaannya dengan bebas; non anggota persekutuan hukum dapat mempergunakan hak itu tetapi harus seizin dari persekutuan hukum; dalam mempergunakan tanah bagi yang bukan anggota selalu harus membayar recognitie; persekutuan hukum mempunyai tanggung-jawab atau beberapa kejahatan tertentu yang terjadi dalam lingkungan wilayahnya bilamana orang yang melakukan kejahatan itu sendiri tidak dapat digugat; persekutuan hukum tidak boleh memindahkan haknya untuk selama-lamanya kepada siapapun; pesekutuan hukum mempunyai hak campur tangan terhadap tanah-tanah yang digarap.
Masih menurut penyampaiannya, Firdaus mengatakan bahwa negara NKRI memberikan hak kepada seluruh masyarakatnya untuk mempergunakan bumi, air dan udara, Dalam hal pertanahan diatur melalui UU RI nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria yang disahkan tanggal 24 september 1960, yang didalamnya juga diatur tentang hak ulayat.
Ditambahkannya kabupaten Rokan Hilir pada saat ini merupakan bagian NKRI yang dulunya berada dibawah kerajaan Siak adalah wilayah yang dihuni oleh masyarakat adat dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku juga keberadaan tanah ulayat walaupun sudah diatur dalam UUPA 1960, namun masih banyak ketidak-adilan yang dirasakan oleh persekutuan masyarakat adat.
"Kabupaten Rokan Hilir perlu menerbitkan peraturan daerah yang mengatur tentang tanah ulayat masyarakat hukum adat,"terangnya.
Sembilan orang anggota DPRD Rohil mengusulkan hak inisiatif dalam sidang paripurna DPRD Rohil untuk pembentukan perda tentang hak ulayat di kabupaten Rohil tersebut adalah Amansyah, H.M.Hendra.G, Mustoyo, Darmalis, Ir.H.Akirjuhari, Drs Syarifuddin,MM, Rasyid Abisar, Rosmali,SH dan Firdaus,Sag.(Andi WRC)
Warga Minta Pihak Berkompenten Segera Tertibkan lapo Tuak
Segera Tertibkan Lapo Tuak
BAGANSIAPIAPI,(KABARROHIL)-Beberapa warga masyarakat muslim sangat mengeluh dan resah karena dibulan ramadhan masih ada penjual minuman tuak, terutama dijalan satria.
"Jalan Satria yang merupakan pasar darurat itu dijadikan tempat lapo tuak, padahal tempat itu adalah pasar. Sehingga bila kita hendak sembahyang taraweh tampak pemandangan yang tidak menyenangkan,"ujarnya Hendra kepada KABARROHIL,Selasa (1/9) kemaren.
Ia menjelaskan penjual tuak itu ada beberapa tempat di jalan satria tersebut. Ia juga menambahkan bahwa sejak mulai sore hari penjaja minuman itu sudah stanby hingga tengah malam.
"Setiap kita melewati jalan itu banyak yang ngumpul-ngumpul sambil minum tuak,"katanya.
Sementara itu pengurus teras LSM FORKOM AKPP (Forum Komunikasi Anti Korupsi dan Peduli Pembangunan) kabupaten Rokan Hilir ketika ditemui, menginginkan pihak yang berkompenten untuk menertibkan penjaja minuman keras itu karena dibulan ramadhan menjual minuman tersebut sangat mengganggu umat yang sedang menjalankan ibadah.
"Jual minuman yang berkadar alkohol harus ditertibkan untukmenjaga keamanan dan ketertiban warga yang sedang menjalankan ibadah. Apalagi saat ini bulan ramadhan,"tandasnya. (Andi WRC)
BAGANSIAPIAPI,(KABARROHIL)-Beberapa warga masyarakat muslim sangat mengeluh dan resah karena dibulan ramadhan masih ada penjual minuman tuak, terutama dijalan satria.
"Jalan Satria yang merupakan pasar darurat itu dijadikan tempat lapo tuak, padahal tempat itu adalah pasar. Sehingga bila kita hendak sembahyang taraweh tampak pemandangan yang tidak menyenangkan,"ujarnya Hendra kepada KABARROHIL,Selasa (1/9) kemaren.
Ia menjelaskan penjual tuak itu ada beberapa tempat di jalan satria tersebut. Ia juga menambahkan bahwa sejak mulai sore hari penjaja minuman itu sudah stanby hingga tengah malam.
"Setiap kita melewati jalan itu banyak yang ngumpul-ngumpul sambil minum tuak,"katanya.
Sementara itu pengurus teras LSM FORKOM AKPP (Forum Komunikasi Anti Korupsi dan Peduli Pembangunan) kabupaten Rokan Hilir ketika ditemui, menginginkan pihak yang berkompenten untuk menertibkan penjaja minuman keras itu karena dibulan ramadhan menjual minuman tersebut sangat mengganggu umat yang sedang menjalankan ibadah.
"Jual minuman yang berkadar alkohol harus ditertibkan untukmenjaga keamanan dan ketertiban warga yang sedang menjalankan ibadah. Apalagi saat ini bulan ramadhan,"tandasnya. (Andi WRC)
Langganan:
Postingan (Atom)